LenSA

Bekerja Dengan Ikhlas, Membawa Keberhasilan

2012-01-24T01:44:00.000-08:00

Sebelum bergabung dengan LenSA NTB, saya pernah menggagas lahirnya organisasi anak yang berbentuk sanggar di Desa Mbawi. Organisasi tersebut kami (saya dan anak-anak) memberi nama “Sanggar Pelita” yang pengurus dan anggotanya terdiri dari anak-anak yang berusia 12 – 17 Tahun atau anak-anak yang duduk kelas 6 (enam) SD sampai SMA kelas 2 (dua). Ada berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh anak-anak yang terlibat dalam sanggar, seperti tugas disekolah yang sulit dikerjakan secara sendiri-sendiri, mereka membawa ke tempat sanggar untuk di kerjakan secara bersama-sama. Selama 2 (dua) tahun saya mendampingi Sanggar Pelita dengan intens, di tempat ini anak-anak selalu berbagi cerita dan pengalaman, baik itu cerita yang datangnya dari sekolah, lingkungan dan bahkan cerita-cerita yang terjadi pada keluarganya.

Pada suatu saat tepatnya pada taanggal 02 Juni 2006, 4 orang (2 Laki-laki dan 2 Perempuan) dan seorang pendamping anak di undang oleh salah satu Oragnisasi anak Kabupaten Dompu yakni Dewan Anak Dompu (DAD) yang di sponsori oleh LSM Internasional Plan Indonesia Dompu untuk mengikuti kegiatan Kongres Anak Dompu. Kegiatan Kongres Anak di ikuti juga dari berbagai Sanggar anak lainnya dan perwakilan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) setiap sekolah 3 (tiga) hari anak-anak dan saya mengikuti berbagai kegiatan. Selama 3 (tiga) hari mendampingi anak-anak, saya baru menyadari ternyata anak-anak juga mempunyai kemampuan melakukan seperti orang dewasa, hal ini bisa di lihat dari cara mereka mengadakan rapat seperti memimpin rapat, cara menyampaikan pendapat, dan juga memberikan input serta kritikan yang bagus, sampai kegiatannya berjalan lancar dan tertib, hingga menghasilkan perubahan pengurus Dewan Anak Dompu yang baru periode 2006 - 2008. Dalam kondisi ini orang dewasa hanya mendampingi dan mengarahkan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan. Namun orang dewasa (pendamping anak) pada saat itu, juga melakukan diskusi sampai menghasilkan terbentuknya satu organisasi pendamping anak Kabupaten yang dinamakan Forum Peduli Anak Dompu atau biasa disebut FORPAD, saya juga terpilih jadi pengurus yaitu posisi sekretarisnya.
Dengan terlibat dalam organisasi FORPAD ini kami dengan seluruh anggota sering di percaya oleh Plan Indonesia Dompu untuk mengelola kegiatan yang berhubungan dengan anak. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya sering di undang mengikuti acara-acara di tingkat Kabupten baik itu berhubungan dengan anak maupun kegiatan umum lainnya, dan bergabung dengan teman-teman LSM, aktivis, Mahasiswa dan unsur elit lainnya, sehingga saya mulai dikenal oleh banyak teman. Ketika bertemu kami sering berdiskusi tentang bagaimana pembangunan dompu kedepannya.
LenSA NTB yang fokus dengan advoaksi anggarannya, selalu memfasilitasi dan mensosialisasi tentang hasil risetnya mengenai penggunaan anggaran daerah, yakni belanja Tidak Langsung lebih kurang 70% (gaji pegawai)dan belanja
Langsungnya (Pembangunan rakyat) hanya 30%, membuat saya tertarik dan penasaran untuk mengetahui lebih dalam yang berhubungan dengan anggaran daerah. Saya sering datang jalan-jalan ke kantornya untuk belajar pada mereka, sampai suatu saat saya berbicara kepada teman-teman di LenSA NTB ingin sekali menjadi bagian dari advokasi ini, karena menurut saya bukan hanya teman-teman LenSA yang mempunyai tugas untuk menuju perubahan dompu ke arah yang lebih baik. Dengan memperhatikan harapan saya Direktur LenSA NTB (Akhdiansyah, S.Hi) menyatakan saya boleh menjadi Volentir, asal bisa menjaga nama lembaga dan berjuang untuk rakyat. Selain kepercayaan yang berharga tersebut, saya juga sering di undang pada acara-acara kegiatannya LenSA seperti Pertemuan mengenai Sekolah dan Kesehatan Gratis, Trainning Anggarannya dan kegiatan-kegiatan lainnya. Disitu saya sedikit paham tentang anggaran walau itu baru mengenal dan membaca dokumen anggaran daerah.
Pada tanggal 5 Mei 2011, saya di panggil oleh pihak LenSA NTB untuk datang ke kantor, saya di bawa oleh sandhy masuk ruangan. Pada saat itu, sandhy menawarkan kepada saya untuk sama-sama mengelola program yang baru digagasnya yakni kerjasama LenSA dan ACCESS Tahap II. Saya sangat bahagia mendengarnya, bahwa harapanku untuk mengetahui dan terlibat lebih dalam tentang Advokasi Anggaran yang pro poor serta berpihak pada perempuan akan segera jadi kenyataan. Mulai hari itu saya mulai rajin untuk datang ke kantor untuk membantu lembaga baik yang berkaitan dengan adminitrasi maupun merapikan alat dan bahan yang diperlukan, hingga suatu saat ada rapat pembagian tugas Pengelola Program kerjasama dengan ACCESS Tahap II. Pembagian peran tersebut menghasilkan :
1. Akhdiansyah, SH.i (Penanggung Jawab Program)
2. Sandhy Yusuf (Koordinator Program)
3. M. Syarifudin (Bendahara Program dengan ACCESS)
4. Dien Anesa Ekawati (Admin. Lembaga)
5. Jainudin (Petugas Lapangan Zona II, Kecamatan Woja, Manggelewa dan Kecamatan Kilo)
6. Nursymasidah (Petugas Lapangan Zona I, Kecamatan Dompu, Pajo dan Kecamatan Hu’u)
7. Rosmiati (Petugas Lapangan Zona III, Kecamatan Kempo dan Pekat)
Dengan adanya struktur pengelola program, saya terus belajar dengan cara membaca serta menanyakan kepada orang yang pintar untuk menghadapi masyarakat yang ada dilapangan. Setelah program berjalan saya yang ditugaskan mendampingi kecamatan Woja, Manggelewa dan Kilo, mendatangi warga dan pemerintah desa, untuk melakukan sosialisasi program yang akan dilaksanakan oleh LenSA NTB kedepanya. Dalam kurun waktu 2 bulan saya sudah memfasilitasi terbentuknya DPA di 6 (enam) desa.
Perubahan yang sangat siginifikan adalah dapat mengelompokkan teman-teman sehingga menjadi DPA, dan saya sudah seringkali memfasilitasi rapat-rapat, baik ditingkat Desa juga di tingkat lembaga, karena disaat melakukan musyawarah/ pertemuan tidak seharusnya direktur yang memimpin namun bisa diserahkan ke siapa yang mau memimpinnya termasuk saya pernah membuka rapat.
Merupakan kebanggaan tersendiri buat saya, karena bisa bergaul, berbagi (Sheer) dengan masyarakat dan pemerintah desa yang ada dimasing-masing wilayah dampingan. Disamping itu juga, saya bangga bisa mendapatkan honor (gaji) untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
(By JAINUDIN (Yudha), LenSA NTB)
Dokumentasi dan Pulikasi "Syaf Kaso"

Kedubes Amerika Kunjungi Kantor LenSA NTB di Dompu.

2011-12-10T00:53:00.000-08:00

Dua Hari (kamis 08 dan Jum,at 09 Desember 2011) kemarin kabupaten Dompu dikunjungi oleh Pihak Kedutaan Amerika Mr. Hilary C Dauer, Benny Junito dan Komnjen Surabaya Ahyari Hananto, Rombongan tersebut diterima oleh Direktur eksekutif LenSA NTB (Akhdiansyah), bersama staff dan jaringanya pada pukul 16.15 wita (08/12/2011), dikantor LenSA NTB perwakailan Dompu Desa Dorebara.

Kunjungan ke kantor LenSA NTB adalah rangkain dari kunjugan Pihak Kedutaan Besar Amerika ke dua kabupaten Di NTB, yaitu kabupaten Bima dan Dompu, didua kabupaten tersebut rombongan ini bertemu juga dengan Bupati/walikota, unsure dprd, ponpes, tokoh2 ormas ke islaman, Kampus, media lokal, ngo dan aaktivis perempuan, “Kunjungan kami adalah dalam rangka menindak lanjuti MOU antara Obama dan Yudhiyono” ungkap Hilary membuka dialognya dengan teman teman LenSA NTB “persahabatn dan kerjasama ini tidak cukup dilakukan ditingkat Negara, akan tetapi lebih jauah harus dilakukan juga anatar masyrakat Indonesia (dompu+bima) dengan masyrakat amerika” ungkapnya pula
sambil menikmati makanan khas Timbu dan dahi panganan asli Dompu.

Dalam diskusi dikantor LenSA NTB yang dihadiri staff, jaringan dan komunitas Sekolah Tana.o sama Guru To,i, tersebut, bnayak membincang tentanag sejarah, situasi social dan potensi yang dimiliki daerah Dompu “saya suka dengan dou dompu, karena ramah dan baaik” ungkap halary ketika menjelaskan maksud kedatanganya ke Dompu dan kantor LenSA NTB, begitu pula menurut dia “Dompu adalah daerah yang sangat nyaman, religious dan penuh potensi, saya sangat apresiatif” katanya kembali.

Acara yang dibuka secara resmi oleh pengantar dari Akhdiansyah selaku direktur LenSA NTB, mengenalkan LenSA NTB sebagai organisasi Nirlaba hadir dan bekerja di dompu sejak tahun 2001 dalam isu mendorong Good Governance dan Masyrakat terbuka, begitu pula pengalaman dan kisah advokasi LenSA NTB, seperti advokasi pendidikan dan kesehatan gratis, advokasi dana desa dan juga melakukan penguatan masyaraka”t sipil, “LenSA saat ini mendampingi 16 desa untuk penguatan perencanaan dan penganggaran” begitu ungkap Akhdiansyah disela sela sambtan reseminya, “kami pula intens melakukan penguatan kapasitas masyrakat sipil seperti penyelenggaraan sekolah anggaran bagi masyrakat pinggir, sekola tana,o sama dengan Guru Toi sebagai media penguatan nilai local dan spirit keterbukaan”

Dalam diskusi dan pertemuan tersebut, pihak kedutaan amerika menjelaskan akan dengan senang hati belajar dan berguru pada teman teman, ungkap pak Beny dengan semangat, “justru kami kesini adlah dating belajar dan mencari teman” , mas hari dari unsure komjen Surabaya juga menjelaskan pihak kedutaan akan dengan senang hati menfasilitasi pertukaran pemuda, pelajar, beasiswa untuk kepentingaan penguatan kapasitas pendidikan komunitas LenSA NTB dan dou Dompu pada umumnya, oleh karena itu “kunjungi ajaa website kami” kata pak ahyari yang akrab dipanggil hari tersebut, “insya allah ini pertemuan awal, artinya kita mash akan bertemu bnyak kali kedepan” sembari meminta teman teman untuk tetap saling kontak via email, hp atau facebook.

Rombongan kedutaan berdiskusi dikantor LenSA NTB hampir sekitar 120 menit, dan mereka mengatakan akan datang lagi nantinya, “Insya Allah Pak Yonkq (akhdiansyah), kunjungan dan diskusi kita hari ini sangat menarik dan bermanfaat” ungkap Hilary yang baru bertugas 1,5 tahun di Indonesai dan pernah bertugas di turki 6 tahun tersebut. Sambil berseloroh pak halary “saya pinjam pak yonkq dua hari ya untuk menemani bertemu, dprd, bupati, ormas, media dan kampus di dompu” ungkapnya disela sela menutup proses diskusi dan disambut tertawa meriah oleh pesert diskusi lainya.

*Nasar LenSA NTB

Hutang Setda Dompu & Indikasi “Mafia Anggaran”

2011-12-05T02:55:00.001-08:00

Beberapa media local memberitakan soal dana “siluman” yang dipinjam oleh bendahara Pemda Dompu Muhammad, dana itu diperkirakan mencapai angka 3-5M,, hutang dari berbagai pihak tersebut,, dibenarkan dengan adanya polemik dan kedatangaun para pemilik dana kekantor pemda dompu, guna mencari saudara Muhammad selaku penerima dana hutang dari para pihak pemebri pinjaman dikabupaten Dompu, bahkan dalam salah satu pernytaan pemebri hutanag tsbut, bahwa hutang hutang itu biasa dilakukan oleh Pemda dompu, tapi mengapa saat ini lama tidak dilunasi juga, begitu pula angka peminjaman bervariasi pada para pihak yang dikenal sebagai “bank tagih” tersebut, mulai dari angka 50jt sampai dengan angka 100 juta, dan terakumulasi sampai angka 3 Miliard..

Anehnya bupati mengatakan pada media local (05/12/2011) tidak mengetahui hutang piutang tersebut, ketika dikonfirm bahwa hutang piutang tersebut dilakukan transaksi dengan kwitansi berstempel setda Dompu, bupati Bambang menyatakan tidak ada perintah hutang, dan tidak ada administrasi hutang oleh pemkab dompu,,”nah bagaimana dengan hutang yang dilakukan oleh Muhammad atas nama setda tersebut…? Jangan2 setda tidak akan membayar hutang atas nama pemda tersebut..? atau jangan jangan para pejabat di dompu pura pura nggak tahu ada hutang..? atau jangan jangan mereka sendiri yang menggunakan hutang tersebut, dengan menggunakan Muhammad sebagai bemper karena dia “jinak” dan “loyal” terhadap atasanya..? tapi bukankah setiap akad dalam kwitansi selalu dikatakan hutang hutang itu adalah untuk proses dan pembayaran setda Dompu..?

Soal dana hutangan tersebut, merupakan satu fenomena yang tidak bisa dilihat sendiri lalu hilang begitu saja, soal hutang ini sendiri menimbulkan banyak dugaan, ketika para pihak terkait tidak berupaya menjelaskan dengan segera, mengapa terjadi seperti ini..? jangan jangan ini hanya klingkingya saja yang terungkap,, bagaimana dengan ibu jari, jari tengah atau jempolnya,, mungkin juga mereka melakukan hal yang sama dengan keyperson yang beda..? kalau demikian adanya soal hutang piutang pemda ini adalah pertanda buruk dalam sistim pengelolaan anggaran daerah, bagaimana tidak seorang pejabat keuangan, bisa amelakuakn otorisasi atas proses hutang tanpa melalui proses dan mekanisme yang diatur oleh regulasi (baca uu no 17 tahun 2003, penglolaan keu daerah), hutang piutang atas nama lembaga pemerintah harus sepengetahuan para pihak yang memiliki otoritas,, lagi pula tempat untuk mengutang tidak pada person person seprti ini, akan tetapi sebuah lembaga. inikan sama persis dengan orang yang mengambil sesuatu dirumah orang yg tidak diketahui oleh tuan rumahnya

Bila mlihat gelagat hutang piutang yang mengatasnamakan bendahara setda tersebut, tercium juga aroma adanya indikasi “MAFIA ANGGARAN” dikabupaten Dompu, modusnya sederhana,, dana dana rutin yang sifatnya jasa atau modal untuk tahun sebelumnya digunakan dahulu atau bisa saja tanpa proses tender, karena ada kemungkinan lewat jalur belakang dan adanya ketebelece dari pihak tertentu.. sehingga dana yang baru direncanakan saja bisa dicairkan dibagian keuangan pemda Dompu, bisa jadi dana dana yang dihutang tersebut adalah dana yang dibayarkan didepan dahulu dengan tanggungan dibayar kembali (tentu dengan bunga kalau denga rentenir) pada pencairan apbd tahun depan,, motif ini terlalu berani dilakukan oleh para “pemain anggaran” tersebut, dan ini adalah kesalahan besar dalam proses penganggaran, ini sama dengan melampui wewenang dan tugas TPAD dan eksekutif dan Legislatif yang akan mengetok anggaran.. harusnya para TPAD tersinggung dengan pola hutang piutang diluar kewenangan para pihak tersebut.

Jikalau demikian adanya, patut di duga ada soal yang besar dibelakang hutang piutang atas nama lembaga pemda tersebut, oleh karenanya kami menduga, soal hutang piutang ini mengindikasikan. Adanya Praktek “MAFIA ANGGARAN” dikabupaten Dompu, atas prilaku mereka berdampak negative pada sendi sendi kehidupan masyarakat Dompu, karena mereka sesungguhnya “antek antek” dan pelaku Korupsi di dana Dompu..

Selanjutnya kita berharap para pihak melakukan peran peranya:

1.Meminta pemerintah segera menjelaskan kepada public soal ini, agar tidak
terjadi banyak interpetasi yang macam2,, dan agar segera menyelesaikan sosal
memalukan ini dengan cara sesuai dengan rugulasi dan etika budaya dou Dompu.
2.Begitu pula kepada DPRD jangan duduk melempem saja,, mana fungsi control yang anda
sumpahkan ketika dilantik saat pertama..! jikalau dua lembaga ini tidak melakukan
klarifikasi atas posisi dan peranya dalam melihat soal hutang piutang ini,, maka
patut diduga dua lembaga ini melakuakn konspirasi untuk sebuah kecurangan bagi
kepentingan kemajuan Dompu…
3.Selanjutnya, jikalau mengindikasikan ada para pihak yang melakukan tindakan pidana
dalam proses hutang piutang, kami minta aparat hokum (jaksa maupun polisi) untuk
melakukan penindakan, karena ini sudah bersinggungan dengan UU 31 tahun 1999 ttg
korupsi.
4.Seluruh masyrakat Dompu agar tetap secara terus menerus mengawasi roda pemerintahan
di dana Dompu, karena bau amis korupsi sudah sangat pesing.. mari tetap kita sirami
dengan air bersih, sehingga pemerintah terbersihkan dari penyakit KORUPSI.

Akhdiansyah
Direktur LenSA NTB

Bom Pesantren UBK yang Mengagetkan

2011-12-01T06:46:00.000-08:00

PESANTREN Umar Bin Khattab (UBK) Desa Sonco Sanolo, Kec. Bolo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendadak terkenal. Tentu pesantren ini tidak terkenal secara tiba-tiba. Ada banyak rangkaian kejadian yang mendahului dan mengikutinya. Pesantren UBK bukan hanya mengagetkan pemerintah daerah dan warga NTB saja tapi juga merepotkan aparat keamanan. Belakangan orang baru sadar ternyata di NTB sudah lama bersemi kelompok radikal.

Pesantren UBK mulai dari bahan perbincangan masyarakat sejak penangkapan Mujahid oleh Densus 88. Mujahid, salah seorang pendiri dan pengajar dipesantren tersebut. Kini ia dituduh sebagai salah seorang pencari dana untuk membiayai latihan perang kelompok teroris beberapa waktu lalu Aceh. Ia sendiri langsung dibawa ke Jakarta oleh tim Densus 88. Beberapa hari setelah penangkapan, puluhan anggota Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) mendatangi Polres Bima yang menuntut pembebasan Mujahid.

Nama pesantren ini kembali muncul setelah salah seorang anggota Polsek Bolo, Brigadir Rachmad Saipudin (29) tewas ditikam oleh Sa’ban Umar (17), salah seorang santri pondok pesantren UBK. Kejadiannya terjadi pada Kamis, 30 Juni 2011 sekitar pukul 15.40 wita. Hari itu Sa’ban pura-pura melapor kepada anggota polisi yang piket. Ketika diterima Sa’ban kemudian menikam perut Brigadir Rachmad Saipudin hingga tewas. Kemudian tiga rekan Brigadir Rachmad Saipudin yang bertugas hari itu Briptu Sukardin, Briptu Agus Salim dan Briptu Rusdin berhasil menangkap Sa’ban.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Husain menjelaskan, Sa’ban merupakan santri kelas 3 SMP Ponpes UBK. Berasal dari kampung Sigi, desa Rato Kec. Bolo. Ia juga diidentifikasi sebagai anggota JAT. Pada hari kejadian, ia Sa’ban datang bersama tiga orang rekannya, namun hanya dia yang masuk kekantor Polsek Bolo. “Tersangka berpura-pura melapor. Beberapa saat kemudian korban ditusuk. Korban sempat melakukan perlawan” kata AKBP Sukarman Husain kepada wartawan di Mapolda NTB.

Setelah kejadian tersebut pihak kepolisian bergerak cepat dengan mendatangi rumah dan keluarga Sa’ban. Didalam rumah Sa’ban polisi menemukan buku-buku ajaran Islam garis keras, VCD yang berisi rekaman perjuangan di Afganistan, anak panah dan bahan-bahan yang diduga menjadi bom rakitan. “Dalam pemeriksaan awal, terangka mengaku dicuci otaknya untuk membunuh polisi dan aparat keamanan lainnya sebagai bentuk jalan menuju mati syahid” kata Kapolres Bima, AKBP Fauzan Barito, SH.

Di hadapan penyidik Polda NTB Sa’ban mengaku bahwa pimpinan pesantren ditempatnya belajar mendoktrinnya membunuh polisi. Alasannya, selama ini polisi selalu mengintai setiap aktivitas pelatihan militer mereka disebuah kamp pelatihan yang berjarak sembilan kilometer dari tempat tinggal dikampung Sigi. ‘Disana ada perlengkapan latihan yang lengkap seperti senjata tajam, panah bahkan senjata api” kata salah seorang sumber di Polda NTB.

Sementara itu, penaggungjawab JAT Wilayah Nusra Bagian Timur, Ust.Abdul Hakim membantah adanya keterkaitan organisasinya dengan Sa’ban dan UBK .Peryataan Humas Polda dan Kapolres Bima tersebut tidak benar. “Tidak ada kaitannya JAT dengan Ponpes Umar bin Khattab” jelasnya kepada wartawan Suara NTB. Menurutnya, semua aktivitas JAT harus diketahuinya karena dirinya merupakan penaggungjawab JAT.

Satu bulan setelah aksi Sa’ban muncul, Ponpes UBK kembali mengagetkan publik. Kali ini sumber kekagetan berasal suara ledakan yang mirip bom dari dalam pondok yang terjadi pada Senin, 11 Juli 2011 pukul 15.30 wita. Pengurus pondok menjelaskan bahwa ledakan berasal dari tabung gas yang meledak. Setelah diteliti ternyata ledakan itu telah memakan korban, Ust. Firdaus alias Suryanto Abdullah (30), asal desa Oo Kec.Dompu, Kab.Dompu yang merupakan salah seorang tenaga pengajar dan menjabat sebagai bendahara Ponpes UBK. Selain menewaskan Fidaus, ledakan itu juga menyebabkan salah seorang santri mengalami luka serius.

Pasca kejadian itu, pengamanan pesantren UBK kembali diperketat. Pengurus pondok bersama santrinya menutup pintu dan jalan masuk menuju pondok. Polisi yang mencoba untuk menyelidiki sumber ledakan tidak diberikan izin untuk masuk. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wita, gabungan aparat dari Polres Bima dan Brimob Kompi 4 Bima berhasil mencegat rombongan yang akan membawa jenazah Ust.Firdaus kekampung di Dompu. Mereka menggunakan mobil angkutan umum dan beberapa sepeda motor. Aksi pencegatan ini pun tidak berjalan mulus karena adanya perlawanan dari anggota rombongan. Akibat, kejadian ini satu orang luka tembak dan 13 orang dibawa Polres Bima. Sementara jenazah Ust.Firdaus dibawa ke RSUD Bima untuk dilakukan visum.

Sementara itu keluarga Ust. Firdaus yang ada di Dompu tidak terima tindakan polisi yang menahan jenazah Firdaus. Mereka pun melakukan protes dengan memblokir jalan raya Dompu-Bima. Polisi pun berusaha meloby warga agar mau menghentikan aksinya. Loby itu ternyata belum berhasil. Bentrok antara polisi tidak dapat dihindarkan. Dalam bentrok itu tiga orang warga mengalami luka tembak dan satu orang polisi mengalami luka dikepalanya akibat lemparan batu. Polisi membantah menggunakan peluru tajam dalam kejadian tersebut.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda NTB, Rabu, (13/7) sore melakukan penyisiran di Ponpes UBK. Dalam penyisiran itu ponpes sudah ditemukan dalam keadaan kosong. Disana Densus menemukan 18 jenis barang bukti diantaranya bahan pembuat bom seperti paku, bubuk belerang, kabel, solder, korek api, busur panah, pedang, golok, tombak, sebuah senapan angin, bom molotov, buku, CD, diktat dan buku catatan. Penyisiran diawasi langsung oleh Kapolres Bima, AKBP Fauzan Barito, SH dan Kasat Brimob Polda NTB AKBP Imam Suwanto. Usai penyisiran Kapolda NTB Brigjen Pol Drs.Arif Wahyunadi, Wakil Bupati Bima Drs.H.Syafrudin HM Nur didampingi pejabat kepolisian lainnya meninjau lokasi.

Keesokan harinya, Kamis (14/7) subuh sekitar pukul 05.00 wita, rumah Ust. Abrori pimpinan Ponpes UBK terbakar. Rupanya rumah itu sengaja dibakar oleh orang yang tidak dikenal untuk menghilangkan barang bukti yang kemungkinan masih tersimpan disana. Beruntung, api yang melalap rumah tersebut tidak sampai menghanguskan semua bangunan. Hal itu dapat dicegah oleh warga yang datang memaamkan api. Sedangkan pemilik rumah Ust.Abrori M Ali harinya Jum’at (15/7) ditangkap oleh aparat keamanan dirumah orang tuannya didesa Kenanga Kec.Bolo sekitar pukul 12.30 wita ketika umat Islam lainnya sedang melaksanakan shalat Jum’at. Pihak kepolisian kemudian menerbangkan Ust.Abrori menuju Mataram menggunakan helicopter Polda NTB.

Menurut kepala desa Sanolo, Ridwan Yusuf mengatakan, pada tahun-tahun pertama berdirinya Ponpes UBK, Ust.Abrori sering diminta memberikan ceramah kepada warga termasuk kepada ibu-ibu majelis taklim. Ketika itu ceramahnya tidak jauh beda dengan ceramah agama yang disampaikan kyai atau ustaz yang lain, “Dulu kita memang sering mengundangnya untuk memberikan ceramah” tandasnya.

Setelah bekerja sekian lama, aparat keamanan berhasil menuntaskan berkas tujuh orang tersangka yang terkait dengan kasus Ponpes UBK. Berkas para tersangka itu diserahkan oleh Direktur Reskrim Umum Polda NTB, Kombes Heru Pranoto kepada Kajati NTB Muhamad Salim, Kamis 29 september yang lalu.

Ketujuh tersangka teroris itu diantaranya Ust.Abrori (35), Sa’ban Umar (19), Rahmad Ibnu Umar (36), Asrak (26), Mustakim Abdullah (17), Rahmat Hidayat (22) dan Furqon. Para tersangka dijerat UU Teroris dan UU Darurat. Dalam berkas itu, masing-masing tersangka memiliki klasifikasi pasal yang disangkakan.

“Kita akan langsung menelitinya dan menentukan sikap terhadap hasil penelitian berkas-berkas para tersangka teroris. Kasi Intel dan Pidum segera menelitinya” kata Kajati NTB Muhamad Salim kepada wartawan Lombok Post di Mataram. Ia juga menjelaskan, pihaknya sangat siap menangani perkara teroris, meski itu diakuinya perkara pertama yang terjadi di NTB. “Selain dijerat dengan undang-undang teroris, mereka juga dijerat dengan undang-undang darurat. Semuanya dikenakan pasal teroris” jelas Brigjend Pol Arif Wahyunadi di Mapolda NTB.

Tujuh tersangka dijerat dengan pasal teroris karena ada ledakan bom, penyimpanan senjata tajam, ada aktivitas yang mengarah keteroris dan kepemilikan bom. Terakhir ada penemuan 26 bom rakitan di Wadupa’a Desa Kananta Kec. Soromandi. (sumber : Harian Lombok Post dan Suara NTB)
(Yusuf Tanthowi= Devisi Islam Dan Toleransi LenSA NTB)

Pemantauan Proses Tender

2011-11-13T23:01:00.001-08:00

Oleh :Moch Dayan S.Ag
Koordinator Program CSIAP (Civil Sosiety inisiatif Agains Poverty) LenSA NTB

Salah satu item yang tidak kalah penting untuk di telusuri yaitu Pemantauan proses tender merupakan salah satu bagian yang penting dari penelusuran anggaran.seharusnya pemantauan proses tender di lakukan mulai dari proses pengadaan barang /jasa sampai dengan realisasi pekerjaan,sebagaian besar APBN dan APBD di belanjakan dalam bentuk barang dan jasa,hal ini yang mendasari perlu pemantauan penelusuran anggaran.

walaupun pengeluaran pemerintah telah di audit telah di audit dan di awasi oleh banyak lembaga pengawasan Seperti BPK/BPKP tentu kita tidak boleh menutup mata atas hal ini Merujuk pada “APBD itu kan bersumber dari rakyat”makanya rakyat punya hak penuh dalam melakukan proses pemantauan dan control terhadap proses tender tersebut,Masih banyak di rasa adanya indikasi kecurangan dan KKN terutama pada proses pengadaan barang/jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa Publik selama ini merupakan proses yang cukup rawan terhadap penyimpangan anggaran.Beberapa indikasi terjadinya penyimpangan anggaran dalam proses tender antara lain :
1. Spesifikasi barang mengarah pada merek tertentu
2. Tidak ada pengumuman terbuka tender melalu media massa dan internet
3. Penetapan pemenang tender tidak sesuai kualifikasi
4. Rekayasa criteria penilaian pemenang
5. Penetapan harga perkiraan sendiri (HPS)di atas harga pasar
6. Murk-up,nilai pengadaan di atas harga pasar
7. Memperkecil volume pengadaan
8. Proyek pengadaan fiktif
9. Kualitas atau spesifikasi barang tidak sesuai standar yang ditentukan
10. Gratifikasi/Kick-back,Aliran dana dari peserta tender ke panitia
11. Sub kontrak

Secara sederhana penelusuran belanja dengan pemantauan proses yang melibatkan partispasi public secara luas dapat di lakukan dengan langkah-langkah paktis sebagi berkut :
• Indentifikasi pengumuman-pengumuman tender di media massa website lembaga Pemerintah
• Mengikuti Penjelasan tender,dengan mengikuti ini,pemantau dapat mengetahui jenis barang yang akan di adakan,metode pengadaan dan peserta tender lain
• Indentifikasi peserta tender: susunan direksi,komisaris,Alamat,jenis usaha,ini mempermudah melihat hubungan antara panitia dengan peserta tender
• Hubungan kekerabatan pejabat penguna anggaran dengan panitia pengadaan dengan peserta tender
• Besaran HPS (Harga Perkiraan sendiri)atau pagu yang di publikasikan di banding dengan harga pasar atau DPA SKPD (Dokumen Pernyataan Anggaran Satuan erja Perangkat daerah)
• Kriteria evaluasi yang di pergunakan.kriteria dapat di lihat obyetifitas apakah mengarah pada peserta tertentu;
• Kualifiasi,Kapasitas dan kredibilitas pemenang tender termasuk hubungan dengan panitia tender
• Kelengkapan dokumen kontrak,administrasi dan subtansi kontrak
• Realisasi pekerjaan :Ketetapan waktu,kualitas/spesifikasi dan kuantitas

Pemantauan proses tender yang di lakukan sesuai dengan prosedur tahapan pengadaan barang/jasa public dapat mengindetifikasi letak “penyakit” dan memberikan kontribusi perbaikan terhadap prosedur.Namun perlu di pahami,Pemantauan seluruh tahapan prosedur tender membutuhkan sumberdaya waktu dan tenaga lebih besar.
Sepengetahuan saya di dompu selama ini banyak asset daerah yang di lelang dan banyak proses mekanisme pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya menjamin transparansi dan akuntabilitas,,tentu hal ini cukup menggelitik bagi saya dan jika di biarkan berlarut-larut tentu akan cukup merugikan masyarakat,,,mekanisme pengadaan barang dan jasa yang ahir-ahir ini cukup merisaukan dan menjadi isu yang hangat.
Semoga mekanisme dan proses pengadaan barang dan jasa yang melalui proses tender di Kabupaten yang saya cintai ini sesuai prosedur sehingga mengurangi dan menekan tindakan yang merugikan masyarakat.dan harapan bagi saya bagaimana pemerintah Dompu kususnya segera membuat mekanisme tender ONLINE dan intens menginformaskan ke Media Massa…hal ini adalah bagian dari upaya mendukung UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Semoga

By “Syaf Kaso”

"Catatan Advokasi LenSA -NTB 2007 - 2010"

2011-11-12T22:27:00.000-08:00

Lembaga Studi Kemanusiaan hadir dikabupaten Dompu sejak tahun 2004 dengan Program Pendidikan Politik kewargaan bagi masyarakat sipil, selanjutnya tahun 2005 – 2006 masuk pada issue Advokasi Kebijakan Formalisasi Agama dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ini intens melakukan advokasi kebijakan anggaran pro masyarakat miskin dan perempuan.

Gerakan Advokasi yang dilakukan sejak tahun 2004 -209 tersebut, bukanlah hal yang parsial, akan tetapi sesuatu yang terintegral dan kuntiunitas, akan tetapi pola pendekatan dan strategi advokasi yang digunakan cendrung beragam, jikalau pada tahun 2004 LenSA Cendrung menggunakan pendekatan kesadaran masyarakat sipil adalah sesuatu yang harus dibangun secara terus menerus, tahun 2005 hal itu bergeser pada pendekatan vis a vis dengan Negara, yaitu upaya advokasi dan kampanye Kebijakan anti diskriminasi bagi masyarakat Dompu, sedangkan memasuki tahun 2007 dengan pertimbangan yang komprehensif pendekatan advokasi yang digunakan cendung berubah, yaitu melakukan penguatan basis secara terus menerus dan juga upaya assistensi PEMDA untuk merumuskan kebijakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dikabupaten Dompu.

Beberapa capaian Advokasi
1. Lahinya SK Bupati tentang Partisipasi Masyarakat Sipil dalam perumusan kebijakan Program pendidikan dan Kesehatan Gratis, Tahun 2007
2. Realokasi Anggaran dalam APBD 2007 sebesar Rp. 11.000.000.000 (Sebelas Miliard Rupiah), diperuntukan bagi Program pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu
3. Terbangunnya Instrument Perjuangan masyarakat Sipil Dewan Peduli Anggaran dilevel Kabupaten dan pada 8 Kecamatan dikabupaten Dompu
4. Lahirnya Peraturan Bupati Dompu NO 04 Tahun 2008, tentang Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu
5. Lahirnya SK Bupati Domp NO 94 Tahun 2009, tentang Penujukan LenSA dan DPA Kabupaten Dompu sebagai team leader MONEV serta perbaikan kebijakan Pendidikan & Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu .

Beberapa catatan Penting dalam Proses Advokasi Anggaran Dikabupaten Dompu.

A.Membuka Pintu “Sakral” Assistensi Pemda Dompu
Adanya sirkulasi kekuasaan pada tahun 2007 yaitu jabatan Bupati Dompu yang di isi oleh wakil Bupati, Bupati Abubakar ditahan KPK karena kasus Korupsi selanjutnya difonis 2 tahun Penjara serta diberhentkan dari jabatannya sebagai Bupati Dompu, dengan demikian sesuai regulasi maka sisa kelowongan jabatan Bupati di Isi oleh Wakil Bupati Syaifurrahman sampai akhir periode jabatannya. Tentu hal ini angin segar bagi Komunitas LenSA yang secara personal cukup mengenal sosok Bupati baru tersebut, begitu pula Bupati Baru tersebut cukup mengenal kapasitas Komunitas LenSA dalam program program advokasi kebijakan dikabupaten Dompu dan NTB pada umumnya.
Di sisi lain Tidak bisa dipungkiri, situasi dan ranah politik dikabupaten Dompu cukup berpengaruh bagi keberlangsungan advokasi kebijakan anggaran yang dilakukan oleh LenSA, Kata kunci penting yaitu POLITICAL WILL Penguasa, dalam hal ini Komitment Bupati Dompu untuk mengajak berbagai stakeholder dalam mengawal proses pembangunan dikabupaten Dompu, hal ini lah yang membuka ruang bagi komunitas LenSA untuk melakukan assistensi Pemerintah daerah Kabupaten Dompu, disatu sisi Bupati Dompu adalah mantan aktivis NGOs dikabupaten Dompu, dengan demikian cukup akrab dengan dunia NGO.

Tahapan awal Komunitas LenSA Melakukan tawaran assistensi kepada Pemda DOmpu, adalah, mlekukan pemetaan isu isu social politik yang strategis dan kemungkinan akan di usung oleh Bupati Syaifurrahman, tahapan penjajakan issue startegis tersebut cukup memakan waktu, sumber sumber issuenya cukup variatif, baik itu melalui kliping media, diskusi langsung dengan bupati bahkan membuka lembar history pergulatan Bupati Syaifurrahman selama bergulat didunia NGOs dikabupaten Dompu, serta selanjutnya ditemukan beberapa menstream issue yang akan diusung oleh Bupati Syaifurrahman dalam menlanjutkan periode jabatanya sampai tahun 2010.

Tahapan selanjutnya Komunitas LenSA membentuk Team Lobby kepada Bupati Syaifurrahman, untuk terlibat dalam proses pembangunan dikabupaten Dompu sesuai dan kapasitas Kelembagaan, Upaya Lobby tersebut didahului dengan Menuangkan satu konsep paper Assistensi PEMDA Dompu dalam merumuskan kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis, dalam kesempatan Lobby tersebut vocal point kesuksesan yaitu, adanya pertautan antar kepentingan advokasi LenSA yang berhajat mendorong keberpihakan anggaran Bagi masyarakat Dompu pada sector sector mendasar, Sementara di sisi lain Bupati Dompu memiliki hajatan kepentingan menyelenggarakan Program program Populis yang menyentuh masyarakat.

Hal tersebutlah yang mendasari awal adanya Kesepakatan keterlibatan LenSA sebagai team leader dalam perumusan konsep kebijakan pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu.

Vocal Point Kesukesan Lobby
pertautan antar kepentingan advokasi LenSA yang berhajat mendorong keberpihakan anggaran Bagi masyarakat Dompu pada sector sector mendasar, Sementara di sisi lain Bupati Dompu memiliki hajatan kepentingan menyelenggarakan Program program Populis yang menyentuh masyarakat.

B. Mengadapi Birokrasi dengan Konsep berbasis Data dan Analisis
Satu statement penting Bupati Syaifurrahman ketika pertemuan lobby awal dengan komunitas LenSA, yaitu bahwa melakukan perubahan dalam struktur birokrasi, bukanlah sesuatu yang sederahana serta tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena birokrasi sudah terbiasa dan menjadi bagian dari mental dilayani bukan mental melayani, begitu pula maenstream pembangunanisme cukup melekat dan berakibat pada paradigm masyarakat adalah objek pembangunan dan bukan sebagai subyek.
Satu tantangan tersendiri dalam proses advokasi kebijakan dengan assistensi pemerintah daerah, yaitu mental birokrasi yang relative cukup tertutup dan belum siap menerima perubahan, hal ini dibuktikan dengan satu tawaran perubahan yang digelindignkan oleh Bupati Dompu, yaitu pola kemitraan dengan NGOs dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dalam hal ini LenSA mendapat mandate melalui SK Bupati Dompu NO 193 Tahun 2007 sebagai team leader perumus model kebijakan pendidikan dan Kesehatan gratis.

Adanya SK Bupati tersebut bukan berarti perjalanan asistensi bisa normal dan sukses, oleh karenanya digelar satu pertemuan sebagai media penyamaan Persepsi team LenSA dan Team Birokrasi selaku team kerja perumus program pendidikan dan Kesehatan Gratis, pada tahap awal dalam penyamaan presepsi ini leih pada upaya pembacaan Peta Potensi dan Masalah pada sektor pendidikan dan Kesehatan dikabupaten Dompu dengan setiap stakeholder di pemerintah Daerah, termasuk bupati Dompu sendiri hadir dalam pertemuan tersebut, pada diskusi tersebut Direktur LenSA meminta kepada Bupati Dompu agar mempertegas posisi dan eksistensi LenSA dalam proses perumusan kebijakan yang ada dan agar seluruh Jajaran SKPD mendukung dan mensupport kesuksesan tahapan perumusan draft kebijkan pendidikan dan Kesehatan gratis.

Untuk Memperkuat posisi tawar LenSA dalam Birokrasi, maka semampu mungkin LenSA mempersiapkan konsep kebijakan pendidikan dan Kesehatan gratis, sesuai dengan harapan masyarakat disatu sisi dan birokrasi disisi lain, hal ini cukup sulit dirumuskan ketika mempertautkan kepentingan yang cukup berbeda, Secara Substansi konsep kebijakan pendidikan dan Kesehatan gratis diakomodasi sebagai nilai nilai implementasi kebijakan disisi lain tentu banyak perubahan yang dilakukan oleh tim birokrasi yang ada.

Akan tetapi secara substansi tahapan assistensi ini bukan serta merta mengolkan satu konsep baku dari LenSA, melainkan lebih pada upaya LenSA membangun “trust” dikalangan birokrasi untuk kerja kerja dimasa datang, oleh karenanya secara konsep mungkin tidak diadopsi secara menyeluruh, akan tetapi secara ide tawaran tawaran konsep kebijakan pendidikan dan Kesehatan gratis paling tidak diakomodasi dan Kalangan birokrasi dan pemerintah daerah sudah memiliki komitment kemitraan dengan kalangan masyarakat Sipil dikabupaten Dompu, lebih khusus LenSA dan masyarakat Sipil lainnya,karena disisi lain, Komunitas LenSA sadar bahwa Perjalanan assitensi masih cukup panjang dan jalannya berlikuk likuk.

C. Membangun jaringan dalam upaya Menggolkan Ide Realokasi Anggaran
Satu hal yang cukup sulit ditemukan dalam tahapan advokasi ini yaitu, upaya meyakinkan Pemeritah daerah dalam melakukan realokasi anggaran, begitu pula pada tahapan mendapatkan document penunjang dalam melakukan analisis anggaran dirasakan cukup sulit dan mumpuni. Analisis anggaran ini dihajatkan untuk melakukan realokasi anggaran pada persiapan implementasi program pendidikan dan Kesehatan gratis, saat tawaran realokasi anggaran, Komunitas LenSA Menawarkan agar melakukan realokasi pada belanja langsung dari post belanja pegawai, honor, lembur, administrasi, perjalanan dinas, tupoksi dan makan minum serta pemangkansan program program ganda ditiap skpd, begitu pula pemanfatan aset aset pemda untuk penggunaan anggaran program pendidikan dan Kesehatan pada tahun anggaran 2008.

Saat ini LenSA dan DPA, sedang dalam tahap menggagas kerjasama dengan Bapeda untuk merumuskan modelPartisipasi masyarakat miskin dan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2010,
Pada diskusi penyamaan Persepsi LenSA sudah terlebih dahulu melakukan Pemetaan berbasis Data, dengan media workshop dan baseline data menjangkau seluruh Kabupaten Dompu, dan di formulasi dalam konsep paper tahapan perumusan kebijakan pendidikan dan Kesehatan Gratis

Setelah meyakinkan pemda, kembali Team advokasi LenSA Menemukan tantangan di Kalangan Legislatif tentang realokasi dan alokasi anggaran program Pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu, karena tawaran advokasi ini cukup menyita soal soal politik, ekonomi dan social budaya masyarakat Dompu.

Jalan alternative yang digunakan oleh LenSA untuk meyakinkan legislative, adalah membuka ruang komunikasi dengan jaringan LenSA dilevel legislative serta memberikan hasil analisis anggaran dan menitik beratkan pada efisiensi anggaran oleh pihak eskekutif pada tahun anggaran 2008 nanti. Stakeholder penting dilegislatif yang dipengaruhi LenSA adalah Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten DOmpu periode 2004 – 2009, Setelah menerima hasil analisis anggaran LenSA, akhirnya DPRD setuju alokasi anggaran 11 MIliard bagi implementasi program pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu, Komunitas LenSA sadar bahwa factor komunikasi tersebut bukanlah factor utama membuat dewan sepakat dengan konsep realokasi anggaran, akan tetapi juga ada factor komunikasi politik secara intens oleh pihak eksekutif sendiri.

Impact dari penyampaian hasil analisis anggaran tersebut selain disetujui alokasi anggaran program pendidikan dan Kesehatan gratis, selanjutnya LenSA Kerap diminta hasil analisis yang kemudian disampaikan secara kelembagaan kepada institusi DPRD Kabupaten Dompu, catatan Tahun 2009 ini LenSA dan DPA Kabupaten Dompu ikut melakukan intervensi perubahan anggaran, akan tetapi lagi lagi keputusan itu masih ada ditangan pengambil kebijakan, yaitu lembaga DPRD sendiri.

D. Kampanye dan Partisipasi Publik sebagai Amunisi Advokasi
Faktor pendukung lain dan cukup penting dalam advokasi kebijakan anggaran LenSA di Kabupaten Dompu, adalah terbangunnya kesadaran Publik dalam partisipasi mendorong isu advokasi yang digulirkan LenSA, setiap tahapan kegiatan LenSA kerap melibatkan stakeholder tokoh berpengaruh pada tahapan penggalangan issue dan loby loby dikalagan eksekutif dan legislative sendiri.

Media media kampanye yang digunakan LenSA dalam mengkampanyekan isu advokasinya adalah, media massa local dan media radio local, dalam bentuk prerelease, pembuatan opini dan talkshow melibatkan SKPD dan stakeholder sebagai narasumber diagenda agenda tersebut, respon publikpun cukup variatif.

Disisi lain untuk mendukung Gerakan advokasi yang dibangun, LenSA Mengorganisir Tokoh tokoh berpengaruh dikabupaten Dompu untuk terlibat dalam Instrument Masyarakat Sipil, yaitu Dewan Pedulli Anggaran (DPA) Kabupaten Dompu. DPA Sendiri adalah instrument masyarakat sipil yang peduli terhadap soal keberpihaka anggaran bagi masyarakat Dompu seutunya, dalam perjalannya LenSA Menggandeng DPA Kabupaten Dompu pada proses advokasi kebijakan anggaran pendidikan dan Kesehatan gratis sejak DPA didirikan pada tahun 2007.

DPA sendiri sudah memiliki struktur kepengurusan dilevel Kabupaten dan 5 kecamatan dari 8 kecamatan dikabupaten Dompu, DPA sendiri berasal dari unsure Ormas Islam, Pers, NGO, Aktivis Dompu dan kalangan Akademisi, dalam perjalanannya DPA krap mengkritisi proses penganggaran dikabupaten Dompu.

Media media kampanye dan partisipasi public dalam ikut serta mendirikan organisasi masyrakat sipil cukup bermanfaat bagi kelangsungan advokasi yang dilakukan oleh LenSA, bahkan sampai saat ini LenSA dan DPA Kabupaten Dompu dimandatkan kembali oleh SK Buapti Dompu No 94 tentang Monitorng dan evalusi Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahun 2009 ini.

E. Catatan Penutup
Komunitas LenSA Sadar dan mengetahui bahwa upaya advokasi yang dilakukan, bukanlah yang utama dan terutama atas “kesuksesan”, akan tetapi lebih pada adanya sinergisitas komponen komponen advokasi dan stakeholder untuk menggolkan issue advokasi sendiri.
Begitu pula capaian capaian advokasi tersebut bukanlah sesuatu yang final dan berakhir, akan tetapi baru permulaan dalam melerai jalan dan pintu perubahan secara perlahan lahan, dengan harapan bisa berjalan secara kontiunitas dan program program advokasi dimasa datang menemui titik perubahan yang mendasar, semoga….!

Wallahul Muawafiq Illa Aqwamuthoriq..
“Kunci Perubahan adalah;
Keinginan & Tekad yang kuat untuk Merubah”
www.lensantb.co.cc
By."Syaf Kaso"

Setwapres RI, buat film documenter Partisipasi masyarakat di Dompu

2011-11-06T23:45:00.000-08:00

Program inovasi dan kerja kerja LenSA NTB dikabupaten Dompu sejak tahun 2009, mendapat apresiasi dari tim Penanggulangan Advokasi Kemisiknan Sekretariat wakil Presiden, Mas Arif salah seorang Ketua Tim Advokasi kemiskinan mengatakan “Film Dokumenter success story LenSA NTB ini akan kami putar pada rapat koordinasi tim cabinet pada tanggal 14 november 2011 nanti”

rapat ini sendiri selain dihadiri semua unsure cabinet, insya allah akan kami undang bupati/wakil bupati seluruh Indonesia ungkapnya disela sela kungjunganya ke kantor LenSA NTB perwakilan Dompu.

Pembuatan Film Dokumenter teserbut berlangsung selama dua hari (30-31 oktober 2011), adapun daerah yang di shoot pada 2 lokasi program inovasi LenSA NTB, yaitu proses diskusi partisipasi masyrakat di Desa Lanci dan Pada Posco Centre Informasi didesa Ranggo kecamatan Pajo, selain itu difilm documenter tersebut dikutip juga interview bersama sekjend DPA Dompu Yusuf Sandhy dan Direktur Eksekutif LenSA NTB Akhdiansyah (Yonk-Q),

Adapun angel yang menjadi focus mengapa Kerja kerja LenSA NTB dan kabupaten Dompu yang menjadi focus shoot documenter tersebut, dikarenakana dilevel nasional LenSA NTB dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman mendorong partisipasi masyrakat dalam mengentaskan kemiskinan dalam gerakan advokasi perencanaan dan penganggarannya dilevel kabupaten maupun desa di kabupaten Dompu.

Sebagaimana dimaklumi, selama tahun 2008 LenSA NTB telah mendorong kebijakan anggaran dalam program inovasi bupati saat itu, yaitu lahirnya alokasi anggarana 11 Miliard pada apbd untuk program pendidikan dan kesehatan gratis, disisi lain LenSA NTB juga telah berhasil mendorong keterlibatan para pihak dalam ikut serta merumuskan kebijakan tersebut, sebagimana sk bupati dompu nomor 193 tahun 2008.

disisi lain pada tahun 2011 LenSA NTB bersama DPRD Dompu ikut serta merumuskan kebijakan Alokasi Dana Desa yang merumuskan 25 Miliard untuk alokasi program ini, dan yang paling pokok menurut tim setwapres tersebut, “LenSA NTB telah mampu mengajak partisipasi masyrakat sipil dan meyakinkan pemerintah agar membuka ruang partisipasi bagi masyrakat dalam merumuskan kebijakan” ungkap mas arif, dan ini yang menjadi ruang belajar bersama bagi para pihak Di Dompu, NTB maupun level nasional lain, ungkapnya, sembari mendampingi tiga orang anggota tim production house dari Jakarta tersebut.
(by, syaf kaso)

Dampak Pemerintah Tak Bisa Tentukan Skala Prioritas

2011-11-04T14:58:00.000-07:00

Terkait Belum Prajabnya Ratusan CPNS Dompu 2009

MATARAM, GOMONG.COM – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kemanusiaan (LenSA) NTB Akhdiansyah alias Yonkq, melontarkan pandangan kritis terhadap persoalan ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu Formasi 2009 yang hingga kini belum diprajabatankan.
“Saya kira ini dampak dari posisi pemerintah yang tidak bisa menentukan skala prioritas pembangunannya. Ujung-ujungnya CPNS inilah menjadi pihak yang dikorbankan,” tegas pria asal Dompu itu.

Seharusnya, menurut Yonkq, kalau ada skala prioritas pembangunan yang baik, maka pemerintah bisa menentukan pilihan untuk menerima atau menolak CPNS tersebut.

Apalagi sejak tahun 2008, 2009 dan 2010, pihaknya sudah mengeluarkan analisis anggaran, bahwa di Dompu serapan anggaran dari APBD untuk PNS mencapai angka 65-70 persen.

Terkait alasan pemerintah daerah yang belum bisa memprajab ratusan CPNS itu karena alokasi anggaran yang minim, Yonkq menilainya masuk akal. Setidaknya ada dua hal yang mendasarinya.

Pertama, karena dalam APBD yang seharusnya ada skala prioritas, namun pada dokumen RPJMD tidak pernah disebutkan Dompu butuh banyak PNS, kecuali guru dan tenaga kesehatan. “Tapi oleh beberapa penentu anggaran, hal-hal tersebut diabaikan,” tandasnya.

Kerdua, lanjut Yonkq, karena memang komposisi anggaran masih berkutat pada level elite (oligarkhi anggaran), sehingga soal-soal atau masalah-masalah yang emergency seperti ini tidak bisa teratasi dengan baik.

Dia berharap, para pimpinan daerah, Bupati dan DPRD, tidak sampai masalah nasib CPNS yang belum diprajab dan belum dibayar rapelnya selama tujuh bulan (Januari-Juli 2010) ini dijadikan senjata untuk bargaining politik.

“Jangan lagi dijadikan alat bergaining politik oleh para elite, seperti yang terjadi sebelumnya. Misalnya, dana Bantuan Sosial (Bansos) atau dana aspirasi oleh DPRD dan Bupati disepakati tanpa pengetahuan publik,” tegasnya.

Yonkq juga mengharapkan, persoalan CPNS yang belum diprajabkan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. “Semoga soal ini diselesaikan dengan otak yang baik dan jernih, sesuai mekanisme yang ada. Serta, hati yang bersih, keberpihakan pimpinan daerah lebih pada yang dirugikan,” ujarnya. (won donggo)sumber www.gomong.com

Pemutaran Film "Prison and Paradise"

2011-11-04T12:21:00.000-07:00

Sinopsis Film “person and Paradise (penjara dan Nirwana) bom bali 2002 telah mengubah wajah indonesia secara signifikan, menyisikan perdebatan panjang tentang jihad, gerakan islam, terorisme dan kemanusiaan. Dua keluarga dengan latar belakang Agama Islam yang sama, yang satu adalah keluarga pelaku dan yang kedua adalah keluarga korban. Apakah mereka meiliki pandangan jihad yang sama?
Pada kenyataan nya aksi Bom bunuh diri di indonesia melahirkan anak-anak yatim baru baik yatim dalam arti sesungguhnya maupun atim secara sosial.

Tujun pemutaran filem ini adalah
untuk memberikan ruang dialog publikbagi terciptanya narasi-narasi dan diskursus baru sebagai salah satu upaya pencegahan aksi-aksi kekerasan.
adanya narasi dan inisiatif baru dalam masyarakat melalui komunitas-komunitas lokal yang dapat di gunakan untuk terciptanya perdamaian dan penyelesaian kasus-kasuskekerasan di indonesia.

film ini di putar di Kota Mataram dan Kabupaten Dompu, dikota mataram diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2011 bekerjasama YPP, LenSA NTB dan LPM Ro,yuna IAIN Mataram, sementara di Dompu diputar diaula kampus STAI Al-Amin yang di gelar oleh LenSA NTB,YPP dan Bem STAI AL Amin, pada dua lokasi pemutaran yang dihadiri langsung oleh sutradara Film Mas Rudi dan di hadiri oleh sekitar seratus peserta yang terdiri dari, Unsur OKP/Organisasi mahasiswa, LSM, Mahasiswa, dll.

film ini juga telah memenangkan penghargaan sebagai film panjang documenter terbaik di festival felm Documenter Jogjakarta 2010. film ini telah di putar pertama kali di tingkat internasional (world primer) di dubai internasional film festival, telah juga di putar di cinema digital seoul film festival, fibgyor film festival india, yamagata film festival jepang, dan akan di putar di asiaticafilmediale Roma Italia,RIDM Montreal Canada, Asia Pasific Screen Award Goldcoast Australia, dan GOA Film Festifal India.

Pemutaran Film Dokumenter "prison and Paradise" ini dibarengi juga bedah Film bersama Sutradara (Daniel Rudhi), Direktur LenSA NTB (Akhdiansyah) dan akademisi/tokoh agama untuk dikota mataram oleh Amir Azis, M.AG adapaun di Dompu bersama Ustad Syarifuddin, SQ, pemutaran film yang berdurasi 90 menit tersebut, baik kota Mataram maupun di kabupaten Dompu mendapat Respon positif dari kalangan masyarakat, sebagaimana ungkapan salah seorang peserta nonton bareng tersebut, "saya kira dengan adanya pemutaran dan bedah diskusi isi film, ini saya emndapat perspektif yang beragam akan konklusi dan sikap para pelaku BOM Bali II tersebut" ungkapnya dengan mimik serius.

pemutaran film dimasing masing lokasi mendapat antusias yang baik dari kalangan peserta dan masyrakat umum, ini ditandai berbondong bondongnya peserta pada acara tersebut, hampir di semua tempat kot amataram maupun dompu, pemutaran ini melebihi target peserta yang hanya 100 orang,, akan tetapi pada kenyataanya peserta yang hadir melebihi 100 di tiap tiap tempatnya.

Pelanggaran Menurun, Intoleransi Masih Tinggi

2010-03-31T04:28:00.000-07:00

Angka kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi di propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 menunjukkan penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun 2009.

Hal ini terungkap pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Potret kebebasan beragama dan berkeyakinan di NTB tahun 2009” yang diadakan Lembaga Studi kemanusiaan (LeNSA) NTB dan The Wahid Institut (WI) Jakarta di Mataram (31/3).

Dari hasil laporan pemantauan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan leNSA, tercatat, 24 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi telah terjadi di NTB pada tahun 2008. Sementara tahun 2009 terjadi hanya 6 kasus saja.

Salah seorang peneliti LeNSA, Yusuf Thantawi mengatakan, terjadinya penurunan angka ini tidak sertamerta dapat menyimpulkan bahwa toleransi di NTB membaik. Karena pada kasus-kasus tertentu, ternyata angka intoleransi masih sangat tinggi. Ia mencontohkan beberapa kasus mutakkhir seperti pengrusakan dan pelemparan rumah pimpinan Aliran Tareqat Shalatiah Nurbayan, Dusun Monggal desa Gegelang, Lombok Utara dan perusakan tembok Vihara Budha Jaya Wijaya di Dusun Tebango Desa Pemenang, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Beberapa kasus intoleransi bahkan berlanjut pada pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan negara. Kasus intoleransi terhadap Ahmadiyah misalnya memicu Kanwil Depag NTB melarang warga Ahmadiyah pergi haji pada musim haji tahun 2009 lalu. Kepala Kakandepag NTB, Drs.HL.Suhaimi Ismy beralasan, larangan tersebut mengacu pada surat larangan dari pemerintah Arab Saudi yang dikirimkan ke Indonesia.

Begitupula yang terjadi dalam kasus Amaq Bakri. Setelah rekaman CD “Amaq Bakri Mengaku Nabi” disebar anggota LDII, pembawa ajaran Isti Jenar Raksa Gunung Rinjani itudi vonis sesat oleh Pemkab Lombok Timur, Polres, MUI dan Depag Lotim pada 13 Oktober 2009.

Ajaran Amaq Bakri disimpulkan sesat karena didalam CD tersebut Amaq bakri mengaku pernah melakukan Isra’ Mikraj, melihat alam kubur, serta melihat surga dan neraka.
“Beberapa kasus intoleransi ini menunjukkan angkanya masih sangat tinggi” Tambah Yusuf.

Kategorisasi Pelanggaran, Intoleransi dan Diskriminasi

LeNSA mendapat banyak masukan ketika memasuki sesi Lounching hasil laporannya. Peneliti Wahid Institute, Alamsyah M. Ja’far misalnya menilai, laporan LeNSA belum mengkategorisasi kasus-kasus dengan cermat. Kategorisasi yang dimaksud adalah, kasus-kasus itu dipilah mana yang masuk pelanggaran kebebasan beragama, intoleransi dan diskriminasi.

Jika mengacu pada sistematika pelaporan The Wahid Institute, maka yang dimaksud pelanggaran kebebasan beragama adalah pelanggaran yang dilakukan negara terhadap komunitas atau ummat beragama. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran aktif seperti aparat ikut andil dalam melakukan kriminalisasi terhadap warga atau pelanggaran aktif dengan melakukan politik pembiaran atas aksi kriminalisasi yang dilakukan warga.

Sementara itu, intoleransi lanjut Alam, dimaksudkan adalah pelanggaran toleransi antara masyarakat dengan masyarakat yang lain seperti aksi penyerangan satu kelompok pada kelompok yang namun tanpa sepengetahuan polisi atau aparat negara yang lain.

Bagaimana dengan diskriminasi, bagian ini dimaksudkan adalah, pavoritisme yang dilakukan negara terhadap satu kelompok agama tertentu. Pembangunan Islamic Center (IC) yang sedang berlangsung di NTB boleh jadi masuk dalam kategori diskriminasi ini.
Dari peserta yang lain, LeNSA mendapat masukan agar memberikan rekomendasi yang lebih tajam dan operasional. [Achmad Jumaely]

PIAGAM SLIPI MASYARAKAT PEDULI ANGGARAN INDONESIA

2010-02-15T07:10:00.000-08:00

Tanggal 1 sampai dengan 5 Februari 2010, dilaksanakan Konfrensi nasional Masyarakat Peduli Anggaran dihotel Paninsula Jakarta, Konfrensi tersebut mengundang 300 orang peserta, terdiri unsur masyrakat sipil yang tergabung dalam NGO dan Ormas Islam baik dilevel nasional, regional maupun daerah, yang tersebar pada 56 kabupaten dan propinsi di Indonesia, delegasi NTB dihadiri Oleh DPA NTB, DPA Dompu (Ahmad Latif), FORPA Lotim, MPA Lobar dan MC Sumbawa barat, sementara dari Unsur NGO LenSA NTB (Akhdiansyah), SOMASI, YPKM, LSBH, LEGITIMED, ykssi, dan cukup special kehadiran Bupati Dompu bapak Syaifurrahman salman pada Welcome dinner dengan Mendagri pada malam pembukaan konfernas.

Konfernas Masyarakat Peduli Anggaran yang berlangsung selama lima hari tersebut, mebahas tentang hasil riset LBI (Local Budget Index) dan analisa belanja daerah pada 47 daerah penelitian oleh Komponen NGO dan Ormas didaerah program TAF, kegiatan yang berjalan cukup akrab dan santai tersebut selain membahas ttg hasil riset juga sebagai ruang silaturahim dan sharing pengalaman antar NGO dan Ormas peduli anggaran terhadap hasil kerja kerja advokasi selama tahun 2009.
disisi lain konfernasi tersebut juga berhasil merumsukan kesepakatan bersama, sebagai pltform perjuangan serta garis garis perjuangan mendorong anggaran yang berpihak pada masyrakat miskin dan perempuan di daerah masing masing dan dilevel nasional secara umum, begitu pula komitment antar element akan terus menerus melakukan kampanye dan keterbukaan informasi publik terhadap penganggaran yang ada baik dilevel daerah maupun nasional.
yang selanjutnya dituangkan dalam PIAGAM SLIPI
MASYARAKAT PEDULI ANGGARAN INDONESIA
dengan isi sebagai berikut;

PIAGAM SLIPI
MASYARAKAT PEDULI ANGGARAN INDONESIA

Kami masyarakat peduli anggaran Indonesia, menyatakan dengan ini bahwa pajak, retribusi, hutang negara, dan politik alokasinya selalu mengatasnakamakan rakyat.
Bahwa benar korupsi, ketimpangan dan politisasi anggaran telah secara nyata menyengsarakan rakyat.

Harapan-harapan dan impian-impian orang miskin, perempuan, dan kaum marginal lainnya digantungkan pada sejauhmana negara memberikan kedaultaan rakyat atas anggaran dilibatkan dalam pengalokasiaan anggaran negara melalui pemberian hak-hak dan kedaulatan rakyat atas anggaran.

Hal-hal mengenai perwujudan kedaulatan rakyat atas anggaran tersebut sekurang-kurangnya dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut;
• Pertama, segera memperjuangkan keadilan dan atau keadilan anggaran untuk daerah
dan desa.
•Kedua, segera mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang berbasis kearifan
lokal.
• Ketiga, menjunjung tinggi hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain hak rakyat
melalui anggaran disalurkan kepada rakyat.
• Keempat, memperjuangkan keterbukaan informasi anggaran bagi rakyat.
• Memperjuangkan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dan
daerah yang akuntabel, transparan, partisipatif dan berkeadilan bagi rakyat miskin.
• Keenam, persatuan dalam gerakan advokasi anggaran sebagai gerakan sosial.

Slipi, 3 Februari 2010
ATAS NAMA MASYARAKAT PEDULI ANGGARAN INDONESIA
Seknas FITRA - The Asia Foundation - YLP2EM - Pemuda Muhamadyah Sidrap - Al-Maun Kab. Wajo - LPP - LP2G - Forum PERSIS CENTRE Gorontalo - Baabusalam Centre Gorut - YASMIB - KPPA Sulteng - Somasi NTB - ORMAS DPA Propinsi NTB -LEGITIMED - Muhammadyah Sumbawa Barat - LSBH - FORPA Lombok Timur - YPKM - MPA Lombok Barat - LENSA NTB - DPA Dompu - Solud NTB - FITRA Riau - FITRA Palembang - Majelis Masyarakat Madani Ogan Ilir - PKSBE - Forbas Padang Panjang - FITRA Sumut - Salam Center Al-Washliyah Serdang Bedagai - Pattiro Sumsel - PW NU/Forum Mustakim-Sumsel) - Ma’Arif Institute Sumbar - Masyarakat Peduli Pembangunan Sumbar - Ma’arif Institute Kota Bandar Lampung - Forum Rembug Warga Kota Bandar Lampung - PKSBE - Mitra/Forum Padang - GCW/Patiro - Pattiro Pekalongan - PCNU Pekalongan - Pattiro Semarang - Formippa Semarang - Forum SALIMAH - Lakpesdam NU - Presidium Anggaran Kab. Cilacap - Pattiro Surakarta - Ma’arif Institute Kab. Sleman - Komunitas Peduli Sleman untuk Mengawal Aspirasi Rakyat (KI SEMAR) - Pattiro Boyolali - Pattiro Kendal - Forum Peduli Kesehatan Masyarakat Sumedang - Formasi Kebumen - Idea Jogja - Sanggar Bandung - Pattiro Jawa Barat - FITRA Sukabumi - Inisiatif Bandung - Kontra Bekasi - FITRA Depok - FAKTA Pontianak - LABDA - Pokja 30 Samarinda - FITRA Tuban - Pattiro Blitar - PW Aisiyah Jatim - Gerak Aceh Besar - Gerak Aceh Barat - Gerak Aceh Utara - ICS Papua - KIPRA - FPPM

Hasil Rekomendasi Monev Pendkes Gratis Kab. Dompu

2010-01-13T05:57:00.000-08:00

Salah satu aktivitas Kontrol Pelayanan Publik oleh LenSA NTB Dikabupaten Dompu adalah, melakukan tahapan Monev Program Pendidikan dan Kesehatana Gratis, kegiatan ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri atau latah monev, akan tetapi selain bagian dari proses tanggung jawab terhadap gagasan dan intervensi LenSA NTB dan DPA Dalam Mendorong Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis sejak tahun 2007 berdasar SK Bupati No 193 Tahun 2007, yang menegaskan LenSA NTB sebagai Team Perumus Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu.

Proses MONEV Pendidikan dan Kesehatan Gratis berdasar mandate SK Bupati NO 94 Tahun 2009, Isi SK Tersebut menegaskan Menunjuk LenSA NTB dan DPA Dompu sebagai Team Penyusun Instrumen dan Pelaksana Monev Penkes Gratis. Berdasar mandate SK Bupati Tersebut LenSA NTB Bersama DPA Dompu telah melaksanakan proses tersebut selama 4 bulan efektif, terhitung September – Desember 2009, beberapa Kegiatan Yang dilakuakn dalam Proses Monev Tersebut, dimulai dengan penyusunan Instrument Monev melalui kegiatan Diskusi Ahli dan Workshop menghadirkan Eksperet akademisi dan profisinelism yang konsen terhadap isu monev, tahapan selanjutnya Survey lapangan dan FGD (Focus Group Discution) mencakup 8 kecamatan seluruh kabupaten Dompu, dengan menggunakan metode representative dan perwakilan berdasar penyebaran area dan jumlah penduduk, dengan melibatkan DPA 8 (Delapan) Kecamatan sebagai surveyor, dan tahap akhir dilakukan tabulasi dan analisis hasil monev lapangan dan analisis document Implementasi program pendidikan dan kesehatan gratis selama tahun 2009.
Hasil MONEV Pendidikan yang dilakukan Oleh LenSA NTB dan DPA Dompu, selanjutnya disampaikan kepada BUPATI Dompu agar dapat melakukan perbaikan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, disisi lain juga disampaikan kepada para pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, DPRD Dompu, Team leader Program (Assisten II Pemda Dompu) dan para stakeholder lainnya.
Adapun hasil Rekomendasi Monev Pendidikan dan Kesehatan gratis kabupaten Dompu, oleh LenSA NTB dan DPA Dompu, yaitu :

1.SISTEM INFORMASI YANG KOMPREHENSIF DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAKKAD DAN PENDIDIKAN GRATIS. (Ketersediaan informasi)
Dari data kuantitatif yang di tabulasi oleh team LenSA terdapat orsentase yang beragam atas pengetahuan secara umum program pendidikan kesehatan gratis, akan tetapi ketika diajukan pertanyaan, tahukah anda apa saja bentuk layanan dan apakah berpartisipasi maka jawaban yang muncul hanya mengatakan sekitar 36% yang tahu dan sisanya mengatakan tidak, inimenujukan bahwa minimnya informasi bentuk pelayanan dan lemahnya partisipasi masyarkat terhadap penyebaran informasi progam yang ada.
Begitu pula testimony mereka pada data qualitative (Assement peta problematika dan harapan).. hampir semua respondent menyatakan tidak mengetahui bentuk bentuk layanan yang diberikan, bahkan cendrung salah memahami tentang pelayanan JAKKAD itu sendiri,bahkan tidak bisa membedakan JAMKESMAS, JAMKESDA dan bahkan ASKES, begitu pula dengan informasi program pendidikan gratis,, masih sering ditemukan kesalah pahaman terhadap model pelayanan yang digratiskan, sehingga dilevel masyrakat dan pelaksana sering ditemui miss komunikasi dan miss informasi.
Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan informasi maka diperlukan:
SISTEM INFORMASI YANG KOMPREHENSIF DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAKKAD DAN PENDIDIKAN GRATIS, yang meliputi ;
a.Penyebaran informasi yang merata dari aspek layanan, model program dan jumlah
anggaran.
b.Perlu partisipasi masyrakat dalam penyebaran informasi, baik itu stakeholder
langsung maupun tidak langsung
c.Penyusunan informasi harus berbasis data dan potensi local yang dimiliki oleh
daerah tertentu.

2.MEKANISME COMPLAINT ATAS PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS (Pelayanan)
Melihat banyaknya keluhan pada aspek pelayanan, baik dari sisi petugas yang tidak adil, diskriminatif maupun kurang professional, begitu pula dengan minimnya fasilitas yang ada, baik dari perlengkapan kebutuhan pelayanan, buku, alat belajar diurusan pendidikan, maupun perkakas medis, obat obatan dan gedunag bangunan yang tidak layak maupun banyak keluhan lainnya, di sisi lain akses ketempat pelayanan yang masih susah dijangkau, dan masih banyak sederetan persoalan yang ditemui, maka diperlukan;
MEKANISME COMPLAINT ATAS PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS,
Meliputi:
a.Kelembagaan unit pengaduan yang melibatkan masyrakat sipil dan unsure penyedia
layanan yang partisipatif.
b.Mekanisme pengaduan yang procedural yang dijamin oleh regulasi, sebagai media
infetnarisasi keluhan dan complain terhadap implementasi layanan program
pendidikan dan keshatan garatis yang ada.
c.Instrument yang universal dan elastic meneirma saran dan masukan bagi perbaikan
program diamsa pelaksanaan dan perbaikan masa dating.

3.PENINGKATAN STATUS LAYANAN PRIORITAS PADA AKSES MENUJU PRIORITAS MUTU PELAYANAN (Ketercapaian tujuan)
Niatan penting dalam implementasi program pendidikan dan keshatan Gratis adalah membuka askes penerimaan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyrakat Dompu serta meringankan beban ekonomi masyrakat secara kelsuruhan, dari beberapa temuan dalam survey, baik dari data quantitative maupun qualitative tersirat makna puas masyarakat menerima layanan ini, akan tetapi disisi lain masih juga ditemukan, keluhan keluhan adanya pungutan pungutan diluar pungutan seharusnya, seperti pungutan untuk pengadaan obat paten dipuskesmas, bayar biaya les, seragam batik, buku dan foto copy disekolah yang ada.
Hal hal tersebut mengindikasikan bahwa ketercapaian tujuan untuk membuka akses telah dicapai disisi lain, akan tetpai disatu sisi ketercapaian tujuan oini terhambat sengan soal soal mutu, transparansi dan beban bena lainnya,, yang akan memotong rantai ketercapaian tujuan yang lebih tinggi yaitu Mutu pelayanan yang efektif dan efisien .

Oleh karenanya Dibutuhkan PENINGKATAN STATU LAYANAN PRIORITAS PADA AKSES MENUJU PRIORITAS MUTU PELAYANAN, meliputi, aspek aspek;
1.Efisiensi dan efektifitas Anggaran yang seimbang antara Infrastuktur, Akses & mutu
2.Peningkatan Kapasitas profesionalitas petugas layanan
3.Orientasi Program lebih pada masyrakat miskin dengan tidak memberika pelayanan
bagi orang bersatandar mampu
4.Validitas Data Base masyarakat Miskin penerima layanan pendidikan dan kesehatan
Gratis.

Monev Penkes; Soal Sosialisasi dan Mutu Dapat Raport Merah

2009-12-17T07:27:00.000-08:00

Drs. Syafaruddin anggoya Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, merespon positif temuan monev LenSA NTB serta memberikan apresiasi, disisi lain bapak syafar juga memberikan komitmen untuk menggolkan wacana peningkatan Status PERBUP pendidikan dan kesehatan Gratis menjadi PERDA, sehingga terjaminnya keberlangsungan program yang baik tersebut, dengan demikian “Siapapun Bupatinya,, Pendkes gratis tetap berjalan” ungkapnya…

Kamis 17 Desember 2009 LenSA NTB mengadakan workshop hasil Monitoring dan Evaluasi implementasi Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis Kabupaten Dompu, hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Anggota Komisi III DPRD kabupaten Dompu Drs.Syafarudin, penanggung jawab Program dari diknas Drs. M.Hatta (penanggung jawab program pendidikan gratis) dan Dinas Kesehatan drg. Yuni Artati (penanggung jawab program JAKKAD) , serta Sandy Yusuf dari LenSA NTB, sementara jumlah peserta dalam workshop tersebut yang hadir smencapai 40 orang, terdiri dari unsure DPA kabupaten dan DPA delapan kecamatan, NGO, Pers, Pasien Puskesmas/RSUD, dll.
Workshop yang di mulai dari pukul 10.00 – 15.30 Wita tersebut bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan, kebijakan kedepan, dalam pemaparan di awal acara direktur eksekutif LenSA NTB Akhdiansyah, S.Hi atau yang lebih akrab di sapa Yonk-Q menjelaskan, bahwa alas an penting LenSA melakukan monev Program pendidikan dan kesehatan Gratis, karena LenSA dan DPA sejak tahun 2007 sudah terlibat dalam perumusan draf konsep program pendidikan dan kesehatan gratis sesuai SK Bupati Nomor 94 tahun 2008, ungkapnya dengan mimik serius,, dan adapun pada saat ini sudah pada tahap implementasi monev dan hasil temuan – temuan, dari temuan ini selanjutnya akan disusun dalam bentuk draf rekomendasi perbaikan program pendidikan dan kesehatan gratis di kabupaten Dompu.
Disisi lain narasumber di kedua program memaparkan hasil monitoring dan Evaluasi internal nya dan dikomparasikan dengan hasil monitoring dan evaluasi dari LenSA NTB, dalam pemaparannya kedua narasumber menjelasakan dan memaparkan hasil monev internal masing masing lalu kemudian LenSA NTB memaparkan hasil temuan temuan penting sehingga di susun dalam draf rekomendasi perbaikan program pendidikan dan kesehatan gratis,kemudian rekomendasi yang disempurnakan dalam workshop tersebut akan di bawah dan diajukan dalam hearing di DPR dan Pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Begitu pula Drs. Syafaruddin anggoya Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, merespon positif temuan monev LenSA NTB serta memberikan apresiasi, disisi lain bapak syafar juga memberikan komitmen untuk menggolkan wacana peningkatan Status PERBUP pendidikan dan kesehatan Gratis menjadi PERDA, sehingga terjaminnya keberlangsungan program yang baik tersebut, dengan demikian “Siapapun Bupatinya,, Pendkes gratis tetap berjalan” ungkapnya…
Dalam workshop tersebut terdapat temuan penting yang di paparkan oleh Sandhy Narasumber LenSA NTB terkait dengan kedua program tersebut, yang diantaranya, masih belum maksimalnya Sosialisasi, Pelayanan dan Tujuan yang ingin di capai, hasil temuan tersebut melahirkan pertanyaan apakah yang harus menjadi rekomendasi merujuk dari 3 aspek yang diukur dalam monev yang dilakukan oleh LenSA NTB dan DPA Kabupaten Dompu.

Dalam sesi terahir diskusi LenSA bersama DPA mencoba menyusun draf Rekomendasi yang mengacu pada tiga aspek yaitu aspek informasi,Aspek pelaksanaan dan Aspek ketercapaian tujuan sehingga menghasilkan Draf rekomendasi baku yaitu:, 1. Perlunya penataan Sistem informasi yang baik dan komprehsnif, untuk memenuhi ketersediaan dan keberlanjutan informasi Program pendidikan dan kesehatan gratis, 2. Pada aspek pelayanan perlu adanya unit pengaduan, sebagai instrument mekanisme complaint terhadap fenomena dan fakta pelayanan program, dan 3. Pada aspek Ketercapain Tujuan, Akses adalah prioritas program pendkes gratis, akan tetapi mutu juga tidak kalah prioritas, artinya pada implementyasi program dimasa datang, soal akses dan mutu seyogyanya dapat diseimbangkan.
Rencana tindak lanjut dari Workshop, yaitu,, penyusunan laporan dan rekomendasi final temuan monev oleh LenSA Dan DPA dalam waktu dua kali 24 jam, selanjutnya akan disampaikan kepada pada para stakeholder, yaitu Bupati selaku pemberi mandate implementasi monev (SK No 94 Tahun 2009), DPRD, BAPPEDA, DIKNAS, DIKES, dan seluruh team pelaksana Monev yang ada, pada tanggal 23 Desember 2009.
(By; syaf)

Ringkasan Catatan Kritis KUA PPAS 2010 Kabupaten Dompu

2009-11-28T02:05:00.000-08:00

DPRD Kabupten Dompu, saat ini sedang melakukan tahapan penganggaran, mengingat strategisnya tahapan penganggaran untuk menstimulasi keberpihakan anggaran untuk kepentingan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat Dompu seutuhnya, maka LenSA NTB Dan DPA Kabupaten Dompu, selanjutnya LenSA NTB dan DPA Dompu memberikan pandangan dan catatan kritis terhadap dokument KUA dan PPAS 2010, adapun dokument lengkap catatan ini akan disampakaikan secara langsung ke DPRD, secara kelembagaan oleh LenSA NTB dan DPA Kabupaten Dompu,
Ringkasan Catatan Kritis Dokument KUA – PPAS 2010
Team Lembaga Studi Kemanusiaan (lenSA NTB) dengan Dewan Peduli Anggaran (DPA) Kabupaten Dompu

Ringkasan Catatan Kritis Dokument KUA – PPAS 2010
Team Lembaga Studi Kemanusiaan (lenSA NTB) dengan Dewan Peduli Anggaran (DPA) Kabupaten Dompu

1.Konsistensi Dokument KUA – PPAS dengan RKPD dan RPJMD
Visi dan Misi Kabupaten Dompu yang menghajatkan sebagai daerah yang maju dan modern pada tahun 2010 perlahan lahan dipertegas dalam orientasi pembangunan Dompu yang dituangkan dalam RKPD 2010 yaitu ” ”Mewujudkan masyarakat Dompu yang pintar, sehat dan sejahtera”, disesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk belanja daerah. Namun dalam hal ini, ditetapkan 14 prioritas pembangunan dalam KUA dan 14 perioritas belanja dalam PPAS. Secara redaksional, antara 14 Prioritas dalam KUA dan PPAS tersebut terdapat perbedaan yang bisa disalah maknakan, atau menjadi bahan berkelit dalam mengalokasikan anggaran secara sepihak. Disatu sisi dipertegas agenda pembangunan hanya 5 aspek disisi lain prioritas pembangunan disebutkan 14 orientasi belanja pembangunan, apakah hal ini berawal dari upaya membuat kebingungan atau dari aspek redaksional pihak perecana pembangunan belum mempertgeas makna prioritas pembangunan dan agenda daerah 1 tahun kedepan,,, pertanyaanya adalah jikalau yang dimaksud prioritas pembangunan itu adalah 14 program tersebut, maka sesungguhnya akan sangat bertolak belakang dengan proporsi dan orientasi belanja APBD 2010 (KUA dan PPAS) yang memfokuskan hanya pada 5 prioritas.
Kemudian dengan memperhatikan jumlah Belanja Daerah yang diprediksikan sebesar Rp. 458.078.272.760 dengan alokasi Belanja Tidak Langsungnya mencapai Rp. 277.433.519.121 (60,57%), maka sangat mustahil bisa mewujudkan 14 program prioritas ini hanya dengan mengandalkan dana yang teralokasikan dalam Belanja Langsung sebesar Rp. 180.634.753.639 (39,43%).
Maka Kami berpendapat;
•Konsistensi dokument perencanaan tersebut tidak akan dapat terukur, ketika prioritas program yang overlap dan berlebihan, oleh karennya perlu penegasan lebih jauh atas soal prioritas pembangunan dan agenda kerja dalam Dokument KUA yang ada.
•Prioriats Pembangunan Urusan Pendidikan dan Kesehatan, agar lebih diarahkan pada peningkatan Mutu, mengingat 2 tahun terakhir (sejak januari 2008) pemda Dompu telah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, dimana program tersebut bermaksud mendorong pemenuhan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya pada tahun 2010, diharapkan sudah menyentuh pada perbaikan dan peningkatan pelayanan diarahkan pada mutu.
•Penanganan soal soal kemiskinan yang meliputi, Soal kemiskinan ”Rendahnya pendapatan petani, rendahnya cakupan layanan infrastruktur, belum optimalnya ekonomi dan sarana desa, seharusnya singkron dengan alokasi anggaran yang dituangkan dalam PPAS, sementara faktanya sangatlah minim, katakanlah alokasi anggaran untuk pemerintah desa dan alokasi pembangunan ekonomi yang rendah, dibanding dengan alokasi belnja pemerintahan umum dan belanja urusan wajib lainnya.
•Begitu pula dengan orientasi pembangunan untuk perbaikan lingkungan dan penatan demokrasi menuju good governance, orientasi alokasi program lebih kepada operasional kantor dibanding dengan alokasi untuk program, sehingga kelihatannya sangat miris, dengan dokument perencanaan yang memprioritaskan 5 rencana kerja yang dituangkan dalam 14 Prioritas program 2010 dalam KUA 2010.

2.Analisis Pendapatan
-Pendapatan daerah
Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan selama kurun waktu 2007-2009 secara trend nominalnya menunjukan ada peningkatan. Kecuali Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2009 mengalami penurunan yang sangat drastis, serta 2010 direncanakan ada kenaikan, disisi lain naik turunya lain lain pendpatan daerah yang syah tersebut pada KUA PPAS 2010 ini tidak dijelaskan fluktuatifnya tersebut, bahkan bila melihta pada grafik trend pertumbuhan, maka sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 mengalami penurunan pertumbuhan, dengan demikian ini berarti, kinerja pemerintah daerah selama 4 tahun mengalami stganasi dan cendrung dalam situasi yang menurun dalam kontek pertumbuhan Pendpatan (Data grafik analisis Riset LenSA NTB).
-Pendapatan Asli Daerah
Adapun secara umum gambaran PAD Dompu sebenarnya nampak mengalami stagnasi dalam Pertumbuhanya, walaupun nominal ada kenaikan kurang lebih satu miliard pertahunnya, akan tetapi belum bisa menyumbang kemandirian fiskal atas pendapatan daerah dari dana perimbangan, berturut turut selama 5 tahun terakhir PAD kabupaten Dompu hanya menyumbang sekitar 4% dari total pendapatan APBD, hal ini lebih mempertegas kembali bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan (DAU dan DAK) sangat tinggi, atau sekitar 90%, proses pembangunan dikabupaten Dompu harus disumbang oleh jakarta.
oAgar DPRD Meminta Penjelasan kepada eksekutif, terkait dengan stagnasinya pertumbuhan APBD Dompu sejak 5 tahun terakhir..?
oAgar DPRD menuntut eksekutif menyajikan data sumber Pajak dan Retribusi serta sumber aset lainnya,
oAgar DPRD memastikan Arah Penggalian PAD dibatasi pada hal-hal yang wajar tanpa membebani masyarakat miskin dan menghambat iklim berusaha masyarakat miskin.
oAgar DPRD Meminta penjelasan strategi mendorong peningkatan laba BUMD Kabupaten Dompu.. mengingat Laba BUMD adalah garpan sumber pendapatan yang strategis, dibanding dengan retribusi.
-Dana Perimbangan
Dana perimbangan diprediksi akan meningkat sebesar Rp. 372.741.807.491 atau 6 % dengan rincian sebagai berikut;
Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 24.150.952.491 atau 0,00% dari tahun sebelumnya
Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan sebebsar Rp. 300.006.855.000 atau 5% dari tahun sebelumnya
Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar Rp. 48.584.000.000 atau 0,00% dari tahun sebelumnya
Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Dompu sehingga Dana bagi hasil Pajak dan DAK justru mengalami Pertumbuhan yang sangat minim? Padahal DAU dan DAK masih bisa dan seharusnya bisa meningkat dengan intensitas perjalanan daerah pejabat daerah ke jakarta? Oleh karena itu melihat struktur dana DAU yang menglami kenaikan, hanya untuk kebutuhan gaji PNS pertahun 2010 mengalami kenaikan 5%
DPRD penting melakukan klarifikasi soal ini, terutama soal Rendahnya peningktan dana bagi hasil pajak dan non pajak. Kok bisa Tetap?.
-Lain Lain PAD Yang syah
Lain-lain pendapatan Yang Sah diproyeksikan mengalami Kenaikan sebesar Rp. 16.608.137.416 atau 05.00% dari tahun sebelumnya, sementara pada document KUA tidak terdapat rincian sumber lain lain pendapatan yang syah,
Bila pada document KUA tidak tertulis dengan jelas sumber pendapatan yang syah, maka bagaimana mungkin bisa memprediksi sumbernya, Adakah pencuitan perkiraan pendapatan? Penting di croscek oleh DPRD, terkait dengan fluktuatif dan naik turunya sumber sumber PAD yang syah, termasuk dari beberapa post seperti, Dana bagi hasil pajak dari propinsi..? begitu pula dengan sumber pendapatan berasal dari bantuan keuangan propinsi.? Dan sebagaimana tahun lalu (2009) terdapat dana tunjangan pendidikan,, bagaimana dengan tahun ini..?

3.Analisis Belanja
sejak tahun 2008 beban APBD masih diperuntukan bagi PNS dikabupaten Dompu, adapun untuk tahun 2010 untuk gaji, asumsi kenaikan gaji 5% dan penyediaan gaji 13 untuk 5465 Orang Pegawai dan tahun 2010 direncakana akan melakukan rekrutemen sejumlah 345 Orang,, maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber utama pendapatan Daerah yang tahun 2010. Artinya, penambahan jumlah pegawai tidak sebanding dengan kenaikan jumlah DAU. Bila tidak dikontrol, maka bisa jadi tahun berikutnya, DAU, DAK dan PAD akan habis untuk gaji pegawai. Oleh Karena itu, DPRD penting segara;
1.Update data PNS yang digaji daerah, sehingga bisa diformulasikan alokasi sesungguhnya dengan prediksi kenaikan gaji 5% dan tambahan gaji ke 13 dan kemudain anggaran kinerja.
2.Penting ada kebijakan daerah yang membatasi penerimaan PNS dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta bagaimana memaksimalkan pendayagunaan PNS yang ada untuk bisa memaksimalkan semua bentuk layanan yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini sangat penting untuk meninjau peruntukan anggaran kinerja bagi seluruh PNS dikabupaten Dompu, selama tiga tahun terakhir telah menyerap sekitar 11% dari APBD,, bagaimana dengan tahun 2010..? apakah masih dialokasikan..?
3. DPRD juga penting memperhatikan arah belanja daerah baik pada BTL maupun BL dengan memperhatikan azas manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Sehingga dapat diformulasikan kebijakan dengan menetapkan arah dan porsentase masing-masing belanja yang rasional dan berasas manfaat, ekonomi efisien dan efektif.

4.Orientasi APBD 2010
Bila prioritas pembangunan sebagaimana dalam KUA yang diarahkan ke 14 Program, dengan lima agenda yaitu (1). Mewujudkan masyrakat dompu yang cerdas dan pintar, (2). Mewujudkan masyrakat dompu yang sehat, (3). Mewujudkan masyarakat dompu yang sejahtera dan religius, (4). Agenda mewujudkan good governance dan pelayanan publik yang lebih berkwalitas, (5). Agenda penataan dan pelestarian lingkungan Kemudian dibandingkan dengan porsentase peruntukan Belanja, maka dapat dilihat peruntukan belanja prioritas program hanya tertuju pada belanja pendidikan mencapai 31%, Infrastruktur 11 %, Kesehatan mencapai 7%, sementara alokasi belanja untuk urusan penataan lingkungan agenda mewujudkan good governance tidak ditata dengan baik dalam dukument KUA PPAS 2010, disisi lain alokasi belanja untuk urusan pilihan sebagai perwujudan peruntukan belanja ekonomi hanya sekitar 5% dan lebih diimbangi dengan kebutuhan urusan pemerintahan mencapai angka 4% dari belanja langsung
Dengan demikian, 5 agenda dan 14 prioritas dalam KUA dengan alokasi yang sangat terbatas, dapat dikatakan hanya rumusan redaksional belaka. Tugas DPRD adalah bagaimana mengarahkan dan memperioritaskan pembangunan dengan keterbatasan dana pembangunan setelah diambil oleh dana rutin.

Diskusi Ahli Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis Kabupaten Dompu

2009-11-11T12:27:00.000-08:00

06 october 2009,LenSa NTB mengadakan Diskusi Ahli terkait dengan Monev Pendidikan dan Kesehatan Gratis,Acara tersebut dihadiri oleh dua orang dari unsure DPA,duan orang dari NGO,dan dua orang nara sumber yaitu Drs.Lukman Hakim MP.d selaku (Akademisi IAIN Mataram dan Direktur NC NTB) Konsen terhadap Instrumen Monev Pendidikan dan Arif Mahmudin (Aktifis NGO/ACCESS NTB) Konsen terhadap Instrumen Monev Kesehatan.Acara yang berlangsung dari pukul 10:00 – 15:30 Wita tersebut bertujuan merumuskan instrumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan Pelayanan kesehatan Gratis dalam nentuk baku,seperti yang diungkapkan oleh Sandhy selaku koodinator program pendidikan dan Kesehatan Gratis di Kabupaten Dompu.

Disisi lain Akhdiansyah atau yang lebih akrab disapa Yonk-Q tersebut menjelaskan motode Asesment yang akan digunakan dalam monev Pendidikan dan Kesehatan Gratis ini adalah Study dokumen,Interview responden dan FGD ungkapnya.Selanjutnya Arif Mahmudin memaparkan beberapa faktok penting dalam melakukan Monev yaitu Prinsi Monev,Tahapan – tahapan dan Fokus monev secara umum monev menurut ia dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan program tersebut di akhir pemaparannya ia menambahkan bahwa metode teman – teman LenSA sudah bagus namun yang tidak kalah penting adalah bahwa apun hasil monev teman – teman itu adalah kenyataan yang harus di terima.

Disesi kedua Drs.Lukman Hakim.MP.d mencoba memaparkan instrumen Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Gratis beliau menjelaskan aspek-aspek Monev Pendidikan Gratsis yaitu aspek tujuan,bahwa secara umum bertujuan untuk menjamin seluruh kegiatan pendidikan dijalankan sesuai rencana untuk mencapai sasaran yang utama yang telah ditentukan dan hal yang perlu diperhatikan juga adalah System,SDM,Sarana yang mendukung, dan Dana pendukung ungkapnya sebelum mengahiri pemaparan nya tersebut,Terkait dengan kehadiran DPA di Kabupaten Dompu perwakilan unsure DPA menyatakan siap melakukan Monitoring dan Evaluasi dengan menyampingkan kepentingan Politik,
Di sesi terakhir Diskusi tersebut Akhdiansyah S.Hi selaku Direktur Eksekutif LenSA NTB mengharapkan adanya persamaan persepsi Team Monev Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gartsi serta adanya timeline dan kerangka baku model Monev kebijakan Pendidikan dan Kesehehatan Gratis Di kabupaten Dompu,dan harapan terbesar beliau bahwa akan ada hasil monev yang menjadi acuan apakah program pendidikan dan kesehatan Gratis tersebut di lanjutkan atau tidak ungkapnya dengan tegas.

“Syaf Staf Publikasi”

Talkshow Radio “Menguji Komitmen Dan Konsitensi Anggota DPRD Periode 2009 – 2014”

2009-10-03T21:58:00.000-07:00

Acara talkshow dengan tema “Menguji Komitmen Dan Konsitensi Anggota DPRD Periode 2009 – 2014” digelar LenSA berlangsung di Radio Dompu FM, acara talkshow yang digelar Sabtu, 3 September 2009, mulai pukul 16.30 berakhir pukul 17.50 Wita, hadir sebagai narasumber dalam talkshow tersebut adalah Ilham Yahyu, S.Pd unsure DPRD Periode 2009 – 2014, Ir. Mutaqqun selaku aktivis ekstraparlementer yang getol melakukan aksi dikabupaten Dompu dan yang ketiga Akhdiansyah, S.Hi Direktur LenSA NTB....

Talkshow yang mengankat isu kontekstual tersebut cukup dinamis serta mendapat respon yang baik dari public, beberapa hal yang mengemuka dalam talkshow tersebut, seperti pertanyaan mampukah atau adakah keinginan politk para anggota DPRD periode 2009 – 2014 menjalankan fungsi fungsi normatifnya, seperti Fungsi Legislatif, control maupun budgeting,,, pertanyaan ini dimunculkan oleh Akhdiansyah selaku direktur LenSA untuk memancing respon dua orang narasumber lainya.
Ir. Mutaqqun sendiri berpandangan sedikit optimis,, mengingat dia telah mengantongi Kontrak politik yang telah ditanda tangani 28 Orang dari 30 Anggota DPRD Periode Baru “Saya akan mengawal kontrak politik ini” ungkapnya dengan intonasi yang tegas… begitu pula dengan 3 fungsi DPRD secara normative, Mutaqqun sepakat dengan ungkapan direktur LenSA yang merefleksi peran dan fungsi DPRD Dompu selama ini yang terkesan mandul dan tidak banyak berbuat untuk kepentingan masyrakat Dompu.

Pertanyaan penting yang diajukan oleh Mirafuudin selaku moderator dalam talkshow ini, kepada Ilham Yahyu, apakah mungkin saudara selaku eks aktivis ekstraparlementer menjuang konsistensi dan komitment DPRD Dompu dalam melakukan kerja kerja demokratisasi untuk kepentingan masyrakat secara luas…? Menururut Ilham Yahyu ‘bahwa secara umum sebagai pribadi “saya sebagai anggota DPRD akan mendorong kearah perubahan dan keberpihakan pembangunan untuk masyrakat” ungkapnya dengan tegas.. cuman ungkapnya lagi “saya harus meghormati tata cara dan mekanisme yang ada, ungkapnya diplomatis’….
Dinamika talkshow tersebut semakin meingkta ketika berapa telapon dan SMS masuk hotline Dompu FM, masyarakat secara umum cukup memberikan apresiasi atas pelatnikan DPRD Baru, begitu pula dengan ekspetasi terhadap kinerja DPRD lebaih baik dari tahun tahun sebelumnya seiring dengan dilantiknya anggota baru tersebut.
Terkait dengan tema yang dibincang dalam talkshow tersebut “Mutaqqun membacakan pinter pointer kontrak politik yang telah ditanda tangani oleh 28 anggota DPRD diatas materai Rp.6000 dn ilham yahyu meyakinkan public dompu bahwa ia aka semaksimal mungkin akan melakukan kerja kerja politik demi kepentingan masyarakat secara umum, lain halnya akhdiansyah menyatakan bahwa konfigurasi politik akan sangat dinamis dalam Pengambilan keputusan institusi DPRD dan pasti akan terjadi deal deal, cuman menurut akhdiansyah “semoga deal deal politk ini tidak melakukan secercah harapan masyarakat Dompu’’ ungkapnya “dan masyarakat Dompu menaruh harapan terhadap eksistensi para anggota DPRD Baru tersebut yang melibatkan para mantan aktivis dan orang orang terpilih… ungkapnya sebagai closing statement.

Talkshow yang berlangsung 1 jam 30 Menit tersebut diakhiri oleh moderator, dengan statement tidak ada yang bisa disimpulkn karena semuanya sudah sangat jelas.. kedepan kita berharap LenSA teteap eksis dengan kerja kerja asistensi terutama penguatan kapasitas intansi dan institusi DPRD, begitu pula Ilham yahyu selaku Representasi Anggota DPRD yang visioner bisa mengawal perubahan dengan teman teman yang lain dalam institusi DPRD, begitu pula Ir. Mutaqqun tetap melakukan kerja kerja control ekstraparlementer dengan pola dan startegisnya selama ini.

*Syaf Staff Publikasi.

SURAT TERBUKA UNTUK WAKIL RAKYAT DOMPU

2009-09-12T23:34:00.000-07:00

MENYOAL PENGANGGARAN APBD 2010 KABUPATEN DOMPU
DEWAN PEDULI ANGGARAN (DPA) - Kabupaten Dompu

APBD adalah jantung pembangunan, sejatinya APBD memuat dan berisikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan Orang banyak (Rakyat), Ketaatan terhadap regulasi juga mesti diperhatikan, artinya kalau berbicara masalah ketaatan terhadap regulasi maka beberapa regulasi mengatur tentang proses penganggaran yang lebih merakyat atau Partisipsi rakyat secara maksimal harus di perhatikan karena yang paling paham kebutuhan rakyat adalah rakyat sendiri.....

1.Kemakmuran rakyat dapat tercapai, ketika partisipasi rakyat dibuka seluas luasnya dalam proses penganggaran, karena rakyat mengetahui kebutuhannya Sebagaimana amanat UUD tahun 1945 memandatkan bahwa Anggaran ditujukan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2.Mengingat UU No 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Negara, pasal 5 huruf g, bahwa pembentukan undang undang (perda) harus menganut asas keterbukaan, pasal 53 masyarakat berhak memberikan masukan terhadap rancanagan Undang undang (perda) dan pasal 22 ayat dan ayat 2 mengisyaratkan adanya uji public terhadap rancangan UU dan Perda..
3.Merujuk pada UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 139 ayat (1), masyarakat berhak memberikan masukan terhadap proses penyusunan Regulasi daerah (perda)

APBD adalah jantung pembangunan, sejatinya APBD memuat dan berisikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan Orang banyak (Rakyat), Ketaatan terhadap regulasi juga mesti diperhatikan, artinya kalau berbicara masalah ketaatan terhadap regulasi maka beberapa regulasi mengatur tentang proses penganggaran yang lebih merakyat atau Partisipsi rakyat secara maksimal harus di perhatikan karena yang paling paham kebutuhan rakyat adalah rakyat sendiri. Ironisnya, dalam pengalaman proses penganggaran yang terjadi di Kabupaten Dompu sejauh ini, terkesan tidak pernah melibatkan rakyat secara maksimal dan terindikasi tidak transparan, tidak pernah ada Sosialisasi secara massif kepada Publik terkait dengan jadwal penganggaran sehingga rakyat tidak pernah tahu aktivitas wakilnya di parlemen.
Saat ini, wakil kita yang akan segera berakhir masa jabatannya akan mengesahkan APBD segera, pada hakikatnya usaha seperti itu sangat baik karena artinya APBD akan cepat menanggapi persoalan pembangunan di daerah. Namun pada sisi lain, pertanyaan yang muncul adalah apa mungkin Proses Penganggaran yang begitu buru buru dapat menjawab persoalan Rakyat ? belum tentu.. karena penglaman pembahasan APBD 2008 molor sampai januari 2008, begitu pula pengesahan APBD 2009 molor sampai bulan Maret 2009, pertanyaan kritis yang muncul adalah.. kok tiba tiba DPRD “rajin” tahun ini (2010) dan berargumentasi taat alur penganggaran…?
Dalam hal ini, sebagai mana amanat berbagai regulasi yang ada, serta sebagai wujud kepedulian Para anggota DPRD Kabupaten Dompu terhadap nilai nilai Trnparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan membangun keberpihakan pada kepentingan masyarakat dompu seutuhnya, semestinya DPRD membuka peluang partisipasi seluas-luasnya bagi rakyak untuk mengoreksi dan mengkritisi struktur APBD melalui Publik hearing sebelum disyahkan. Apakah ini akan dilakukan? Kita tunggu saja..
Kepada DPRD Periode 2009 – 2014 yang akan segera dilantik dan menjalankan fungsi sebagai lembaga control, legislasi dan budgeting harusnya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, nilai-nilai partisipatif, tranparansi, keadilan dan kesataran harus menjadi semangat dan maenstreaming dalam proses penganggaran APBD, demi mewujudkan Dompu yang lebih baik dikemudian hari.
Memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka Kami Dewan Peduli Anggaran (DPA) Kabupaten Dompu, sebagai bagian dari element masyarakat Dompu, menyampaikan :

1.Meminta DPRD Kabupaten Dompu agar dalam melakukan Proses Penganggaran Memperhatikan Filosofi dan Azas Penganggaran, yaitu senantias memperhatikan aspek aspek: Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan Taat Azas sebagaiamana yang diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2006
2.Meminta Kepada DPRD Kabupaten Dompu agar dalam pembahasan Penganggaran tidak dilakukan dengan terburu buru dan terkesan kejar tayang, karena dikhawatirkan dapat memproduk APBD 2010 yang tidak Efeisien, tidak Efektif dan tidak terindikasi syarat kepentingan orang perorang dan kelompok kepentingan tertentu.
3.Meminta DPRD Kabupaten Dompu agar dalam Pembahasan KUA - PPAS dan RAPBD 2010 memperhatikan aspek aspek isu strategis yang harus diakomodir daerah dalam penganggaran APBD 2010, yaitu terkait soal soal Percepatan pengentasan kemiskinan, Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan yang merata sebagaimana amanat Permendagri No 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010
4.Meminta DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu agar menyelenggarakan konsultasi Publik terhadap Draft RAPBD 2010, sebagaimana di atur UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 139 ayat (1), masyarakat berhak memberikan masukan terhadap proses penyusunan Regulasi daerah (perda), serta sebagai prasyarat terwujudnya APBD yang partisipatif, tranparant dan akuntabilitas dan menghormati prinsip kesetaraan.

Dompu, 13 September 2009
Dewan Peduli Anggaran (DPA)
Kabupaten Dompu

Ahmad Latif (Presidium)
H. A. Azis Saleh (Presidium)
Mahmud Abdul Hamid (Presidium)
Ust. L. Syarifuddin (Presidium)
Sante Khaedir (Presidium)

Tadarus Sosial Dan Buka Puasa Bersama DPA Dompu dan LenSA NTB

2009-09-04T11:56:00.000-07:00

LenSA – NTB bersama DPA Kab. Dompu menyelenggarakan acara bertajuk tadarus social, acara yang berlangsung jum,at 04/09/09, dimulai sejak pukul 17.00 wita dan berakhir saat buka puasa tiba, agenda penting acara ini enurut Sandhy selaku coordinator acara yaitu selain membangun silaturahim sebagai wujud mempererat tali solidaritas antar komponen DPA DOmpu.....

, ....juga dimaksudkan untuk membangun konsolidasi intens dalam mempertegas eksitensi DPA Sebagai organ masyarakat sipil yang konsene terhadap perwujudan angaran daerah di Kabupaten dompu yang berpihak pada masyarakat seutuhnya, ungkap sandhy dalam mengawal acara eksplorasi bersama.

Acara yang dihadiri sekitar 25 orang peserta unsure DPA Kabupaten Dompu berlangsung dikediaman salah seorang presidium DPA Dompu, yaitu bapak Mahmud Abdul Hamid, S.Pd, Acara ini di isi dengan ekplorasi eksitensi DPA serta membahas momentum Proses Penganggaran dikabupaten Dompu, yang dalam hitungan hari APBD 2010 akan disyahkan oleh DPRD Periode 2004 – 2009 sebelum lengser tanggal 28 September 2009 nanti, persoalan lain yang juga diungkapkan dalam acara eksplorasi tersebut yaitu fenomena program pendidikan dan Kesehatan gratis yang belum menampakan satu hasil yang maksimal atau masih terkesan jalan ditempat.

Harapan besar diutarakan oleh (Direktur Eksekutif LenSA NTB/Sekjend DPA Dompu) Akhdiansyah, S.HI atau yang akrab disapa yonk-Q Di sela sela membuka acara pertemuan tersebut, adalah apa intervensi DPA Dalam Merespon fenomena pengesehan anggaran yang terkesan “terburu buru” tersebut, bila dilihat dari aspek regulasi baik menurut UU No 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan daerah, UU No 25 TAhun 2004 tentang system perencanaan Nasional, lebih lebih Permendagri no 13 tahun 2006 yang mensyaratakan tahapan tahapan yang sistematis serta memandatkan aspek tranparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keberpihakan pada urusan urusan mendasar dalam proses perencanaan dan penganggaran, sepengatahuan kita menurutnya haruslah mencerminkan nilai nilai dalam regulasi tersebut, tapi kenyataanya diduga mengabaikan semangat regulasi tersebut.
Belum lagi Pengalaman proses penganggaran selama ini yang bila dilhat tiga tahun terakhir (2007 – 2009) belum menyentuh aspek aspek mendasar, baik dari sisi perencanaan yang tidak partisipatif qualitative maupun aspek perumusan anggaran yang tidak tranparan dan tidak partsipatif, maka saat ini dan kedepan jikalau tidak ada keterlibatan masyarakat sipil sebagai “watch dog” legislator dan eksekutif dalam mengesahkan anggaran, kita turut prihatin dan tak heran produk APBD tiga tahun terakhir masih menguntungkan pada pengelola anggaran (eksekutif dan legislative).

Lebih lanjut salah seorang presidium DPA (Ahmad Latif), juga menyampaikan keprihatinanya terhadap proses penganggaran yang masih terkesan sepihak, padahal menurut pengalamannya selama di legislative ada regulasi yang menjamin partisipasi masyrakat ketika RAPBD akan disyahkan, yaitu Konsultasi public, maka seyogyanya DPRD saat ini menjalankan mekanisme tersebut sebagai media menyerap aspirasi dan menakar pandangan masyarakat terhadap draft RAPBD yang mereka telah rumuskan, tentu dengan harapan produk produknya bisa lebih maksimal dalam hal ini RAPBD 2010.

Dalam pertemuan intens DPA ini hampir semua anggota DPA dan Presedium mengungkapkan berbagai macam pendapat sehingga pertemuan ini dinilai lebih hidup,pada kesempatan ini Bapak Mahmud Abdul Hamid, S.Pd (Presidium DPA Dompu) mengungkapkan secara khusus dan sekaligus menyoroti Fenomena Pendidikan di Dompu yang dinilai tingkat kelulusan ditahun 2009 ini prosentase kelulusan yang menurun, beliau juga mengomentari penganggaran dibidang pendidikan lebih beroreantasi pada infrastruktur bukan lebih pada peningkatan mutu sebagaimana yang diungkap oleh YonkQ, Beliau juga merasa bahwa dana DAK perlu dilakukan monitoring oleh DPA sehingga pelaksanaan nya lebih berpihak pada masyarakat, ,sebelum mengahiri penyataannya ia menegaskan kembali seperti pernyataan Bapak Ahmad Latif bahwa alangkah baiknya hal ini didiskusikan panjang lebar lagi.
Lain halnya dengan Abdul Khaer, S.PD (Koordinator pendidikan DPA Dompu) berpandangan sama dengan pembicara pembicara sebelumnya, hanya dia menekankan dengan pertanyaan “ada apa dengan DPRD yang sekarang yang akan menegaskan APBD sebelum pelantikan tgl 28 september nanti,…? Jangan jangan ada kepentingan tertentu, karena sebagaimana kita ketahui DPRD dan Eksekutif selalu berdebat dalam pengesahan APBD, contoh kasus ungkapnya, APBD 2008 molor ditetapkan januari, begitu pula dengan APBD 2009 ditetapkan pada bulan maret 2009.. tiba tiba sekarang kok mau buru buru, ada apa ya,, ungkapnya dengan mimic penuh tanya. Begitu pula dengan Rahmat salah seorang pengurus DPA Kecamatan Dompu secara substansi menyatakan sepakat dengan opini dan sikap merespon pengesahan RAPBD dan pelantikan DPRD, tapi menurutnya penguatan kapasitas DPA Mendesak untuk diagendakan dalam bentuk Madrasyah Anggaran, sebagaimana yang digagas oleh teman teman DPA Di Pulau Lombok.

Pada ahir sesi diskusi kembali peserta mengemukakan apa tindakan konkret yang bisa dilakukan menyongsong pengesahan RAPBD 2010 dan pelantikan anggota DPRD masa tugas 2009/2014 .? banyak opini yang berkembang tentang strategi yang akan ditempuh DPA dalam merespon dua isu tersebut, akan tetapi dalam pertemuan disepakati, bahwa dalam waktu dekat DPA akan mengajukan Keberatan kepada pihak legislative dan eksekutif terhadap proses penganggaran yang tidak Partsipatif, terkesan terburu buru bahkan terindikasi tidak mengakomodasi semangat permendagri NO 25 Tahun 2009 sebagai panduan dalam penyusunan RAPBD 2010.

Acara Tadarus Sosial akhirnya ditutup dengan Buka Puasa bersama, dilanjutkan makan malam bersama setelah sholat magrib berjama,ah, serta disela sela makan malam bersama tersebut disepakati akan dilakukan pertemuan lanjutan minggu depan di rumah salah seorang anggota DPA Lainnya sebagai media konsolidasi DPA dan melanjukan pembahasan tentang isu isu yang berkembang tersebut.

*Syam (Pubdekdok LenSA)

SALAFISME ANTARA “AGAMA DAN KEAGAMAAN” ?

2009-08-17T00:07:00.000-07:00

Oleh ; DR. MUTAWALLI
Dalam ranah sejarah, konsep “Salafi” tidak dapat dilepaskan dari gerakan Wahabiyyah, sebuah gerakan keagamaan sekaligus politis, yang dipimpin oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahab. Jargon gerakan mereka adalah menuju “jalan lurus” Islam......

A. PENDAHULUAN
Sebelum saya memulai mendiskusikan tentang term “salafi” perkenankan saya mengutip sebuah pernyataan dalam tafsir klasik “Hasyiyah al-Shawi ‘Ala Tafsir al-Jalalayn” yang ditulis oleh al-Syeikh Ahmad al-Shawi al-Maliki. al-Shawi al-Maliki, ketika menafsirkan ayat ““innamâ yad’u hisbahu liyakunû min ‘ashhâbi al-sa’îr”. Berkata, ayat ini diturunkan kepada kaum Khawarij yang selalu menyimpang dalam menakwil al-Qur’an dan al-Sunnah, dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin.”
Diskursus tentang gerakan Islam, baik yang berwajah liberal, fundamental, tektualis, kontekstual, hukum, filsafat, teologi, ekonomi Islam, dan lain sebagainya, sebenarnya, adalah diskusi tentang sebuah realitas yang selalu eksis dalam perdebatan-perdebatan akademik. Hal yang sama juga ketika mendiskusikan tentang apa yang disebut “salafi”. Pertanyaannya, siapa yang berhak disebut sebagai salafi? Ukuran seseorang atau kelompok itu disebut salafi?

B. AKAR HISTORIS SALAFI
Dalam ranah sejarah, konsep “Salafi” tidak dapat dilepaskan dari gerakan Wahabiyyah, sebuah gerakan keagamaan sekaligus politis, yang dipimpin oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahab. Jargon gerakan mereka adalah menuju “jalan lurus” Islam. Meskipun Salafi terkadang mereka menolak dikategorikan sebagai penganjur Wahabisme, bahkan termasuk untuk disebut sebagai pengikut Muhammad bin ‘Abd al-Wahab. Mereka, lebih suka mengklaim diri sebagai pengikut Salaf al-Shalih (para pendahulu terbimbing, Nabi Muhammad dan para shahabatnya). Karena itu, mereka dengan mudah memanfaatkan symbol dan termasuk dalam kategori Salafisme.

C. SALAFI DAN ”PEMUJAAN” TEKS
Apa pun itu, Salafi maupun Wahabi mempunyai agenda yang sama dan orientasi yang sama pula, yaitu partikulrime normatif yang berpusat pada teks, dan di sinilah mereka menolak pandangan yang berorientasi kemanusiaan universal. Singkatnya, mereka menegaskan kebenaran agama pada teks. Teks tidak pernah, menurut mereka, tersentuh oleh sejarah, pengalaman dan fenomena lainnya. Teks diartikan dengan masa lampu, hidup seperti apa adanya. Padahal, sejarah kemanusiaan adalah fakta yang selalu bersentuhan dengan teks, baik dalam hukum, filsafat, tasawuf, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. al-Qardlawi pernah mengatakan.
”sesungguhnya fiqh Abû Hanifah, uşûl fiqh al-Shâfi'î, ilmu kalam al-Ash'arî, etika al-Jâhiz, sastra Abî al-'Alâ’, pendapat-pendapat Ibn Hazm, tasawuf al-Ghazâlî, filsafat Ibn Rushd, ijtihad (penalaran) Ibn Taymîyah, dan lain-lain merupakan pemikiran Islam (yang terlahir) dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Semua itu adalah warisan intelektual yang boleh kita ambil dan juga kita tinggalkan sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah yang telah ditetapkan Islam.”

Yang menggelikan dari gerakan ini adalah sikap intolerannya. Mereka dengan penafsirannya sendiri mengklaim sebagai penjaga ”otoritatif” Islam. Sebuah klaim yang mencederai sejarah Islam. Sejarah Islam, dengan segala perniknya, menyuguhkan berbagai fenomena penafsiran dan pemahaman, dan hal ini pula yang ditunjukkan oleh salaf al-shalih, seperti ’Umar, dengan penafsiran hukumnya, ’Ali bin Abi Thalib dengan ungkapan ”inna yunthiquhu al-rijal” sesungguhnya al-Qur’an itu bisa berbicara karena ada panfasirnya
Menggali ataupun menemukan ajaran agama atau pun hukum dalam teks agama tidak cukup dengan mengandalkan lafâz-lafâz (teks-teks literal) saja, tanpa menengok kepada makna atau rahasia yang ada di balik teks agama (hukum) itu sendiri. Berkaitan dengan ini, Nûr al-Dîn bin Mukhtâr al-Khâdimî menyaranknan agar dalam penggalian hukum Islam diperhatikan makna substantif dalam teks-teks hukum Islam. al-Khâdimî mengatakan ”tidaklah cukup (memadai) dengan mengarahkan perhatian kepada lafâz, struktur, zahir naş, dan hukum-hukum saja tanpa memperhatikan makna, rahasia, aspek ta'wîl, dan alasan hukum lainnya.” Ibn Rushd berkata, "sesungguhnya peristiwa-peristiwa itu tidak terbatas, sementara naş-naş itu terbatas", atau dalam ungkapan Abû Zahrah ” Sesungguhnya peristiwa-perstiwa itu tidak terbatas, sementara naş-naş itu terbatas.”
Teologi kaum salafi, jika secara jujur, kalau mengikuti salaf al-shalih, sebagaimana ditunjukkan oleh para shahabat Nabi adalah teologi yang toleran. Menghargai perbedaan, dan pandangan keagamaan mereka menghargai realitas sejarah. Karena itu, jika sekarang ada kelompok yang menyebut dirinya sebagai perpanjangan tangan salaf al-shalih, seperti para shahabat, tetapi dengan berbagai pendistorian nilai agama, maka wajar untuk dipertanyakan. Tetapi, jika diklaim sebagai perpanjangan tangan Wahabisme, patut untuk diakui. Lalu, siapa kaum salafi?

* Penulis Cendekiawan Muslim dan Dosen IAIN Mataram

Assesment Kapasitas Organisasi oleh YAPPIKA energi baru LenSA NTB

2009-08-11T20:56:00.005-07:00

Kegiatan assessment berlangsung pada hari sabtu, 9 s/d senin 11 agustus 2009, di sekretariat LenSA NTB Perwakilan (Konsulat) kabupaten Dompu, assesement ini mengeksplorasi enam prinsip penting dalam sebuah organisasi tersebut di fasilitasi oleh Sri Indiyastuti dari YAPPIKA, ......

setiap harinya kegiatan tersebut dimulai pukul 09.00 s/d 17.00 wita, kecuali hari ketiga berakhir sampai dengan pukul 12.00 wita, jumlah peserta yang terlibat 15 orang, dengan komposisi laki laki berjumlah 9 orang dan perempuan 6 orang, kesemuanya berasal dari unsur Dewan Pengurus Harian, Staff Tetap, Staff Kontrak, Voulenteer, Dewan Peduli Anggaran (DPA) – Dompu (Jaringan) LenSA – NTB.

Proses assessment yang dilakukan secara partispatif tersebut sangat bermanfaat bagi komponen LenSA dan Jaringannya, baik secara perorangan maupun kelembagaan, dikarenakan materi materi yang yang dibahas dan didiskusikan merupakan proses kesejarahan lembaga, singkatnya “Romatika Historis” LenSA sendiri, situasi kekinian dan obsesi perubahan baik secara internal dan eksternal kelembagaan dalam mengawal visi, misi dan nilai nilai perjuangan.

Secara substansi proses yang dilakukan selama tiga hari tersebut, merupakan nilai tambah bagi person person yang terlibat didalamnya, begitu pula dengan hasil assessment tersebut merupakan bahan penting bagi perkembangan LenSA dimasa datang. Baik dalam melakukan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat serta advokasi kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan perempuan dikabupaten Dompu secara khusus dan NTB secara umum.

Antusias komunitas LenSA mengikuti proses assessment selama tiga hari tersebut, terlihat dari konsistennya keterlibatan peserta sejak hari pertama sampai terakhir, disisi lain metode dan alat assessment cukup komprehensif, begitu pula dari sisi konten yang sistematis memancing peserta untuk terlibat secara intens, karena dalam proses assessment setiap peserta bukan saja mengungkapkan pandanganya, tapi terdapat proses pembelajaran, refleksi serta konstruksi ide ide konstruktif untuk perbaikan baik secara pribadi maupun kelembagaan dimasa akan datang

Assesment oleh YAPPIKA yang membahas, tentang; 1. Orientasi Organisasi; 2.Tata Kepengurusan; 3.Manajemen Organisasi; 4.Manajemen Program; 5.Keberlanjutan Organisasi; 6.Kinerja Organisasi., dalam setiap tahapaannya oleh fasilitator dimunculkan refleksi terhadap proses eksplorasi, serta rekomendasi dan diakhiri dengan Skorring (Penilian) pada setiap sesi materi yang dibahas secara prtisipatif tersebut. Hal ini proses pembelajaran yang mencerminkan dari pengalaman, pengetahuan serta ide dari peserta sendiri

Menurut Mbak Tuti panggilan akrab fasilitator Assement tersebut yang “Assessment yag dilakukan di LenSA ini merupakan assessment yang paling menarik” ungkapnya… karena memang selain ditemukan konsistensi lembaga dalam menjalankan ide dan perjuangannya, dikarenakan konsistensi teman teman LenSA dan Jaringannya (DPA) dalam mengikuti proses selama tiga hari, disisi lain semangat belajar Komunitas LenSA yanag masih tergolong anak anak muda cukup tinggi, sehingga menjadikan hasil assessment ini dapat menjadi bahan pelajaran baik bagi banyak orang ditempat lainnya.

Dalam assesement ini juga ditemukan ungkapan dan pandangan dari peserta tentang komitmentnya memperjuangkan ide ide LenSA, serta semangat kebersamaan komunitas, karena memang dalam assessment tersebut ditemukan satu kekuatan yang dimiliki secara khusus hingga membuat LenSA dan orang orangnya cukup konsisten menjalankan Visi dan misinya, yaitu semangat BELAJAR dari setiap komponen yang terlibat didalamnya.

Proses assessment yang melahirkan refleksi, rekomendasi dan penilain, diakhiri dengan penentuan prioritas rekomendasi yang akan dijalankan secara konsisten dan menjadi agenda penguatan kapasitas program CSIAP II dengan TAF. dan seluruh komunitas LenSA NTB mengucapkan terima kasih kepada YAPPIKAK telah berkontribusi dalama assesment ini, serta terima kasih khusus kepada The Asia Foundation (TAF), yang telah menginisiasi dan membantu sepenuhnya atas terlaksananya assesment yang sangat berguna bagi perbikan kinerja, manajement, orientasi, tata kelembagaan LenSA NTB... semoga hasil assesment tersebut menjadi motivasi dan dapat menjadi energi baru bagi LenSA NTB dalam memperjuangkan ide ide gerkannya,, semoga..!

*Devisi Riset dan Publikasi

APBD Dompu 2007, 2008 dan 2009

2009-04-19T23:57:00.000-07:00

Pernah kah kita tau.. berapa jumlah APBD Kabupaten Dompu...? karena hampir disetiap kesempatan banyak Informasi yang menanyakan LenSA Tentang komposisi APBD Dompu, nah berikut kami tampilkan informasi singkat komposisi tahun 2007, 2008 dan 2009

APBD Dompu 2007
BTL Rp. 210,656,459,097 (63%)
BL Rp. 126,242,983,946 (37%)
TB Rp. 336,899,443,043

APBD Dompu 2008
BTL Rp. 239,295,571,205 (59%)
BL Rp. 168,905,031,340 (41%)
TB Rp. 408,200,602,545

APBD Dompu 2009
BTL Rp. 264,231,922,973 (61%)
BL Rp. 171,335,587,029 (39%)
TB Rp. 435,567,510,002

Keterangan

BTL : Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Diperuntukan Aparatur
BL : Belanja Langsung, yaitu Belanja Program Diperuntukan Masyarakat Dompu
TB : Total Belanja, yaitu Jumlah APBD Kabupaten Dompu setiap tahunnya

* Data disari dari Perda APBD Tahun 2007, 2008 dan 2009, Oleh Team Aanalisis LenSA NTB

Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis Kabupaten Dompu Tahun 2009

2009-04-19T23:41:00.000-07:00

Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Dikabupaten Dompu efektif telah berjalan sejak 1 Januari 2008, Program tersebut didasari dengan adanya Regulasi Peraturan bupati Dompu No 04 Tahun 2008, Kebijakan yang dituangkan dalam Perbup ini Sendiri merupakan Gagasan serta ide dari Bupati H.Syaifurrahman Salman semenjak menjabat sebagai Bupati Dompu tahun 2007.

Dalam Perjalanannya LenSA sebagai sebuah lembaga yang hadir untuk menjembatani kepentingan Masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya kabupaten Dompu, berkomitmen akan melakukan intervensi terhadap proses perumusan kebijakan tersebut, hal ini dimaksudkan, ungkapnya, agar proses dan contenya partisipatif dan tepat sasaran, merespon maksud LenSA NTB tersebut selanjutnya Oleh Bupati Syaifurrahman diterbitkan SK Bupati No 193 Tahun 2007, menegakan LenSA sebagai Mitra Pemda Dompu dalam menyusun Kebijakan Pendidikan Gratis tersebut.
Sandhy Yusuf selaku Koordinator Monev penkes Gratis LenSA NTB Menyatakan bahwa Selama implementsi Kebijakan Penkes Gratis kurun waktu 1 tahun LenSA Tetap melakukan Monitoiring secara intens dengan melibatkan posko LenSA NTB serta DPA Kecamatan di 8 kecamatan dikabupaten Dompu, lebih jauh ia mengingatkan pentingnya Monev Kebijakan yang menelan biaya 11,5 Miliard dalam APBD 2008 tersebut, maka merupakan sebuah kewajiban moral bagi LenSA NTB, kata sandhy,, selanjutnya untuk membangun komunikasi dengan bupati Dompu untuk melakukan monitoring dan evaluasi Kebijakan secara komprehensif, Akhirnya Bupati Syaifurrahman mengeluarkan SK Bupati No 49, tanggal 6 April 2009, tentang Penunjukan LenSA NTB dan DPA Dompu sebagai Team Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pendidikan dan Kesehatan Gratis tersebut.
Tim Monev Penkes LenSA NTB sendiri terdiri dari kombinasi Unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat Sipil di Kabupaten Dompu, ungkap pak dayan yang menemani Sandhy ditemui saat rapat team Leader Monev LenSA NTB, komposisinya yaitu; selaku Pengarah Asissten II, Kepala Dikna, Kepala Dikes, Kepala Bappeda dan Kabag Ekonomi, begitu pula selaku pengarah dari unsur masyarakat yaitu Ahmad Latif, A. Azis Saleh dan Ust. Syarifuddi, SQ ketiga tiganya dari Unsur Presidium DPA (Dewan Peduli Anggaran) Kab. Dompu, sementara sebagai ketua Pelaksana Akhdiansyah (Direktur eksekutif LenSA NTB/Sekjend DPA Dompu), dengan melibatkan Koordintaor DPA Kecamatan di 8 kecamatan kabupaten Dompu, sebagai Anggota pelaksana di kecamatan masing masing.
Tim Ini akan Bekerja, selama 4 Bulan, ungkap Pak Dayan dengan Serius, dengan kegiatan perdana Diskusi Ahli yang insya Allah akan dilaksanakan pada pertengahan April Ini, kemudian dilanjutnkan dengan Workshop Penegasan Model MONEV, di diskusikan lagi dengan team ahli, selanjutnya dilakukan observasi pengumpulan data dengabn metrode FGD dan Quesioner, selanjutnya Hasil penemuan data tersebut didiskusikan team ahli dan akhirnya melahirkan rekomendasi dan dikonsultasi publik kan dalam seminar publik bulan agustus nanti, kita berharap semuanya berjalan dengan baik, harap pak dayan dan di iyakan oleh Sandhy.. selanjutnya kami mohon doa dan dukungan masyarakat Dompu agar kegiatan Monev oleh LenSA bisa berjalan Sukses. (Fan/Jun)

Riset Local Budget Index (LBI) dan Trend APBD Dompu 2007, 2008 dan 2009

2009-04-19T23:35:00.000-07:00

Tanggal 21 Maret 2009 LenSA membuat MOU dengan Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Tranparansi), untuk terlibat dalam Riset Local Budget Index (LBI) serta Analisis Trend belanja APBD di 5 Propinsi dan 48 Kabupaten di Indonesia, salah satunya di kabupaten Dompu yang ditangani oleh LenSA NTB

Begitulah pernyataan Akhdiansyah Direktur Eksekutif LenSA NTB, ditemui di ruang kerjanya ketika memimpin rapat team Riset LBI di sekret LenSA NTB Dorebara Dompu.
Dalam Penjelasanya Pria yang akrab disapa Oleh Krew LenSA dengan Yonk-Q tersebut, menjelaskan bahwa Penelitian ini direncankan belangsung selama 2 bulan efektif, terhitung sejak April hingga awal Juni 2009, Hasil riset ini selain akan menjadi bahan Advokasi Perbaikan Proses dan keberpihakan APBD dikabupaten Dompu, juga akan dipublikasi secara nasional pada bulan Juni di Jakarta, bersama dengan 47 daerah lainnya.
Riset LBI sendiri, dimaksudkan untuk melakukan pemetaan terhadap proses perencanaan, pembuatan/pengesahan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban APBD dikabupaten Dompu pada tahun anggaran 2008, LBI lebih jauh ingin melihat 4 prinsip dalam penerapan Good Governance, yaitu; Tranparansi, Partisipasi, Akuntabilitas serta Kesetaraan, karena prinsip prinsip tersebut merupakan cerminan dari implementasi Good governance, kata Yonk-Q dengan semangat dan di benarkan oleh team lainnya.
Sementara itu lanjutnya Riset Trend Belanja APBD bermaksud untuk memetakan, menganalisis serta merekomendasi aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efisiensi, ekonomis serta tepat sasaran dan keberpihakan APBD pada Tahun 2008 dan 3 tahun terahir (2007, 2008 dan 2009), secara umum riset ini cukup bermanfaat bagi pemerintah daerah dan jajaran terkait, legislator serta public Dompu, ungkap Yonk-Q dengan nada penuh harapan, yaitu sebagai bahan koreksi atas implementasi Proses Kenegaraan Dikabupaten Dompu selama tiga tahun terakhir (2007, 2008 dan 2009)
Sementara itu salah satu team Riset dan penanggung jawab Dokument LBI Supratman AK menjelaskan bahwa LBI dan Riset trend APBD kabupaten Dompu dilakukan oleh Team Riset secara kolektif, dengan komposisi team, yaitu selaku Coordinator Akhdiansyah (Direktur LenSA NTB), Supratman AK dan Eka Fitriani selaku team Pengumpul dan analisis document, Junaidin dan Irfan, selaku team In Put Data dan analisis document, Supratman juga memaparkan bahwa tahapan dalam riset ini dilakukan secara metodelogis Ekspert justidje dengan menggunakan metode verifikasi terhadap sumber data (Person, document maupun sumber validnya).
Sementara Eka juga menambahkan bahwa Tahapan kegiatan Riset yaitu, Pengumpulan document, input data, Analisis Data, Wawancara, Verifikasi data, FGD, Analisis komprehensif berbasis document dan sumber data lainnya, dan terakhir menyusun laporan, secara administrative dan public, dalam menjaga tercapainya hasil yang maksimal dan baik, Team Riset LenSA NTB akan di Asistensi oleh Seknas FITRA secara regular dan dibantu oleh Team SOMASI NTB selama Penelitian berjalan. (Fan/Jun).

Base Informasi LenSA

2009-03-25T03:59:00.000-07:00

Lembaga Studi Kemanusiaan, selanjutnya yang disingkat dengan LenSA, LenSA didirikan tepatnya di kota Mataram pada Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2004 (Akte Notaris NO. 11 Edy Hermansyah, SH Tahun 2004), dengan mengambil wilayah kerja di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), LenSA sendiri digagas oleh sekumpulan generasi muda yang konsen terhadap urgensinya Mengawal transisi demokrasi yang berjalan di Indonesia, focus di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Base Informasi LenSA

Nama Lembaga Lembaga Studi Kemanusiaan (LensA) – NTB
Wilayah Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat
Daerah Kerja saat Ini (2008 - 2009) Kota Mataram dan Kabupaten Dompu
Alamat Mataram ;
Jalan. Koperasi Gang II No 53ª. Ampenan. Mataram. NTB 83111
Dompu ;
Jalan Lintas Mbawi KM. 03 Desa Dorebara Kec Dompu, Kab, Kab Dompu. NTB 84251
Telp Mataram ;Telp (0370) 636251
Dompu ;Te,p. (0373) 2706016 (Flexi)
Rek Lembaga No Rek 0165006640 BNI Cabang Bima
Atas Nama Akhdiansyah/Lembaga Studi Kemanusian
Website / Email www.lensantb.co.cc
lensa_ntb@yahoo.co.id
humanis_study@yahoo.com
Sekilas tentang LenSA
Lembaga Studi Kemanusiaan, selanjutnya yang disingkat dengan LenSA, LenSA didirikan tepatnya di kota Mataram pada Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2004 (Akte Notaris NO. 11 Edy Hermansyah, SH Tahun 2004), dengan mengambil wilayah kerja di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), LenSA sendiri digagas oleh sekumpulan generasi muda yang konsen terhadap urgensinya Mengawal transisi demokrasi yang berjalan di Indonesia, focus di Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Sejak LenSA didirikan, tercatat pernah bekerjasama dengan beberapa mitra seperti Yayasan TIFA, LKIS Jogjakarta, The Asia Foundation, The Wahid Institute Jakarta dan mitra mitra local di NTB lainnya, varian kerjasamanya dalam issue advokasi kebijakan Formalisasi agama, Penguatan masyarakat Islam, Advokasi kebijakan Anggaran Pro Poor dan Kesetaraan Gender, Kampanye Islam dan Good Governance, dan lain lainnya.
Tahun 2005 Dalam perjalanannya LenSA menbambil focus rogram di Tiga daerah yaitu dikabupaten Dompu, Lombok Timur dan kota Mataram, akan tetapi berdasar pertimbangannya sejak tahun 2006 Hanya difokuskan di kota Mataram dan Kabupaten Dompu, dengan pendekatan dan model isu yang berbeda.
Visi “Mewujudkan Masayarakat Sipil yang Terbuka dan Egaliter dalam Mendorong Tatanan Good Governance yang Demokratis berbasis Prinsip Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Toleran dan Kesetaraan”
Misi
1. Melakukan Pendidikan Kritis bagi masyarakat Sipil
2. Mendorong Tatanan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Adil
3. Mendorong Terwujudnya hak hak dasar Masyarakat sipil.
4. Melakukan Riset dan Publikasi Fenomena Sosial, Agama dan Politik
5. Melakukan Pembelaan Terhadap hak hak Minoritas dalam Mewujudkan kesetaraan
6. Mendorong tatanan kehidupan yang Damai dan Toleransi
Devisi devisi
- Devisi Pendidikan Kritis dan Penguatan Masyarakat Sipil
- Devisi Devisi HAM dan Advokasi
- Devisi Penelitian dan Publikasi
- Devisi Kajian dan Kesetaraan Gender
Struktur pengurus dan Staff
Dewan Pakar
1. Ahmad Suaedy
2. Indra J. Piliang
3. KH. Maman Imanul Haq
Dewan Eksekutif
Direktur Eskekutif : Akhdiansyah
Devisi Pendidikan kritis penguatan masyrkat:
Yusuf Tanhowi
Fadil Adli
Devisi Ham dan Advokasi
Yusuf sandy
Bahrun
Devisi Penelitian dan Publikasi
Mochammad Dayan
Jayadi
Devisi Kajian dan kesetaraan Gender
Sri Sofiani
Sri Nurmala
Konsulat Dompu
Coordinator : Akhdiansyah
Anggota : Yusuf Sandy
Mochammad Dayan
Aisyah
Finance / admin. : Irfan Arsyid, SE
Kasir : Sri Anita
Staff : Supratman
Eka Safitriani
Voulenter : Eko Permadi
Zulkifli
Junaidin
Sri Wahyuningsih

Aktivitas Program yang pernah dilakukan
1. Program penguatan kapasitas wawasan demokrasi di pondok pesantren dan ormas Islam kerjasama dengan LKIS
2. Program Pendidikan kritis untuk Masyarakat menengah (Sekolah “KITA” Untuk Aktivis), Kerjasama Dengan LKIS
3. Program Penerbitan Buletin Kitap, Al Ikhtilaf dab beberapa buku hasil kerja Advokasi dikabupaten dompu, Mataram dan lombok Timur, kerjasama dengan Nusatenggara Centre didukung oleh TAF
4. Program Roadshow Islam dan Kesetaraan Gender, pada Pesantren di Lombok dan Sumbawa, Kerjasama dengabn LBH APIK NTB.
5. Riset dan Advokasi Formalisasi Agama dengan Kerjasama YPKM dan LenSA didukung TIFA 2006 – 2007
6. Program Monitoring Religius Issue, kerjasama wahid Institute didukung oleh TIFA dan TAF
7. Riset Kebijakan Daerah Diskriminasi terhadap perempuan dikabupaten Dompu – Komnas Perempuan 2008
8. Advokasi Kebijakan Anggaran Pendidikan & Kesehatan Gratis Kabupaten Dompu untuk masyarakat miskin dengan TAF 2007 - 2009

Capaian Penting Advokasi Kebijakan Anggaran
Kerjasama Dengan The Asia Foundation (TAF)
Kabupaten Dompu
Tahun 2007 - 2009
A. Program Pelibatan Masyarakat Sipil dalam melakukan Asistensi Pemerintah daerah melahirkan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dikabupaten Dompu (Tahun 2007-2008), capaian capaianya adalah :
1. Terbentuknya Wadah kelompok masyarakat Sipil, yang mendorong urgensinya partisipasi dalam proses Peruusan kebijakan Publik, yiatu lahirnya Kepengurusan DPA (Dewan Peduli Anggaran), Kabupaten Dompu.
2. Lahirnya SK Bupati Dompu No 193 Tahun 2007 tentang Penunjukan LenSA dan masyarakat sipil sebagai team perumus Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis, kabupaten DOmpu
3. Terlibatnya LenSA dan Ormas Islam di dompu dalam melahirkan Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Dompu No 04 Tahun 2008, tentang Kebijakan Pendidikan dan kesehatan gratis, Peraturan bupati No 40 Tahun 2008 tentang Juknis Pendidikan gratis, Perbup No 44 Tentang Juknis Kesehatan Gratis

4. Realokasi Anggaran Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis dalam tahun anggaran APBD 2008, sejumlah 11 Miliard

B. Program Penguatan Kapasitas kelompok masyarakat Sipil Islam dalam mendorong keberpihakan anggaran bagi masyarakat Miskin dan Perempuan (Tahun 2008-2009)
capaian capaianya adalah :
1. Terkonsolidasinya Dewan Peduli Anggaran (DPA) Kabupaten Dompu, dalam bentuk tersusunya mekanisme Organisasi dalam Bentuk STATUTA dan terbentuknya DPA di 5 5 kecamatan kabupaten Dompu.
2. Dewan Peduli Anggaran (DPA), kecamatan melakukan kerja kerja kontroling dan monitoring penyelenggaran Perencanaan Penganggaran, yatu terlibat aktifnya DPA Kecamatan dalam melakukan monitoing dan dokumentasi proses dan bahan Musrembang dilevel Kecamatan
3. Adanya Komitment antar DPR LenSA dan DPA Kabupaten dan Kecamatan untuk merumuskan daraft Perda ADD (Alokasi Dana Desa),, masih dalam tahap negosiasi konsep
4. Terlibat aktifnya LenSA dan DPA sebagai stakeholder BAPPEDA dalam proses MUSREMBANG Kabupaten tahun 2009. serta adanya koitemen pihak BAPEDA untuk merumuskan mekanisme (Panduan) pelaksanaan musrembang berbasis kepentingan masyarakat miskin dan ha hak perempuan.
5. Adanya SK Bupati Dompu (masih dalam tahap pembuatan), menunjuk LenSA dan DPA kabupaten dan DPA Kecamatan sebagai team monitoring, Evaluasi dan perbaikan Draft Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis, serta besar kemungkinan akan ditawar oleh eskekutif sebagai Draft RAPERDA tahun 2009 ini.
6. Saat Ini masih merumuskan Model Konsep Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan dan kesehatan gratis, serta model regulasi partisipasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan penyusunan anggaran (Musrembang)
Contac Person 081917416611 (Akhdiansyah/Yonk-Q)
Email ; aa_yonk-q@yahoo.com

Monitoring Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Kabupaten Dompu

2008-11-23T01:46:00.000-08:00

Lembaga Studi Kemanusiaan (LenSA) NTB, akan melakukan Monitoring terhadap implementasi Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratisdikabupaten Dompu, Urgensi Monitoring terhadap kebijakan Penkes yang menelan dana 11,4 Mliard dari APBD 2008 tersebut, yaitu sebagai upaya mengukur tingkat capaian program dalam tahun pertama implementasinya...

Sejak Dikeluarkannya SK Bupati Dompu NO 04 Tentang Program Pelaynan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu, maka serta merta masyarakat Dompu mengelus dada sembarai mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kebijakan pimpinan daerah yang cukup populis tersebut, bagaimana tidak kebijakan yang cukup langka di daerah ini, bahkan di Indonesia (selain Jembarana dan KSB) tersebut, telah mampu diwujudkan oleh Bupati Syaifurrahman Salman yang dikenal memiliki backgrooun NGOs dan aktivis Sosial dikabupaten Dompu.

Memang kebijakan Ini adalah kebijakan yang sangat bermanfaat, bukan itu saja dalam tahap perumusan kebijakan ini pun melibatkan berbagai stakeholder, sebut saja dalam SK Bupati Dompu Nomor 193 tahun 2007 menunjuk team perumusa Kebijakan ini dari berabagai element termasuka didalamnya ormas Islam, Kampus, dan NGOs di kabupaten Dompu, bagaimanapun fakta tersebut merupaka sesuatu yang baru dikabupaten Dompu, karena sejak era Reformasi yang mengundang keterbukaan bagi semua pihak termasuk pemerintah, kebijakan maupun proses penyusunan kebijakan masih sangat langka melibatkan multi stakholder secara terbuka.

Oleh Karena dalam SK Bupati Dompu No 193 Tahun 2007, menunjuk LenSA sebagai leading sektor perumusan program tersebut, dan akhirnya diruuskan secara langsung dalam Perbup NO 04 Tahun 2008 yang efektif berjalan pada 1 Januari 2008 (Baca Buku Sekila Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis = Terbitan LenSA NTB Juli 2008).

Sebagai Wujud pengawalan menuju perbaikan kebijakan pendidikan dan kesehatan Gratis dikabupaten Dompu, dalam tahun 2009 LenSA NT berencana melaukan tahapan kegiatan yang berkaian langsun dengan program tersebut, yaitu MONITORING,,, yaitu denga beberapa aktivitas Data Gathering, FGD, Wrkshop hasil colecting data lapangan serta konsultasi Publik dan penempatan posko terbuka bagi publik untuk perbaikan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis dimaksud.

oleh karenanya dalam rangka program monitoring tersebut LenSA NTB juga akan melakukan pendampingan secara langsung terhadp kelompok masyarakat Sipil dikabupaten Dompu berbasis Ornmas Islam, yang telah terlembaga dalam DPA (Dewan Peduli Anggaran) kabupaten Dompu, Kelompk masyarakat Sipil sebagai stakeholder langsung pemerintah dimasa dtanag diharapan mampu melakukan peran peran konstruktuif serta berpartisipasi dalam proses onitoring program pendidikan dan kesehatan Gratis dikaupaten Dompu.

Disisi lain sangat diharapkan masukan dan saran dari bebagai stakeholder, termasuk para pembaca sekalian yang peduli terhadap masa depan kabupaten Dompu unuk memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan pendidikan dan keshatan gratis dimaksud secara umum, dan proses dan pentahapan monitoring yang akan dilaksanakan LenSA NTB secara khusus.

Habib Assegaf Tuntut Pembubaran FPI

2008-06-03T07:12:00.000-07:00

BOGOR - Ribuan santri Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung Bogor Jawa Barat, yang diasuh Habib Saggaf Al-Mahdi Syekh Abubakar bersiap menghadapi FPI. Bahkan ribuan santri telah dibekali doa antipeluru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun okezone, Selasa (3/6/2008), ribuan santri yang tergabung ke dalam Pasukan Khusus Al-Ashriyyah (Paskhas) tersebut selain dibekali doa antipeluru (kekebalan) juga diminta untuk membuat senjata yang terdiri dari pentungan kayu dan alat-alat bela diri lainnya untuk menghadapi serangan FPI.

"Kalian pada hari ini saya kumpulkan karena negara sedang dalam ancaman. Kalian dilarang mengikuti tindakan FPI yang dipimpin oleh provokator Habib Rizieq Shihab, yang telah mengadu-domba anak bangsa sendiri itu," tandas Habib dengan berapi-api dan disambut Allahu Akbar oleh ribuan santri itu.

Kata Habib Saggaf, karena keberadaan FPI bangsa ini memukuli dan menganiaya anak bangsa sendiri. Sehingga tidak ada kedamaian dan tidak pula ada toleransi, yang ada adalah permusuhan dan pertumpahan darah. "Jadi, FPI ini organisasi bejat, merusak citra Islam dan merusak kebhinnekaan. Bahkan mereka itu merampas dan merampok hak orang lain. Sementara yang namanya Habib itu tidak ada yang bejat dan tidak mengikuti ketauladanan Nabi Muhammad Saw," tutur Habib asal Dompu, NTB itu yakin.

Oleh sebab itu lanjut Habib Saggaf, jika pemerintah tidak sanggup membubarkan FPI, maka ribuan santri bersama GP Ansor akan siap membubarkan FPI. Itu penting, kata dia, karena bangsa ini memiliki moral, toleransi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan berperikemanusiaan.

"FPI itu hanya berkedok jubah dan sorban, tapi kelakuannya anarkis. Karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), TNI dan Kapolri harus segera membubarkan FPI," pungkasnya.

Pernyataan Sikap AKUR NTB

2008-06-03T07:10:00.000-07:00

Aksi sepihak yang diwarnai kekerasan di jalanan adalah ciri Front Pembela Islam. Penyerbuan di Monas pada Ahad kemarin bukanlah yang pertama. Selama beberapa tahun terakhir, organisasi massa ini berkali-kali bertindak anarkis.

الرََّحِيْمِ الرَّحْمَنِ ألله بِسْم

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
Kami dari Aliansi Kebangsaan Untuk Toleransi (AKUR) NTB bersama umat Islam lainnya yang cinta damai sangat menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh Front Pemebela Islam (FPI) kepada peserta aksi damai memperingati Hari Kesaktian Pancasila (1 Juni) di Monas Jakarta.
Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKB) itu mengalami luka cukup serius, termasuk anak-anak, ibu-ibu dan orang tua. Kemudian mobil dan soundsystem dirusak serta bendera dibakar.
Aksi anarkis ini bukan yang pertama dilakukan oleh FPI. Misalnya, tahun lalu merusak dan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, kantor Jemaat Ahmadiyah di Parung–Bogor (Jabar), merusak tempat-tempat hiburan dan kafe-kafe di jakarta dan masih banyak yang lain.
Aksi anarkis itu menurut kami sudah kelewat batas dan diluar tuntunan ajaran syari’at Islam. Oleh karena itu hal itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun dan kejadian tersebut tidak boleh terulang kembali di daerah manupun di Indonesia.
Maka untuk kemaslahatan ummat Islam (seluruh umat bergama) dan demi keutuhan bangsa (NKRI).
1. Mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan FPI dan berbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.
2. Meminta aparat keamanan menangkap pelaku kekerasan tersebut bersama pimpinan yang memerintah aksi trsb.
3. Menghimbau kepada Ormas-ormas dan tokoh-tokoh agama (Kyai, TGH, Pdt, Biksu, Pedanda dll) agar bersikap tegas terhadap kelompok yang ringan tangan bertindak kekerasan.
4. Kami menuntut aparat keamanan segera membubarkan FPI dan kelompok-kelompokny a.

Demikian, semoga peryataan ini bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara.
Mataram, 2 Juni 2008

AKUR-NTB
LARD-NTB, LenSA-NTB, PMII Cab.Mataram, BEM IAIN, Jarik Mataram, PPMI Kota Mataram, SDK,

Pengusiran Pimpinan Salafi Di Lombok

2008-05-28T06:56:00.000-07:00

Pengikut Salafi (Wahabi) di Lombok kembali diusir dari kampung halamannya dan rumahnya dilempari batu oleh warga. Peristiwanya terjadi pada Senin, (12/5) malam sekitar pukul 22.00 Wita didusun Mesangok, Desa Gapuk Kec.Gerung Lombok Barat. Saat itu H.Muhamad Musfihad selaku guru ngaji mengajar 26 orang muridnya yang berasal dari Dusun Kebon Talo desa Sekotong Timur Kec.Lembar.

Baru beberapa menit memulai pengajian, puluhan warga setempat melempari rumah HM.Musfihad. Pelemparan tersebut juga mengarah kerumah H.Mukti yang dikenal membawa paham Salafi kekampung tersebut. Mendegar lemparan tersebut, pengajian pun dihentikan. Meski tidfak ada korban jiwa ¨Catap rumah tempat pengajian milik H.Musfihad hanya rusak ringan, begitu juga rumah H.Mukti.
Setelah mendapatkan laporan dari warga-Kapolsek Gerung AKP H.Ahmad,SH saat itu juga mengerahkan 90 orang pasukannya mengamankan TKP. Guna menghindari aksi brutal warga, polisi langsung mengevakuasi H.Musfihad bersama 26 orang murid kekantor Polsek Gerung. "Kita melakukan itu untuk menghindari aksi anarkis massa" ucapnya.
Maka paginya Rabu -26 orang pengikut Salafi Lombok Barat ini dipulangkan kerumahnya, kecuali H.Musfihad dan H.Mukti karena akan melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan penghulu desa setempat guna membahas perdamaian.Dalam pertemuan ini Kapolsek Gerung H.Ahmad,SH bertindak sebagai penengah.
Adapun dalam pertemuan itu disepakati agar H.Musfihad dan H.Mukti menghentikan aktifitas pengajiannya. Dan ia diminta memaafkan aksi warga yang telah melempar rumahnya.

Diusir
Pertemuan jamaah Salafi dan warga penentangnya dikantor Polsek Gerung rupanya belum menyelasaikan masalah. Warga dan aparat desa belum merasa puas sehingga pada Sabtu, (17/5) ¨Cmerasa perlu diadakan dialog. Bertindak sebagai penyelenggara, Kades Gapuk, Zulhaini, Kadus Mesanggok, H.Islahudin dan beberapa tokoh agama dan masyarakat.
Hadir juga dalam pertemuan itu Kapolsek Gerung AKP H.Ahmad,SH, Camat Gerung L.Adipati, Kakandepag Lobar H.Muslim dan ketua MUI Lobar TGH.Shafwan Hakim. Dalam acara dialog yang bertempat dimasjid desa setempat ¨Cberlangsung alot. Warga secara keroyokan tetap minta H.Mukti dan H.Musfihad dikeluarkan dari kampung tersebut.
Warga beralasan, ajaran yang diajarkan oleh pengikut Salafi itu bertentangan dengan adat serta keyakinan warga setempat. Doktrin agama yang diajarkan cukup meresahkan masyarakat. Tapi untuk menghindarkan aksi yang tidak diingin, H.Mukti dan H.Musfihad tidak dihadirkan dalam pertemuan itu. Ia hanya diwakilkan oleh putri masing-masing.
Pada pertemuan itu, Camat Gerung Adipati meminta beberapa perwakilan warga untuk bertemu dan berdialog dengan H.Mukti dan H.Musfihad agar menemukan titik temu. Namun warga tetap ngotot dan kompak agar masalah itu diselesaikan ditempat itu. Dan H.Mukti dan H.Musfihad harus tetap keluar dari kampung tersebut. Alasannya, keputusan tersebut sudah final karena telah dimusyawarahkan sebelumnya oleh warga pada Rabu (14/5) yang lalu.
So, pengrusakan yang disertai dengan pengusiran pengkut Salafi di Lombok bukan pertama. Kejadian serupa sudah beberapa kali terjadi termasuk di desa Gerung dan Gunung Sari ¨CLobar (2006/2007), Pejarakan Kota Mataram (Juli 2007) dan pembakaran masjid Salafi di Masbagek Lombok Timur (Januari 2007).
Terulangnya kasus yang menimpa jamaah pengikut Ibnu Taimiyah ini diusir oleh warga karena doktrin keagamaan mereka yang keras. Dalam menjajalakan ajarannya, mereka sangat agresif dan progresif. Seringkali juga dalam pengajiannya menvonis sesat (bid'ah) keyakinan masyarakat setempat. Ini lah yang sering kali memunculkan keresahan dan ketersinggungan masyarakat.

Anti Pluralisme
Sementara itu TGH.Shafwan Hakim ketika ditemui Lombok Post usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh warga pada pertemuan tersebut hanya kesepakatan kampung. Untuk menyelesaikan lebih lanjut akan dirembukkan dengan jajaran Muspika, Kakandepag Lobar, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Menurutnya, persaoalan yang dipermasalahkan oleh warga merupakan parkara furu'iyah dan bukan hal yang mendasar sehingga tidak perlu dibesar-besarkan dan diperlebar. "Ini hanyalah masalah khilafiyah saja dan mungkin lebih disebabkan metode penyampaian yang belum diterima"katanya bijak.
MUI sendiri lanjutnya ¨C tidak pernah menganggap ajaran Salafi (Wahabi) yang banyak dituntut oleh setempat sebagai aliran sesat atau terlarang. Ia malah mengimbau warga untuk tenang dan kembali kepekerjaannya masing-masing.
Informasi yang kami dapat dari warga di Lombok Barat mangatakan H.Mukti adalah adek TGH.Shafwan Hakim maka wajar dia membela adiknya sendiri. Sementara bila itu menyangkut Ahmadiyah atau kelompok lain-dia paling keras menolak bahkan bila diajak dialog pun Shafwan tidak mau. TGH.Shafwan Hakim sendiri merupakan pimpinan Ponpes Nurul Hakim Kediri Lobar.
Selain sering diundang mengisi pengajian dikampung-kampung di Lobar, TGH.Shafwan Hakim juga aktif dibeberapa ormas keagamaan seperti Dewan Dakwah Islamiah (DDI) NTB dan ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKSPP) NTB serta MUI NTB. Akibat keterlibatannya diberbagai ormas ¨C ia dikenal sangat dekat dengan hampir semua pejabat dari tingkat gubernur, bupati, walikota, kapolda dan kapolres di NTB.
Dalam wacana keagamaan Shafwan Hakim juga dikenal suka menyampaikan doktrin keagamaan yang fundamentalis. Seperti anti pluralisme, gender dan wacana-wacana yang berbau libralisme. Untuk itu ia sering bersuara menentang wacana-wacana pluralisme dan Islam moderat yang disampaikan oleh tuan guru dan tokoh pro perdamaian di NTB.¡ö Yusuf Tantowi
(LeNSA NTB dikumpulkan dari berbagai sumber
/ Suara NTB dan Lombok Post).

Mensyukuri Kemajemukan Dengan Dialog

2008-03-15T08:21:00.001-07:00

Ditengah gesekan hidup bermasyarakat yang semakin ketat, dialog antar tokoh agama dan adat perlu terus digalakkan. Bila dialog tidak ditradisikan, kecurigaan dan perbedaan berpotensi menjadi pemicu pecahnya konflik baru ditengah masyarakat. Untuk itu komunikasi yang lebih intens lagi antar tokoh agama sangat strategis dilakukan.

”Sekarang saatnya kita memperbaiki hablum minannas kita. Dengan komunikasi yang intents saya rasa kecurigaan bisa kita dihilangkan. Begitu juga konflik antar umat beragama maupun intern umat beragama dapat juga kita hindari” kata Ketua Tanfiz Nahdlatul Ulama (NU) Kota Mataram dalam pembukaan Dialog Publik ’Memperkokoh Toleransi dan Dialog Antar Umat Beragama di Kota Mataram’ yang berlangsung di gedung Handayani, Dikpora NTB, Senin (10/3) kemarin.
Hal senada juga ditegaskan oleh Gusti Lanang Media selaku Ketua Parisad Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Mataram. ”Dialog sekecil apa pun bentuknya tetap bermanfaat. Tapi untuk melakukan dialog, perlu adanya sikap toleran, terbuka dan menghargai pluralitas” ucapnya. Tanpa itu katanya dialog tidak dapat menciptakan ruang harmoni ditengah masyarakat.
Oleh sebab itu tanbah Gusti Lanang, kemajmukan itu juga perlu dimenej kearah gerakan dan tindakan yang lebih positif. Dimana semua agama pada intinya sangat menganjurkan berbuat baik kepada orang lain.”Dalam Hindu, tidak satupun perintah yang mengajak untuk tidak menghormati orang lain” tuturnya.
Mempertegas pemaparan diatas, Suprapto M.Ag, dosen dan Pembantu Dekan IAIN Mataram memaparkan, agama bukan satu-satunya faktor pemicu konflik ditengah masyarakat. Menurutnya ada faktor-faktor lain yang tak kalah kencang melatar belakanginya. ”Kesengajaan memanfaatkan sentimen perbedaan agama dan keyakinan akan berakibat fatal bagi proses harmoni sosial” katanya.
Maka pilihannya, melanggengkan konflik atau mengupayakan harmoni dengan dialog. Jadi dialog menurutnya bagian dari bentuk mensyukuri kemajmukan dan keberagaman. Selanjutnya peran yang bisa dimainkan tokoh agama yaitu mendeteksi dan memediasi konflik sedini mungkin.
Sementara Direktur The Wahide Institute (WI) Jakarta Drs. Ahmad Suaedi menyinggung peran negara dalam menangani konflik. ”Menurut saya terus merebaknya konflik diberbagai daerah, bukan semata jumlah aparat negara yang sedikit. Tapi masalah komitmen dan visi aparat negara. Mestinya aparat harus memperlakukan sama tanpa melihat suku, agama, etnis dan lain sebagainya” paparnya.
Di berbagai daerah yang ia pantua dan riset- ia banyak menemukan aparat negara, kejaksaan, polisi dan pemda yang masih membeda-bedakan masyarakat berdasarkan Islamnya NU, Islamnya Muhammadiyah, Islamnya Ahmadiyah maupun penganut kepercayaan. ”Setiap kali terjadi kekerasan dan pengrusakan. Itu bukan kelompok yang diserang yang dilindungi. Tapi mereka yang diambil dan dibawa kekantor polisi. Sementara pelaku kekerasannya dibiarkan bebas” ucapnya prihatin. Maka menurutnya komitmen pemerintah atau negara untuk menegakkan konstitusi perlu ditegakkan secara benar.
Selain tiga pembicara diatas, hadir sebagai pembicara HL.Wildan, Ketua FKUB mewakili Kakandepag Kota Mataram dan H.Jalaludin Arzaki mengupas toleransi dalam perspektif budaya. Dialog publik yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur agama, pemuda, LSM dan mahasiswa ini diadakan oleh PP. Lakpesdam NU bekerjasama dengan PC.Nahdlatul Ulama (NU) Kota Mataram, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cab.Mataram dan Lembaga Study Kemanusiaan (LeNSA) NTB juga. Yusuf Tantowi

Artikel (Hasil Riset DR. TGB. Mutawalli)

2008-02-29T22:13:00.000-08:00

"PERGESERAN PARADIGMA PEMIKIRAN FIQIH TUAN GURU"
Oleh ; DR. TGB. Mutawalli
Sejauh ini pemikiran para tokoh agama, dalam hal ini Tuan Guru di Pulau Lombok, kerap dianggap konservatif, tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata pemikiran pemikiran cendrung "progresif", hal ini dibuktikan pemikiran kritis terhadap fenomena formalisasi syari,ah pada beberapa daerah di..., selanjutnya silahkan baca artikel yang ditulis oleh DR. TGB. Mutawalli, salah seorang akademisi Kritis di IAIN Mataram, yang bertajuk "PERGESERAN PARADIGMA PEMIKIRAN FIQIH TUAN GURU", Berikut....

PENGANTAR
Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, fiqh selalu dimaknai dengan suatu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum syara' yang dipredestinasikan oleh kemauan Tuhan atau bebas Tuhan. Dengan merujuk pada pengertian seperti ini semakin nampak bahwa institusi fiqh yang berakar ijtihâd itu merupakan peluang yang tidak pernah berhenti. Karenanya, ia selalu dicari dalam proses yang tidak pernah berhenti. Ijtihâd yang telah diasuransikan Nabi dengan benar berpahala dua dan salah berpahala satu semakin memperkokoh tesis dinamika fiqh.
Penting dicatat, bahwa meskipun hukum Islam berdasarkan wahyu, tetapi juga memiliki watak sosiologis. Kuatnya muatan kultural dapat dibuktikan dengan keterbukaan fiqh untuk menerima konsep ‘urf, istihsân serta ishtishlâh sebagai bagian dari sumber-sumber fiqh. bukti kesejarahan lainnya adalah sebagaimana tampak dalam qaûl jadîd dan qaûl qadîm Imam Syâfi’i. Imam Malik memandang adat ahl al-Madînah sebagai variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya, merupakan bukti lain dari kuatnya pengaruh kultur setempat tidak pernah dikesampingkan oleh para juris muslim dalam usahanya untuk membangun hukum. Bagaimanapun, fiqh Islam adalah hukum yang hidup dan berkembang, yang mampu bergumul dengan persoalan-persoalan lokal yang senantiasa meminta etik dan paradigma baru. Dan kini telah merambah juga ke wilayah pesantren.
Sebagaimana diketahui komunitas pesantren, di manapun, pada mulanya adalah masyarakat fiqih karena mainstream pemikiran (intelektualismenya) yang berkembang adalah fiqih oriented. Fiqih, -yang merupakan derivasi praktikal dari doktrin al-Qur’ân dan al-Hadîth-adalah landasan normatif dalam berprilaku, baik individual maupuan masyarakat. Namun dalam perkembangan selanjutnya terdapat pergeseran pandangan dan pemahaman terhadap fiqih di lingkungan pesantren. Fiqih sebagai paradigma “kebenaran ortodoksi” menjadi “paradigma pemaknaan sosial”. Jika yang pertama menunjukkan realitas kepada kebenaran fiqih, maka yang kedua menggunakan fiqih sebagai “counter discourse” dalam perspektif pemikiran Islam.
Hal tersebut setidak-tidaknya bisa dilihat dari cara pandang masyarakat muslim terhadap fiqih di Pulau Lombok; pertama, fiqh bagi banyak kalangan di anggap sebagai "ilmu inti" yang tak tersentuh. Kedua, fiqh menjadi "identitas keagamaan". Penguasaan terhadap fiqih seringkali menentukan posisi seorang agamawan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat tradisional, kenyataan seperti ini tidak terhindarkan, yang mana derajat ke-'ulamâ'-an (Tuan Guru) di antaranya ditentukan oleh sejauhmana penguasaannnya terhadap fiqh dan usûl fiqh. Secara sosiologis, Pulau Lombok yang dikenal dengan sebutan "Pulau Seribu Masjid" dan banyak pesantren, jaringan 'ulamâ' (Tuan Guru) makin kokoh dan pengakuan kuat di tengah-tengah masyarakat termasuk fiqihnya. Ketiga, fiqh diimani sebagai penentu "keselamatan" dan "kebahagiaan". Klaim keselamatan (claim of salvation) seringkali ditentukan oleh sejauhmanan keabsahan fiqh yang dipersepsikan mazhab tertentu.
Fiqih sebagai "counter discourses" dalam perspektif pemikiran Islam dikalangan pondok pesantren, yang berkembang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh dalam konsep klasik (wudhu', mandi, zakat dan lainnnya) tetapi sudah mengalami pergeseran ke wacana fiqh koropsi, fiqih perbankan, fiqih politik, fiqh perempuan, fiqh HAM, fiqih lintas Agama dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan wacana kontemporer. Berangkat dari kenyataan teoretis tersebut, problem akademisnya adalah; pertama, apakah yang menjadi pijakan teologis dan sosiologis timbulnya pergeseran pemikiran fiqih para Tuan Guru tersebut. Kedua, apa dasar-dasar teoretis dan metodologi dari pergeseran pemikiran fiqih para tuan guru tersebut.
B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Artinya, data-datanya berasal dari sumber-sumber informasi di lapangan (informan). Model pemilihan informan menggunakan pendekatan snow ball yang didasarkan pada asumsi bahwa imforman tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. Para informen dalam penelitian ini adalah TGH. Husnul Hatori, dan KH. Muhit al-Lefaqy (Kota Mataram), TGH. Sofwan al-Hakim dan TGH. Muharrar (Lombok Barat), TGH. Ahmad Taqi'uddin, TGH. L. Turmuzi Badaruddin, dan TGH, Ibrahim M. Toyyib (Lombok Tengah), dan TGH. Akmaluddin (Lombok Timur). Dalam konteks ini peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik , heuristik, dan sosiologis historis.
C. TUAN GURU: SOSOK KHARISMATIK MASYARAKAT SASAK
Lombok adalah salah satu pulau di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan tingkat keberagamaan masyarakatnya yang cukup tinggi, karenanya tidak berlebihan dapat dikatakan sebagai masyarakat religius. Religiusitas mereka terrefleksi dengan bayaknya jumlah pondok pesanteren dan lembaga pendidikan lainnya. Dari sudut agama Pulau Lombok didiami oleh mayoritas muslim yang umumnya merupakan masyarakat Sasak dan merupakan etnis asli dan terbesar di pulau Lombok yang mencapai jumlah 94,8% dari keseluruhan penduduk.
Secara intelektual, kehadiran pondok pesanteren diharapkan sebagai tempat untuk melahirkan generasi ilmuan agama (Tuan Guru) yang juga dapat menjadi pewaris sang Tuan Guru dalam menyebarkan dakwah Islam. Tentu saja, dan ini yang terpenting, menandai sebuah kenyataan yang serius dari perintah agama untuk menuntut ilmu
Bahkan pada masa-masa yang lebih awal, masyarakat Lombok cendrung memasukkan anaknya ke pondok pesantren, yang mereka anggap sebagai tempat pencetak 'ulamâ' (Tuan Guru). Karena dari pondok pesantren inilah mereka akan dapat mempelajari secara lebih mendalam ajaran-ajaran agama, seperti; fiqh, aqidah, akhlak, nahwu dan ilmu-ilmu lainnya. Meskipun demikian, patut dicatat, bahwa kecendrungan terhadap fiqh lebih kuat (menonjol) daripada disipilin ilmu agama lainnya. Hal ini tidak berarti ilmu-ilmu lainnya tidak diperdalam. Tetapi bahwa fiqh memang membawa implikasi sosiologis. Itulah sebabnya, ke 'ulamâ'-an seseorang di Lombok sangat ditentukan oleh kemampuan mereka terhadap ilmu fiqh dan seakan-akan, fiqh merupakan panglima intelektual dalam masyarakat.
Secara sosiologis, hampir keseharian hidup masyarakat muslim dibingkai oleh hukum Islam, karena titik berat hukum Islam adalah pada pengaturan hidup bersama manusia dalam tataran sosialnya, yang merupakan inti dari ajaran hukum Islam. Dengan kata lain, masyarakat Lombok akan mengklaim kesarjanaan Tuan Guru dari perspektif ilmu fiqh. Dengan demikian, dalam konteks pendidikan dan pencerahan dapat dikatakan bahwa masyarakat Sasak sangat tertarik pada peningkatan intelektualitas, baik pada ilmu-ilmu agama maupun ilmu non-agama. Muncul dan berkembangnya sejumlah pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, agama dan non-agama, formal maupun non-formal sebagaimana yang disebutkan di atas adalah fakta atas kepedulian masyarakat Lombok terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan intelektualitas, khususnya, kemampuan dalam bidang agama.
Dalam posisi seperti ini, 'ulamâ' menduduki tempat yang sangat penting dalam Islam dan kehidupan kaum muslimin. Dalam banyak hal, mereka dipandang menempati kedudukan dan otoritas keagamaan setelah Nabi Muhammad SAW. sendiri. Salah satu hadits Nabi yang sangat popular menyatakan bahwa 'ulamâ' adalah pewaris para Nabi. Karenanya mereka sangat dihormati kaum muslimin lainnya; pendapat-pendapat mereka dianggap mengikat dalam berbagai masalah, bukan hanya menyangkut masalah keagamaan, tetapi juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Pentingnya 'ulamâ' dalam masyarakat Islam terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai figur yang dapat memberikan pencerahan dan teladan dalam berprilaku sosial keagamaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan karenanya secara sosiologis maupun teologis, kedudukan 'ulamâ' menjadi sangat-sangat absah.
Dalam konteks seperti inilah ke-'ulamâ'-an itu tidak sekedar hanya memiliki kemampuan ilmu-ilmu agama, tetapi juga telah mendapatkan legitimasi sosial. Tetapi otoritas ini tidak akan termanefestasi secara riil di dalam masyarakat pada umumnya jika tidak dibarengi oleh penampakan sifat-sifat pribadi yang pantas mereka miliki, yang mengandung munculnya pengakuan masyarakat. Pengakuan dari masyarakat inilah, sehingga menempatkan 'ulamâ' sebagai panutan dalam hidup, baik pada level politik mapun sosial kemasyarakatan terlebih lagi dalam bidang keagamaan.
Bagi masyarakat, bagaimanapun, kepenganutan terhadap 'ulamâ' merupakan realitas yang tak terbantahkan, sehingga dalam membentuk suatu tatanan sosial keagamaan seringkali 'ulamâ'-lah yang sering menjadi rujukan. Dan inilah faktor yang paling dominan, sebagaimana tercermin dalam membentuk solidaritas sosial. Fenomnea ini tampak dalam pergaulan sosial keagamaan yang cukup menentukan aktifitas sosial keagamaan masyarakat Lombok, dimana Tuan Guru (ulamâ') diakui dan diapandang sebagai sebuah simbol kepenganutan sosial-keagamaan. Karenanya, dalam realitas kemasyarakatan masyarakat Lombok, ulamâ' sangat berperan penting, sehingga dalam batas-batas tertentu mereka (Tuan Guru) sering menjadi titik final anutan, baik dalam politik, kemazhaban dan bahkan dalam mendukung program-program pemerintah. sebagaimana diakui oleh Haryono Suyono, mantan Menteri KESRA dan TASKIN. Tidak diragukan lagi, bahwa pentingnya keberpenganutan masyarakat terhadap Tuan Guru, karena mereka dipandang sebagai figur yang memiliki integritas intelektual keagamaan maupun spiritual, karenanya seringkali masyarakat yang hendak mengadakan sesuatu akan meminta persetujuan, setidak-tidaknya nasihat Tuan Guru.
Dalam kaitannya dengan pembangun sosial-keagamaan selalu Tuan Guru yang menjadi penentu dalam pembangunan. Hal ini tidak berarti peran selain Tuan Guru terabaikan, tetapi bahwa peran keagamaan Tuan Guru sangat dominan, misalnya, dalam menentukan arah kiblat masjid, arsitektur masjid, disain-disain bangunan masjid, penentuan orang yang terlibat dalam kepengurusan, ta'mîr masjid, menjadi khaţib, imam şalat ber-jam'aah (jum'at, ied) dan perayaan-perayaan hari besar lainnya. Bagaimanapun, fakta sosial keagamaan ini adalah cermin, betapa masyarakat Lombok benar-benar telah menempatkan sosok Tuan Guru sebagai sosok yang kharismatik dan berperan dalam prilaku sosial-keagamaan masyarakat. Kiyai, Tuan Guru dengan segala kelebihannya serta betapapun kecilnya lingkup kawasan pengaruhnya, tentulah dapat digolongkan sebagai pemimpin kharismtik, dan bahkan diakui oleh masyarakat sebagai figur ideal yang mengindikasikan adanya keududukan kultural serta struktural yang tinggi dalam masyarakat.
Bagi masyarakat Lombok, identitas Tuan Guru sering, dan utamanya, dipandang sebagai ahli hukum (ahli fiqh). Karenanya, segala bentuk ritual keagamaan seperti pengajian, majlis ta'lim, pelaksanaan pernikahan dan ketika masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji, kehadiran Tuan Guru sebagai pemberi bimbingan sangat dibutuhkan dan ditungu-tunggu untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan haji. Hal ini juga tidak berarti bahwa bimbingan haji yang disediakan pemerintah tidak digunakan, tetapi, bahwa Tuan Guru sangat berperan dalam memberikan pelajaran, sehingga, tidaklah mengherankan banyak dari masyarakat Lombok yang melaksanakan ibadah haji karena dorongan yang kuat dari para Tuan Guru.
Dalam hal kepenganutan hukum Islam, bagaimanapun, masyarakat Lombok akan menganut pola pikir hukum yang dianut Tuan Guru, misalnya dalam hal ber-mazhab. Jika seorang Tuan Guru yang menganut mazhab hukum tertentu, maka masyarakat yang menjadi jama'ah-nya akan mengikuti mazhab yang dianut sang Tuan Guru. Hal ini terlihat dalam prakteknya ketika Tuan Guru menganut aliran hukum mazhab Syâfi'i maka masyarakat akan menganut mazhab Syâfi'i, meskipun sebagian mereka tidak mengerti yang dimaksud dengan mazhab Syâfi'i. sebagaimana yang tergambar dalam cara berpikir dan pengamalan keagamaan jama'ah Nahdhatul Wathan (NW). yang manganut mazhab hukum Syâfi'i. Demikian juga, apabila Tuan Guru mengikuti empat mazhab sebagaimana yang terdapat dalam tradisi hukum Nahdhatul 'ulamâ' maka masyarakatnya akan mengikuti mazhab hukum Tuan Gurunya, seperti yang dibuktikan oleh Tuan Guru Turmuzi, maupun Tuan Guru Ibrahim Thoyib atau Tuan Guru Ahmad Taqiuddin di Desa Bonder. Yang jelas, mereka mengikuti apa yang dianut oleh Tuan Guru. Tak mengherankan, jika TGH. Husnul Hathori berkata, masyarakat itu apa kata pemimipinnya.
Fenomena keberpenganutan ini merupakan bentuk justifikasi dari praktek hukum yang mereka yakini bersumber dari Agama. Karenanya, setiap peraktek hukum Tuan Guru selalu dianggap sebagai model yang shahih. Hal ini dapat dimengerti, karena dan bagaimanapun, persoalan hukum merupakan masalah yang fundamental dalam kehidupan beragama, terlebih hukum Islam merupakan sebuah aturan yang mengatur prilaku keagamaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat.
Demikian juga dalam konteksnya dengan politik, seringkali, ketika seorang Tuan Guru menganut aliran politik tertentu, maka masyarakat secara langsung mengikuti aliran politik yang menjadi pilihan politik Tuan Guru. Fenomena ini tampak pada pemilihan umum 1999, demikian juga pada pemilu 2004. Tetapi, dalam konteks ini sangat berbeda dengan keberpenganutannya dalam kemazhaban hukum. Hal ini dapat dimengerti, karena politik bagi masyarakat Lombok adalah sebuah wadah penyaluran aspirasi politik yang secara tidak langsung kurang menyentuh substansi keagamaan. Semua ini merupakan pengejewantahan dari realitas dimana Tuan Guru dapat berposisi sebagai pemimpin umat (rijâl al-Ummah, community leader), pemimpin spiritual (rijâl al-Din, spiritual leader) dan pemikir (rijâl al-Fikr, intellectual leader).
Seperti yang telah disebutkann sebelumnya, bahwa ulamâ', adalah pewaris para Nabi. Dalam konteks ini, jelaslah bahwa Kiyai, Tuan Guru sangat berperan dalam menyampaikan pesan-pesan Ilahiyah kepada masyarakat. Artinya, bahwa Tuan Guru memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan pencerahan tentang ajaran agama. Doktrin agama dimaksud anatara lain adalah penyampaian tentang tauhid ('ilmu uşûl), fiqh, tasawwûf dan sebagainya yang kesemuanya ini merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam membingkai niali-nilai sosial kehidupan mereka.
D. HUKUM ISLAM DI DEPAN CERMIN TUAN GURU
Adalah sesuatu yang tak terbantahkan, bahwa karya-karya fiqh seperti Fath al-Qarî'b, al-Muhazzab, Syarh al-Muhazzab dan karya-karya lainnya merupakan fenomena yang menandai betapa perbincangan tentang hukum Islam memang menghiasi intelektualitas pondok pesantren dan pengasuhnya. Tentu saja, terma-terma yang terkait dengan istilah syarî'ah dan fiqh menjadi bagian yang tidak dapat dinapikan dalam diskursus mereka. Karenanya, akan menjadi signifikan untuk mengetahui pandangan dan sikap mereka tentang berbagai terma seperti terma syarî'ah dengan fiqh. Karena kedua terma ini terkadang disatukan maknanya, sehingga tidak heran kalau kemudian fiqh diidentikkan dengan agama (syarî'ah). Dalam konteks inilah, penelusuran terhadap pandangan Tuan Guru tentang term syarî'ah dan fiqh tampaknya menjadi sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan, bahwa Tuan Guru sering diklaim sebagai berpikiran ortodoks.
A. Syarî'ah dan Fiqh: Dua Kutub Yang Berbeda
Menurut TGH. Safwan al-Hakim, syarî'ah merupakan suatu aturan Allah yang memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW. yang datangnya dari Allah SWT untuk disampaikan kepada umat-Nya baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, mu'amalah, munakahat, akhlak dan seterusnya. Sedangkan fiqh, adalah suatu hukum yang telah dirumuskan oleh para 'ulamâ'. Sebagai hukum yang bersumber dari Allah, maka, bagaimanapun, sumber fundamentalnya adalah al-Qur'ân dan al-Sunnah. Karenanya, dan bagaimanapun, ia harus dipandang sebagai ketentuan yang jelas. Meski demikian, Sunnah yang dimaksud adalah Sunnah dalam kategori yang shahih, yang telah disepakati para 'ulamâ'. Hal ini berbeda dengan fiqh yang merupakan rumusan hukum dari hasil ijtihâd para 'ulamâ'. Dalam konteks ini, syarî'ah bersifat universal (syumul), sementara fiqh bersifat temporal. Demikian tegas TGH. Muharrar Mahfudh.
Syarî'ah, kata KH. Muhit al-Lefaqi, sebagai seluruh elemen ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai hukum berdasarkan naş yang sharih (jelas). Sedang fiqh adalah klasifikasi dari hukum syarî'ah dalam narasi yang disusun para 'ulamâ' dengan tata urutan yang rapi berpijak pada kaedah-kaedah uşûl fiqh. Sementara itu, menurut TGH. Ahmad Taqi'uddin, secara lahiriah syarî'ah Islam adalah sumber fiqh, karenanya, antara keduanya harus dibaca sebagai satu sistim hukum Islam. Meskipun demikian, syarî'ah harus diletakkan dalam konteks pemaknaan yang bersifat universal, karenanya ia merupakan suatu aturan yang menjunjung nilai-nilai universal Islam. Sementara fiqh, menurutnya, sebagai sebuah hasil pemikiran 'ulamâ', karenanya ia bersifat partikular. Dalam konteks makna seperti inilah, bagaimanapun, lanjutnya, fiqh secara jelas harus dibedakan dengan syarî'ah. Adalah TGH. Husnul Hathori dengan cermat mencoba melakukan analog untuk membedakan antara syarî'ah dengan fiqh. Dia menjelaskan
Jika dianalogikan, maka syarî'ah merupakan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan fiqh merupakan penjelasan dari undang-undang Dasar tersebut atau semacam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Perda dan lain sebagainya dalam konteks organisasi pengolaan Negara. Bila kita sepakat dengan analog ini, maka dengan mudah kita dapat membedakan atau memisahkan antara syarî'ah dan fiqh. Syarî'ah merupakan Undang-Undang Dasar yang bersumber dari al-Qur'ân dan al-Sunnah al-Mutawatirah, sedangkan fiqh merupakan hasil interpretasi para 'ulamâ atas Dustur Ilahi tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami, bahwa secara umum syarî'ah dalam perspektif Tuan Guru merupakan sebuah epistemologi Islam yang berbeda secara diametral dengan fiqh. Tampaknya, fiqh, memiliki makna sebagai sebuah hukum yang dilahirkan dari hasil penalaran para 'ulamâ' setelah melalui proses ijtihâd yang kemudian sampai kepada sebuah istinbaţ hukum. Sementara syarî'ah, adalah hukum yang secara eksplisit bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Artinya, suatu ketentuan yuridis yang sumber utamanya adalah al-Qur'ân dan al-Hadîts. Meskipun demikian, patut dicatat, bahwa syarî'ah tidak bisa diletakkan dalam konteks hukum semata, karena dia termasuk menjadi bagian dari pembahasan tentang moralitas. Sampai disini, terlihat bahwa terma syarî'ah dan fiqh dalam perspektif Tuan Guru menampakkan sebuah pemisahan yang jelas (clear dististinction).
Dengan pemaknaan fiqh sebagai sebuah pandangan hukum yang dilahirkan dari proses penalaran 'ulamâ, bagaimanapun, dia akan selalu berjalan sesuai dengan denyut perubahan itu sendiri. Karena adanya perubahan situasi dan kondisi, maka dituntut adanya perubahan dalam menafsirkan hukum Islam, yakni perubahan interpretasi hukum. Dan disinilah letak elastisitas hukum Islam, sebagaimana yang diintrodusir Ibn al-Qaiyîm dalam I’lâm al-Muwâqî’in ‘An Rab al-‘Âlamîn ketika beliau berkata; tidak diingkari perubahan suatu hukum, karena adanya perubahan zaman, tempat dan kondisi.
B. Fiqh dan Realitas Perubahan
Karena fiqh merupakan hasil dari sebuah proses penalaran terhadap syarî'ah (agama), maka menurut al-Lefaqi, di tengah arus modernitas, berbagai persoalan hukum Islam seperti transplantasi, organ tubuh, bayi tabung, ijab qabul menggunakan telpon atau sms, hukum bunga bank, zakat profesi dan penggunaan pil KB. Hal ini menuntut adanya penalaran lebih jauh terhadap hukum fiqh yang sudah banyak terkodifikasi dalam karya-karya fiqh klasik. Meskipun demikian, perubahan suatu hukum tidak semata-mata berdasarkan perubahan zaman, tetapi hal itu terjadi lantaran adanya hajat (kebutuhan) atau adanya satu situasi yang mendorong sehingga masuk dalam kategori dharurat.
Pentingnya perubahan cara pandang terhadap fiqh, menurut TGH. Turmuzi Badaruddin merupakan konsekwensi penting dari suatu realitas yang selalu berubah, sementara naş atau teks tidak mengalami perubahan. Meskipun demikian, harus dinyatakan, bahwa suatu hukum bila dipandang dapat memenuhi rasa kemaslahatan umat, sesungguhnya sah-sah saja dilakukan rekonstruksi. Kecuali dalam hal akidah. Bagaimanapun, terjadinya perubahan suatu zaman, hukum itu tidak akan berubah. Yang berubah adalah penafsiran itu sendiri karena adanya perbedaan penafsiran dikalangan 'ulamâ'.
Secara substansif, pemikiran Tuan Guru tetap melihat, bahwa sebuah ketentuan hukum yang bernilai qaţ'i, tetap dipandang sebagai ketentuan hukum yang tidak dapat dirubah. Itulah sebabnya, bagi mereka apa yang disebut sebagai hukum fiqh tetap berada dalam wilayah zhanni. Karakter zhanni yang melekat pada fiqh meniscayakan dirinya untuk selalu dikaji ulang agar sesuai dengan perkembangan zaman (shâlihun likulli zamânin wa makânin). Dalam konteks ini TGH. Husnul Hathori menyatakan.
Tak ada yang baku dalam hidup ini, kecuali perubahan itu sendiri. Menyangkut perubahan hukum karena adanya perubahan zaman dapat dilakukan sejauh itu merupakan kebutuhan masyarakat umum, oleh karena keberadaan hukum dalam masyarakat ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dari masyarakat tersebut, guna terciptanya keteraturan, ketertiban, kedamaian dan keyamanan mereka. Namun demikian, perubahan hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (dustûr Ilahi). Karena itu, perubahan hukum dapat dibenarkan apabila tidak bertentangan dengan dustûr Ilahi yang bersifat qat'iy (baku) atau dengan bahasa yang lain, perubahan hukum dapat dibenarkan pada aspek-aspek non qat'iy yang syarî'ah memberikan peluang secara terbuka dalam hal tersebut. Al-hasil, sebuah hukum 'sangat dapat' berubah karena adanya perubahan zaman, selama hal itu menjadi kebutuhan masyarakat umu dan tidak memasuki wilayah yang teleh menjadi ketentuan pasti dari dustûr Ilahi.

Karena karakter zhanni meniscayakan adanya reinterpretasi doktrin fiqh, al-Lefaqie menegaskan, bahwa upaya penafsiran terhadap fiqh adalah menjadi sebuah keniscayaan. Kemestian ini sebagai konsekwensi logis dari paradigma tetap terbukanya pintu ijtihâd. Menarik mengikuti pandangan TGH. Shafwan.
Kami kira bisa-bisa saja, asalkan ada kemampuan untuk melakukan interpretasi dengan tidak menghilangkan eksistensinya. Seperti kita bisa mengulas pemahaman terhadap qurban. Dimana kita tidak hanya dituntut ber-qurban dengan kambing atau sapi saja pada hari-hari tertentu. Tetapi, kita sangat dituntut ber-qurban dengan apa saja dan kapan saja untuk syi'ar Islam. Tetapi, qurban yang dipahami selama ini oleh umat tidak boleh dihilangkan atau dikaburkan.

Ada beberapa alasan untuk melakukan re-interpretasi atas pemikiran fiqh, pertama. Adanya asumsi bahwa fiqh tidak mampu menjawab dinamika perkembangan zaman. Anggapan ini didasarkan pada bukti banyaknya persoalan kontemporer dan kemanusiaan yang berkembang diluar fiqh seperti masalah lingkungan hidup, rekayasa genetik, fiqih korupsi. Kedua, ada yang berasumsi bahwa fiqh tidak lagi mampu menjawab tuntutan penegakan HAM seperti masalah hak-hak kaum perempuan. Pernyataan ini, bagaimanapun, mengindikasikan adanya keterbukaan pemikiran dalam pemikiran hukum Islam dikalangan para Tuan Guru, yang secara signifikan melihat fiqh sebagai sebuah produk budaya yang selalu berpeluang untuk diinterpretasikan dalam konteks perubahan zaman. Betapa pun, pemikiran fiqh klasik harus dimaknai ulang, dan diarahkan pada fiqh yang lebih membumi, tidak metafisis, yang individual ke yang sosial.
Rekonstruksi dan interpretasi terhadap fiqh klasik adalah adanya upaya penalaran yang melahirkan pemikiran fiqh yang transformatif dan mencerahkan. Sebuah bangunan pemikiran hukum yang selalu mampu merespons persolan zaman, dan inilah makna, sebuah adegium yang secara eksplesit menyatakan, al-Muhâfazah 'Ala al-Qadîm al-Şâlih wa al-Akhzu bi al-Jadîd al-Aşlâh. Adigium ini, lanjut TGH. Husnul Hatori, menunjukkan dan membuktikan betapa pemikiran fiqh adalah warisan Islam yang perlu dan penting untuk di re-interpretasi, sekaligus sebagai penghargaan kita kepada para 'ulamâ' yang telah berjasa besar dalam membangun epistemologi hukum Islam yang fleksibel dan elastis.
C. Isu-isu Kontemporer Dalam Hukum Islam
Meskipun para Tuan Guru concern dengan karya-karya fiqh klasik, tetapi itu tidak berarti, bahwa problem-problem kontemporer lepas dari pangamatan mereka, seperti masalah Hak Asasi Manusia (HAM), formalisasi syarî'ah, kepemimpinan wanita dalam politik juga mendapat perhatian serius mereka.
A. Hak Asasi Manusia
Dalam pandangan TGH. Akmaluddin, persoalan HAM adalah bagian yang penting dan melekat dalam doktrin Islam dan masalah yang tidak dipinggirkan oleh hukum Islam. Berbicara masalah HAM, maka harus ada klarifkasi tentang definisi HAM. Sebab, terkadang satu negara berbeda cara memahami HAM. Demikian juga antara seseorang dengan orang lain, atau antar umat beragama sendiri juga berbeda. Tetapi, yang jelas HAM adalah bagian integral dari setiap ajaran agama, terlebih Islam. Wacana fiqh klasik sesungguhnya banyak memberikan keterangan tentang HAM. Hanya saja, dan itu memang harus dilihat dalam makna realitas kekinian. Bagaimanapun, HAM dalam Islam merupakan fakta dari doktrin agama yang menegaskan kemanusiaan manusia dalam realitas kehidupannya.
Dalam fiqh Islam adanya wacana fiqh jinayah yang berisi norma-norma dasar kemanusiaan menjadi bukti Islam concern terhadap HAM. Hukum dan sanksi pidana yang diatur dalam fiqh jinâyah jangan dilihat dari aspek berat-ringannya secara formalitas belaka, tetapi hikmah dibalik pengaturannya. Secara legal formal permasalahan fiqh jinayah sulit diberlakukan dalam realitas nation-state, tetapi secara substansial perlu untuk diimplementasikan, tandasnya. Bukankah dalam fiqh jinâyah memuat norma-norma yang menjaga hak-hak dasar kemanusiaan (huqûq al-adami) seperti hak hidup, hak beragama, dan hak mempunyai harta. TGH. Ibrohim Toyib, menyatakan.
Islam sebagai salah satu induk ideology dunia mustahil tidak mengajarkan prinsip-HAM, hanya dalam praktiknya yang disesuaikan dengan kondisi umat. Selama ini barat tidak adil memandang HAM yang dipraktikkan di dunia Islam, dan yang paling parah adalah kebijakan ganda mereka mensikapi dan menyelesaikan berbagai kasus kemanusiaan yang terjadi di dunia Islam dan di luar dunia Islam. Pertanyaannya adalah apakah yang dijadikan ukuran (parameter) pelanggaraan HAM, kan tidak jelas?

B. Kepemimpinan Wanita
Ketika ditanya tentang kepemimpinan kaum wanita dalam konteks kepemimpinan politik seperti menjadi kepala pemerintahan, TGH. Akmaluddin sempat terdiam sejenak. Secara tegas dia mengatakan, bahwa dalam Islam kaum perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan tidak ada riwayat yang menyatakan kebolehannya. Kasus 'A'isyah katanya, bukan masalah kepemimpinan kepala negara. Karenanya tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan kaum perempuan menjadi kepala pemerintahan. Tetapi, sejenak kemudian, dia mengatakan, realitas adanya pemimpin Negara dari kalangan wanita seperti yang terlihat di beberapa Negara adalah sunnah Allah. Hampir senada dengan TGH. Akmaluddin, TGH. Muharrar, menyatakan, kaum wanita tidak diperkenankan untuk menjadi kepala pemerintahan, karena hadîth Nabi dengan tegas menyatakan, suatu Negara tidak akan sejahtera, bila dipimpin oleh kaum perempuan. Sementara posisi selain kepala pemerintahan, dia menyetujuinya. Lebih jauh beliau menyatakan.
Bahwa dalam suatu Negara tidak boleh ada dua kepemimpinan, dan bahwa bila seorang perempuan telah terpilih menjadi presiden, seperti dalam kasus Megawati, bagaimanapun, itu merupakan realitas yang tidak bisa diingkari dan karenanya harus diterima. Karena itu, lanjut beliau, persoalan kepemimpinan wanita merupakan persoalan khilafiyah atau ijtihâdiyah. Sebagai sebuah persoalan yang diperselisihkan, maka dalam konteks ini, adanya penolakan dan penerimaan terhadap kepemimpinan wanita tidak boleh dijadikan sebagai isu politik. Sebab, dengan menjadikannya sebagai isu politik, realitas yuridisnya akan tereduksi.

Sementara TGH. Husnul Hatori menyatakan, masalah kepemimpinan wanita sesungguhnya bukan persoalan gender, tetapi lebih merupakan persoalan kemampuan atau fungsional.
Dan jika seorang wanita mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam pemerintahan, tidak ada halangan baginya untuk menjadi pemimpin Negara. Dan banyak fakta yang menunjukkan kepemimpinan wanita yang telah terukir dalam sajarah dan bahkan sampai era kontemporer. Fakta ini sudah cukup untuk melegetimasi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Di sinilah sesungguhnya, betapa Islam sangat menghargai karya, dan siapapun yang melaksanakannya dipandang sebagai amal yang baik. Kepala Negara dari kalangan kaum wanita adalah persoalan yang bersifat fiqhiyah, sebuah masalah yang memang harus di-ijtihâd-kan.

Dengan demikian, persoalan perempuan sebagai kepala pemerintahan adalah masalah hilafiyah yang tidak pernah selesai, apalagi bila dihubungkan dengan pemerintahan, maka dari sini muncul persoalan yang lebih pelik lagi. Karena pandangan tidak sekedar teologis, melainkan juga politis. Di Indonesia dalam sejarahnya, keterlibatan perempuan dalam wilayah kekuasaan bukan hal yang baru. Itulah sebabnya dalam Munas Alim 'ulamâ NU pada tahun 1997 di pondok pesantren kita (Bagu), saya termasuk salah satu peserta yang tidak mempermasalahkan posisi perempuan, kata TGH. Turmuzi. Yang penting menurut beliau, tokoh perempuan itu mampu dan merupakan pilihan rakyat, dan di Negara yang berasaskan Islam seperti Pakistan sudah lama dipraktikkan, Benazir Buto adalah contoh konkritnya.
Tidak jauh berbeda dengan pandangan beberapa tokoh di atas, TGH. Ibrohim melihat bahwa sudah waktunya kaum perempuan diberdayakan. Terus terang, saya salut dengan adanya tokoh-tokoh perempuan yang mampu menempati posisi penting di negara kita, makanya pada pemilu sekarang saya mendukung Megawati. Dukungan ini, bukan hanya semata-mata bersifat politis, tetapi lebih dari rasa simpati saya karena ada tokoh perempuan yang mau tampil ke depan publik.
C. Formalisasi Agama
Selain isu kepemimpinan wanita dalam konteks politik, masalah formalisme agama, juga mendapat perhatian serius para Tuan Guru. Dalam pandangan TGH. Husnul Hatori, formalisme agama itu tidak perlu. Karena agama itu sendiri merupakan masalah keyakinan dan setiap orang mempunyai cara sendiri dalam menghayati dan mengaktualisasikan keyakinannya. Diapun menegaskan.
Keinginan untuk menegakkan syarî'at Islam, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian umat Islam sesungguhnya adalah keinginan untuk memformalisasikan fiqh, dan kalau ini yang terjadi, maka Islam akan tereduksi bahkan akan di diskriditkan. Karenanya, yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai fundamental yang termuat dalam syarî'at Islam dapat teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat. Harus disadari, kita ini bangsa yang plural, baik agama, budaya, sosial dan juga pemikiran. Fakta ini, bagaimanapun, akan menjadi persoalan apabila syarî'at Islam ditegakkan.

Hal senada juga disampaikan TGH. Akmaluddin, beliau menyatakan, persoalan penegakan syarî'ah Islam bukan masalah yang sederhana. Masalahnya, lanjut dia, syarî'ah itu adalah aturan yang bersumber dari Allah yang seharusnya menjadi bingkai hidup kita. Artinya, umat Islam dalam hidupnya harus dilandasi dengan syarî'ah itu sendiri, baik dalam seni, pergaulan dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita mau menegakkan syarî'at, tetapi kita masih banyak memperaktekkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syarî'at. Maka sebaiknya, kita hidup dengan menjalankan perintah agama baik dalam lingkungan keluarga, diri sendiri, tetangga semua itu adalah bentuk penegakan syarî'at Islam. Karenanya, beliau mengatakan, bahwa pernyataan untuk menegakkan syarî'at Islam, tidak lebih dari upaya memformalkan fiqh. Padahal, fiqh adalah hasil pemahaman 'ulamâ terhadap sumber Islam, dan itu pun berbeda-beda dalam memaknainya. Jadi, menurutnya, sebaiknya kita hidup ini dalam damai, tenteram, nyaman adalah bentuk dari penegakan syarî'ah Islam. Sementara TGH. Ahmad Taqi'uddin secara tegas menolak formalisasi syarî'ah.
Formalisasi syarî'ah merupakan suatu fenomena sejarah. Namun, hal itu bukanlah cara satu-satunya untuk menjelaskan dan menyelesaikan problem umat. Misalnya, umat mengalami kemiskinan, bukan lalu syarî'ah secara genenui dapat menyelesaikan, justru yang harus dicari adalah apa penyebab terjadinya kemiskinan itu. Dalam kerangka inilah, patut diperhatikan, bahwa dalam penegakan syarî'ah Islam alasan penting dan utama yang harus diperhatikan bagaimana menciptakan kemaslahatan umum yang tidak saja menyentuh umat Islam semata, tetapi juga umat secara keseluruhan. Beliaupun kemudian menyesalkan jargon memperjuangkan penegakan syarî'ah Islam, tetapi seringkali justru dijadikan sebagai alat justifikasi politis.

Yang menarik adalah pandangan TGH. Shafwan al-Hakim, beliau dengan tegas menyatakan setuju. Sebab, umat Islam harus melaksanakan perintah agamanya. Meskipun demikian, dia juga mengingatkan.
Bahwa persoalan formalisasi syarî'ah tidak bisa dilihat dari satu sisi, yakni adanya keinginan untuk menerapkan syarî'ah Islam semata, tetapi harus dilihat dari bebabagai sudut, setidak-tidaknya adalah: pertama, apakah masyarakat kita siap melaksanakannya. Artinya ketika hendak melaksanakan apakah semua umat sudah sepakat dalam memahami syarî'ah, dan ini penting. Kedua, realitas masyarakat kita juga berbeda baik secara kultural, adat-istiadat, pemikiran dan bahkan agama, dan ketiga, perlu ada kesepakatan universal untuk menentukan satu pilihan apakah menggunakan Negara Islam atau masyarakat Islam. Pada tingkat ini saja belum ada kesepakatan yang bulat. Semua ini adalah satu persoalan yang harus dicarikan titik temunya.

Lebih jauh dia menjelaskan.

Ketika kita menyebut Negara Islam, konsekwensinya adalah formalisasi agama (syarî'ah). Tetapi, ketika kita menyebut masyarakat Islam, maka yang terpenting adalah implementasi dari ajaran Islam itu sendiri. Persoalan ini saja tidak mudah. Sebab, begitu kita mengaitkan dengan istilah Negara Islam, persoalan yang muncul apakah ada political will dari pihak pemerintah? Dan ini sangat problematis. Aceh menskipun sudah mendapat otonomi penuh untuk melaksanakan syarî'ah Islam, ternyata program penerapannya banyak mendapat hambatan dan kendala yang cukup berarti. Itulah sebabnya, berbagai rencana PERDA untuk menerapkan syarî'ah di beberapa daerah harus mengkaji berbagai persoalan yang akan muncul, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Bahkan, akan menjadi sangat tidak menarik dan itu sangat tidak masuk akal apabila RAPERDA itu hanya menjadi sebuah kepentingan politis dan ini tentu tidak kondusif bagi hukum Islam itu sendiri. Dan logika ini sangat saya tidak setujui.

Disinilah kemudian, persoalan formalisasi syarî'ah harus dilihat secara holistik dan konfrehensif. Artinya, bahwa apakah masyarakat sudah siap dengan perangkat pendukung, misalnya masyarakat sudah paham akan syarî'ah, pemahaman akan syarî'ah juga harus satu kata. Formalisasi syarî'ah yakni keinginan untuk menerapkan syarî'ah Islam secara utuh memang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Namun demikian, harus dilihat secara jernih, utuh dan menyeluruh. Dalam konteks ini harus ada keinginan yang kuat dari pemerintah dengan secara penuh mendapat dukungan dari DPR. Yang menarik pernyataan TGH. Muharrar Mahfudh ketika penulis tanyakan tentang formalisasi syarî'ah, beliau mengatakan;
Bahwa didalam tubuh organisasi PKS memang menghendaki penerapan syarî'ah. Tetapi, kata beliau, meskipun formalisasi syarî'ah merupakan suatu tujuan akhir, namun harus diakui, bahwa hal ini merupakan persoalan besar yang tidak mungkin dapat dicapai. Karenanya, keinginan menerapkan syarî'ah Islam tidak boleh dipaksakan. Oleh karena itu, hal penting yang harus diaktualisasikan dalam realitas hidup ini adalah penerapan nilai-nilai syarî'ah Islam. Dengan cermat beliau menjelaskan, adalah menjadi suatu kewajiban sejati umat Islam untuk melepaskan umat dari belenggu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan ekonomi, pendidikan dan ini semua merupakan perintah agama (syarî'ah) yang harus dilaksanakan.

Lebih jauh dia menyatakan.
Bahwa dalam konteks Indonesia dengan berbagai realitas yang ada, maka sesungguhnya adalah "Piagam Madinah" merupakan bagian yang dapat mengganti dalam penerapan di Indonesia daripada pasal 29 UUD-1945 dan atau "Piagam Jakarta". Sebab, dalam kenyataannya, Piagam Madinah begitu memberikan penghormatan yang tinggi terhadap keberadaan agama lain dalam melaksanakan ibadah mereka. Dan ini menjadi realistis dalam konteks Indonesia.

Dalam perspektif sosiologis, maka membicarakan tentang potong tangan sebagai terangkum dalam hukum pidana Islam, hendaknya dilihat sebagai suatu kenyataan yang tampaknya sulit untuk diterapkan dalam sebuah Negara seperti Indonesia.
E. DASAR TEORETIS DAN METODOLOGI PEMIKIRAN TUAN GURU
Gagasan maupun ide-ide untuk menafsirkan kembali produk hukum Islam sebagaimana yang terlihat di muka, bagaimanapun, dalam pandangan tuan guru ('ulamâ') merupakan sebuah pandangan yang didasarkan pada argumen teologis dan sosiologis.
A. Argumen Teologis
Secara teologis gagasan reinterpretasi doktrin fiqh sesungguhnya bukan merupakan hal baru. Namun, dengan semangat pendekatan yang substantif, merefleksikan usaha pembaharuan (tajdîd). Tajdîd sebuah terminologi yang menegaskan, bahwa Islam adalah doktrin agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam konteks inilah, setidak-tidaknya alasan yang mereka ajukan; pertama, bahwa Islam menjadi rahmat alam semesta.
Klaim teologis ini menegaskan keuniversalan ajaran Islam dan merupakan bentuk aktualisasi dari semangat tajdîd. Sebab tajdîd merupakan bagian dari semangat doktrin Islam agar mampu merespons tuntutan zaman. Dengan adanya ruang dan waktu inilah, maka usaha-usaha untuk melakukan re-interpretasi hukum Islam yang merupakan produk penalaran menjadi niscaya. Sebab, dengan cara seperti ini hukum Islam akan mampu bermesraan dengan realitas sosial dan perubahan yang terjadi. Perinsip universalitas Islam harus dipahami sebagai ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan umat yang meliputi hubungan vertikal sekaligus horizontal. Fakta ini menegaskan, bahwa Islam cocok untuk setiap waktu dan tempat (şâlih likull zamânin wa makânin). Hal ini merupakan keyakinan teologis umat Islam dalam memahami ajaran Islam, termasuk ajaran hukumnya. Kedua, adanya keyakinan yang kuat terhadap kenyataan bahwa agama Islam yang diwahyukan Allah yang memuat perinsip-perinsip moral dan agama untuk semua umat manusia. Hal ini menegaskan suatu pandangan teologis bahwa, Islam sebagai wahyu diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai penutup dari semua Agama Tuhan.
Interpretasi global terhadap ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir dari serangkaian Nabi yang diutus Allah, dan tidak akan ada Nabi pasca dia. Pemaknaan penting yang patut dicatat, adalah bahwa dengan berhentinya turunnya wahyu dan berakhirnya masa kenabian, ini tidak berarti bahwa fungsi kenabian juga berhenti. Karenanya, 'ulamâ', Tuan Guru dipandang sebagai sosok yang sangat penting dalam memelihara dan menjelaskan ajaran Islam. Itulah sebabnya, klaim bahwa para 'ulamâ' menjadi pewaris Nabi akan menjadi fakta teologis yang sangat fundamental. Dengan kata lain, bahwa 'ulamâ' dalam kehidupan masyarakat tampil sebagai tokoh agama dan pemikir sekaligus. Paradigma ini, bagaimanapun, akan mendukung finalitas fungsi kenabian dan ide bahwa tajdid adalah hal urgen dan niscaya dalam sejarah pemikiran Islam.
Dengan merujuk kepada keyakinan akan universalitas Islam dan pentingnya orang yang menjaga dan memelihara risalah Nabi, maka prediksi Nabi yang menegaskan bahwa pada setiap satu abad akan terlahirkan orang-orang yang memperbaharui ajaran agama. Berdasarkan hadîth ini, bahwa lepas dari persoalan siapa saja yang telah dan akan mendapat kehormatan diangkat sebagai pembaharu, dan apakah pembaharu itu dari seseorang atau kelompok, tetapi yang jelas Rasulullah telah mendahulu dan memberikan legitimasi penting dan kuat tentang perlu penyegaran berkala atas doktrin Islam agar sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peradaban. Demikian tegas TGH. Ahmad Taqi'uddin.
John O. Voll dalam mengidentifikasi tiga tema tentang re-interpretasi dalam sejarah Islam. Lebih jauh dia menyatakan.
Pertama, penerapan al-Qur'ân dan al-Sunnah secara sempurna adalah tanggapan pembaharu terhadap krisis dan problem yang dihadapi umat Islam. Para pembaharu berpendapat, bahwa baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat harus berpegang pada al-Qur'ân dan al-Sunnah. Segala sesuatu yang menyimpang dari al-Qur'ân dan al-Sunnah harus ditepis dengan proses tajdîd dan Işlah. Kedua, keharusan untuk melakukan ijtihâd yang merupakan proses lanjutan dari tema pertama tentang penerapan al-Qur'ân dan al-Sunnah telah memuat esensi dan sempurna bagi pedoman dan pertimbangan, maka sumber hukum yang lain tetap berguna tetapi tidak wajib diikuti secara mutlak. Para pembaharu tetap berhak langsung melakukan pertimbangan ijtihâd terhadap al-Qur'ân dan al-Sunnah, dan ia tidak terkait dengan penafsiran dan gagasan yang muncul setelah nabi, dan Ketiga, penegasan kembali otensitas Islam. Walaupun ijtihâd merupakan hak bagi pembaharu itu menerapkan secara tepat pesan al-Qur'ân dan al-Sunnah dalam situasi yang berubah, tidak perlu meminjam tradisi luar Islam untuk melengkapi prisnsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip umum (universal) Islam merupakan suatu indikator yang memberikan kepada umat untuk menterjemahkan ajaran Islam sehingga dia mampu memberikan penyelesaian terhadap problem umat. Untuk mengaktualisasikan semua ini, kata TGH. Husnul Hatori, maka, dan bagaimanapun, setiap pemikiran termasuk pemikiran 'ulamâ yang teraktualisasi dalam bentuk fiqh, merupakan materi hukum yang tersedia untuk diinterpretasikan dan tidak ada halangan yang berarti. Bagaimanapun, setiap pemikiran adalah sebuah proses penalaran.
Doktrin Islam sebagai rahmat alam semesta harus diletakkan dalam konteks makna kehidupan yang luas. Dan harus diakui, bahwa Islam adalah cara yang memberikan jalan keluar. Namun demikian, upaya penafsiran bukan sebuah pembatalan. Sebagai contoh, dengan adanya kemajuan teknologi, berbagai fasilitas dapat digunakan untuk melaksanakan aturan hukum, misalnya dalam transaksi, permohonan wali dalam pernikahan dan perbankan dan lain sebagainya.

B. Argumen Sosiologis
Sulit dinapikan keterlibatan lingkungan sosial untuk menggeser paradigma berpikir seseorang ataupun komonitas elit agama. Artinya, bahwa pemikiran selalu bersentuhan dengan realitas sosial budaya. Dalam konteks pemikiran hukum Islam, lingkungan sosial benar-benar merupakan faktor eksternal yang selalu menyertainya. Dengan kata lain, perubahan cara pandang dalam memahami sebuah realitas ketentuan hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, terlebih lagi pada era globalisasi ini. Artinya, suatu kegiatan intelektual yang memancar dari suatu kegelisahan tidak dapat dipisahkan dari problematika yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah konstruksi pemikiran yang muncul harus dipandang sebagai respons dan dealektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat.
Modernisasi dan globalisasi yang melanda dunia sekarang ini juga merambah wilayah Indonesia dengan segala dampaknya. Berakhirnya perang dingin telah memacu globalisasi dan meningkatkan saling keterhubungan antara Negara dan masyarakat, hampir disegala bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup, khususnya sebagai dampak dari kemajuan yang luar biasa dari teknologi transportasi, komunikasi dan informatika moderen.
Seperti wilayah-wilayah berpenduduk muslim lainnya, masyarakat Indonesia sebagai suatu kebudayaan dengan lokalitasnya menghadapi "krisis" di hadapan derasnya gelombang modernitas. Lazimnya wilayah lain, sejak awalnya dan terus berlangsung demikian, modernitas adalah entitas yang dipandang asing (di hadapan umat Islam maupun di dunia pesantren). Tetapi kita tahu bahwa modernitas itu di manapun menyelesak, meronta, dan memaksa masuk ke jantung kebudayaan.
Dalam konteks demikian, tafsir agama yang telah cukup santai menikmati "ketenangan" selama berabad-abad, menjadi terusik oleh sengatan transformasi modernisasi kehidupan tersebut. Klaim teologis Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih yang sering dikumandangkan dituntut konkresitas pembuktiannya. Pertanyaan yang sering dimunculkan adalah bagaimanakah hakikat kebakuan agama mampu bergerak lincah di kancah relativitas kehidupan duniawi? Kemampuan syarî'ah Islam merespon dan memberi jawaban kontekstual terhadap isu-isu modernitas seperti HAM, demokrasi, gender, akan menentukan validitas nilai, norma dan logika konvensional yang melingkupi kehidupan sebelumnya. Sebab transformasi sosial, pergeseran dan kompleksitas nilai kehidupan dan peradaban modernitas, pada galibnya memang menjadi representasi atas kebenaran itu sendiri.
Namun masalah krusialnya bukanlah apakah seorang muslim mempunyai komitmen pada hal-hal yang mendasar dalam Islam, --karena komitmen ini telah menjadi sentimen bersama, mayoritas umat Islam--melainkan bagaimana menunjukkan komitmen itu dalam kebijakan nyata dan keberadaan hukum dewasa ini, seperti disarankan Michael Hudson, "pertanyaannya, bukanlah dikotomi salah kaprah tentang, apakah Islam sesuai dengan perkembangan politik? Melainkan "sejauhmana dan Islam macam apa yang sesuai dengan (atau yang perlu untuk) perkembangan politik di dunia Islam dewasa ini?".
Untuk merespons tantangan global di atas, semua komunitas dunia Islam berlomba-lomba mencari metode dan pendekatan, termasuk umat Islam Indonesia. Sebagaimana diketahui umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas telah menunjukkan peranan nyata dalam sejarah yang panjang. Tidak saja secara historis hal itu terbukti sejak masa awal pembentukan republik, tetapi juga secara sosiologis ia berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. Proses tersebut berjalan mengikuti irama kehidupan yang wajar sesuai tuntutan dinamika masyarakat. Yang perlu dicatat bahwa meskipun perubahan-perubahan mendasar termasuk dalam pemahaman keagamaan terjadi karena adanya perombakan system, namun seringkali diawali dengan gerakan pemikiran yang dikumandangkan oleh sejumlah tokoh (intelektual, Kiyai maupun Tuan Guru).
Untuk kasus Indonesia peranan tokoh intelektual (secara individu dan institusional) dalam proses perubahan pandangan dan pemikiran keagamaan sangatlah dominan. Tokoh–tokoh, lembaga pendidikan serta organisasi keagamaan yang selama ini kadang-kadang diklaim mempunyai pemikiran ortodoks dan konvensional, mengalami pergeseran pemikiran dalam memahami agama akibat sengatan transformasi sosial, politik, yang mengglobal di atas. Terlebih lagi dalam situasi lokal domestik Indonesia, setiap upaya penyegaran pemikiran tidak selamanya mendapat respons negatif seperti pengkafiran, pemurtadan atau ancaman teror. Intinya secara sosiologis (iklim politik, budaya) upaya penyegaran pemikiran doktrin agama di Indonesia sangatlah kondusif.
Selain faktor-faktor di atas, faktor lain yang ikut menentukan adalah faktor pendidikan. Munculnya kaum intelektual, tokoh cendekiawan muslim yang menjadi motor penggerak pembaharuan atau pergeseran pemikiran di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari munculnya lembaga atau peningkatan sistem pendidikan modern di Indonesia. Dalam hal ini Edward Shils menyatakan.
Bahwa kaum cendekiawan adalah orang-orang yang modern bukan karena membenamkan diri dalam cara-cara perdagangan atau administrasi modern melainkan karena mereka terbuka kepada mata kuliah yang telah disiapkan tentang budaya intelektual modern di Perguruan Tinggi dan universitas.

Perkembangan berbagai universitas dan lembaga pendidikan agama ini telah membuka banyak kesempatan bagi kalangan Islam untuk mengembangkan diri. Perkembangan pendidikan dan aspek pendidikan di sektor formal dan informal telah memperlihatkan dampaknya pada perubahan sosial dalam konteks modernisasi masyarakat Islam. Dampak itu semakin terasa jika perhatikan di pesantren sebagai basis komunitas para tuan guru.
Sesuai dengan ideologi developmentalism pemerintah Orde Baru waktu itu dan terasa sampai hari ini, pembaruan pesantren dalam masa ini mengarah kepada pengembangan pandangan dunia dan substansi pendidikan pesantren agar lebih responsif terhadap kebutuhan tantangan zaman. Dalam konteks ini, misalnya substansi ilmu kalam yang diajarkan di pesantren diharapkan bukan lagi teologi Asy'ariyah atau Jabariyah, tetapi teologi yang kondusif bagi pembangunan, yakni teologi yang lebih mendorong bagi tumbuhnya prakarsa, usaha dan etos kerja. Begitu juga dengan fiqh, bukan hanya fiqh klasik personal tetapi juga fiqh sosial. Lewat modernisasi pendidikan pesantren ini, civitas akademika pesantren termasuk Tuan Guru secara langsung bertemu dengan ide-ide Islam yang telah disistematisasikan, baik oleh para ahli Barat (outsider) maupun dari kalangan internal Islam (insider). Realitas demikian hampir merata dijumpai di lembaga pondok pesantren termasuk di Lombok ini.
F.METODOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TUAN GURU
Dalam upaya penafsiran kembali hukum Islam (fiqh), para Tuan Guru di Lombok mendasarkan diri pada al-Qur'ân dan al-Hadîth dengan menerapkan beberapa prinsip yang dalam beberapa hal berbeda dengan paradigma pemikiran yang selama ini berkembang dikalangan Tuan Guru. Ada beberapa dasar yang digunakan oleh para Tuan Guru dalam melakukan reinterpretasi.
A. Pintu ijtihâd: Jalan Menuju Re-interpretasi Hukum
Islam secara formal melegitimasi aktifitas ijtihâd sebagaimana ditegaskan al-Qur'ân dan hadtîh Rasulullullah saw. Dikalangan Tuan Guru, keterbukaan pintu ijtihâd dipandang sebagai sebuah sarana untuk menterjemahkan pandangan hukum fiqh yang telah lama terbangun berdasarkan realitas perkembangan sosial masyarakat yang berkembang. Menurut TGH. Turmuzi Badaruddin, fenomena al-Syâfi'î dengan teori qawl al-Qadîm dan qawl al-Jadîd-nya merupakan bukti dimana sebuah pandangan (fatwa) hukum selalu dapat disesuaikan dengan realitas sosial yang ada. Dan fakta ini merupakan cermin dari kenyataan bahwa fiqh merupakan produk hukum yang dinamis dan fleksibel. Fleksibilitas hukum Islam adalah fakta yang menegaskan kenyataan keterbukaan ijtihâd dan selama ijtihâd itu berlaku dalam kasus hukum yang zhanni. Oleh karena hukum yang terlahir dari persepsi maupun fatwa 'ulamâ maka kenyataannya menjadi zhanni. Itulah sebabnya, setiap upaya memahami dan mengikuti mazhab hukum merupakan satu pilihan dan mazhab manapun yang harus dipilih bukan merupakan sesuatu yang terlarang. Artinya, kita diberikan kesempatan untuk menerima dan mengikuti mazhab manapun. Kecendrungan mengikuti mazhab Syâfi'î di pulau lebih disebabkan oleh adanya faktor, yang, karena mazhab ini memang telah berakar, bukan karena keharusan untuk mengikutinya.
B. Melepaskan Diri Dari Taqlid
Tidak semua orang sanggup memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya. Mengingat kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki seseorang bagaimanapun tidaklah sama. Setiap orang atau komunitas memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang tidak seragam, dan ketidakseragaman itu pada gilirannya membawa konsekuensi perbedaan dalam mengkonstruksi "ajaran agama". Untuk mengetahui hukum Islam yang akan diamalkannya, tentu mereka harus lewat perantaraan, yaitu harus mengetahuinya melalui mujtahîd. Dari sinilah muncul fenomena taqlîd.
Dalam perspektif ahli uşûl al-fqih, ada pembedaan yang tajam antara terminologi mujtahîd dengan non-mujtahîd, yang terakhir ini dikenal luas sebagai "para pengikut" atau "para peniru" (muqallîd) yang pertama. Dengan perkataan lain, seseorang yang bukan mujtahîd adalah muqallîd. Dalam konteks pemikiran Tuan Guru, melepaskan diri dari taqlîd bukanlah berarti menjauhkan diri dari pandangan imam mazhab, tetapi, bahwa mengikuti berbagai mazhab yang diyakini merupakan pilihan yang normatif dan diserahkan kepada pilihan kita. Barangkali menarik mengikuti pemikiran TGH. Shafwan al-Hakim berikut ini.
Memang sebagian besar para 'ulamâ kita masih mempertahankan satu mazhab, karena hal itu disebabkan masih belum meluasnya kajian fiqh al-Muqarin. Namun secara perlahan kondisi tersebut tidak selamanya bertahan mengingat kajian di Perguruan Tinggi sudah sangat terbuka untuk mengkaji fiqh antar mazhab dan semakin luasnya pengaruh alat transportasi dan transformasi juga membuka suasana yang lebih terbuka dan sebenarnya para 'ulamâ terdahlu sangat toleran terhadap terbukanya pemahaman yang lebih luas terhadap Islam dan kami berpendapat, bahwa toleransi itu sangat penting untuk dikembangkan sehingga terjadi arus pemikiran yang komunikatif, toleransi dan saling menghargai.

TGH. Akmaluddin menyatakan, bahwa pengklaiman terhadap masyarakat Lombok yang mempertahankan satu mazhab fiqh secara mayoritas adalah benar adanya. Tetapi, menurut kami, dalam tataran praktisnya tidak terfokus kepada satu mazhab. Ini berarti, bahwa dalam tradisi pemikiran hukum sesungguhnya tidak ada suatu ketentuan yang menegaskan kemestian mengikuti satu mazhab hukum.
Yang penting dicatat dari pernyataan di atas, adalah bahwa dengan tidak mengikatkan diri pada satu mazhab membuktikan fleksibilitas hukum (fiqh) Islam. Bagaimanpun, hukum Islam adalah bagian dari sebuah proses penalaran yang terkondisikan oleh situasi yang mengitarinya. Karena itu, eklektisisme dalam bermazhab dalam pengertian tidak terpaku pada satu doktrin mazhab adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi dalam masyarakat.
C. Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam
Seiring dengan perubahan zaman dan dampak perubahan sosial itu begitu hebat sehingga menimbulkan alienasi dalam hukum. Akibatnya muncul kebutuhan baru akan suatu filsafat hukum yang mampu merespons perubahan sosial. Semua Tuan Guru mengakui akan adanya perubahan itu seiring dengan adanya perubahan zaman. Hanya saja, mana yang lebih dominan, apakah hukumnya yang mengikuti zaman, ataukah zaman yang mengikuti hukum. Dalam konteks ini menarik ungkapan TGH. Husnul Hatori menyatakan.
Bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang banyak dibaca oleh umat Islam sekarang ini termasuk para 'ulamâ adalah produk-produk mujtahîd sebelum kita. Jadi semua doktrin bukan tanpa latar belakang. Latar belakang itu, oleh karenanya harus berdealektika dengan realitas sosial masa itu yang belum tentu sama dengan realitas masa sekarang.

D. al-Muhâfazah 'Ala al-Qadîm al-Şâlih wa al-Akhzu bi al-Jadîd al-Aşlâh
Menurut Tuan Guru, jalan menuju reformasi Islam (doktrin) beragam. Jadi, keotentikan dan kebangunan Islam, dengan demikian juga merupakan sesuatu yang mengambil bentuk plural. Sebab, keotentikan Islam bukan semata-mata sesuatu yang sifatnyta satu arah dan linier yakni yang hanya mendasarkan diri pada tradisi-tradisi masa lampau. Koetentikan tidak semata-mata bergerak mundur, tetapi juga harus bergerak ke depan. Artinya, keotentikan tidak bisa dicapai, kalau tidak menjangkar diri pada realitas yang dihadapi umat islam pada sekarang ini. Dengan demikian, keotentikan dalam konteks reformasi doktrin Islam ada sesuatu yang bergerak dua arah, kebelakang dan kedepan sekaligus. Akibatnya, berkembang dikalangan para Tuan Guru mainstream pemikiran "al-Muhafazah 'Ala al-Qadîm al-Salih wa al-Akhzu bi al-Jadîd al-Aşlah, memelihara warisan lama yang baik, serta mengadopsi produk modernitas yang lebih baik.
Jadi, pemikiran Tuan Guru berangkat dari tradisi, namun tradisi hanya dijadikan sebagai dasar pijakan untuk melakukan perubahan pemikiran. Dengan demikian, para Tuan Guru tidak menolak tradisi dan tidak menerimanya taken for grented. Namun, mengolahnya secara kreatif dan profosional. Tradisi ini bisa berupa praktek keagamaan dan yang lebih penting adalah tradisi pemikiran. Dengan demikian, tradisi warisan masa lalu mesti harus dihargai, sekaligus harus dihadapi dengan sikap kritis agar umat menjadi kreatif. Barangkali patut dicermati istilah taklid yang kritis dan kreatif, istilah yang sesungguhnya berasal dari kaedah "al-Muhâfazah 'Ala al-Qadîm al-Şâlih wa al-Akhzu bi al-Jadîd al-Aşlâh".
Dengan prinsip ini, upaya penafsiran dan penyegaran kembali doktrin hukum fiqh klasik merupakan upaya dari pembaharuan pemikiran. Karya-karya fiqh yang kita saksikan sekarang membuktikan semangat reinterpretasi hukum. Itulah sebabnya, pluralitas pemikiran fiqh adalah fakta yang aktual dari semangat perubahan dalam memahami hukum fiqh. Demikian tegas, TGH. Ahmad Taqi'uddin.
G. CATATA AKHIR
Berpijak pada data-data serta pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa catatan: Pertama, suatu upaya rekonstruksi pemikiran apapun bentuknya, maka pergeseran pemikiran fiqh Tuan Guru dengan segala tawarannya tidaklah lahir dari ruang hampa. Tetapi ia lahir bersama tuntutan dan kebutuhan zaman serta realitas yang terus menerus memaksa muncul pembaharuan terhadap konstruksi lama. Maka harus diyakini bahwa dekonstruksi-rekonstruksi sebuah pemikiran, khususnya hukum Islam selalu bergumul dengan konteks sosial yang berkembang. Dengan demikian melihat kepada proses ini, rekonstruksi ataupun reinterpretasi hukum Islam lahir karena adanya tuntutan sekaligus kebutuhan untuk melakukannya, bukan semata-mata untuk menggugat masalah-masalah lama dalam tradisi Islam klasik. Antara tuntutan dan kebutuhan ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Tuntutan adalah wujud material-eksternal yang secara langsung tampak. Oleh karena itu Islam dituntut untuk melihat unsur yang ada diluar dirinya, untuk selanjutnya melakukan otokritik terhadap dirinya. Sedangkan kebutuhan adalah wujud formal-internal hukum Islam itu sendiri yang secara langsung tampak dalam berbagai diskursus demi menyelaraskan antara kebutuhan dan tuntutan. Dan tuntutan tersebut melanda seluruh komunitas masyarakat termasuk daerah Lombok sebagai basis komunitas Tuan Guru yang menjadi obyek penelitian ini.
Kedua, adapun dasar-dasar teoretis dan metodologi pergeseran paradigma pemikiran fiqh para Tuan Guru yang menjadi objek penelitian ini adalah adanya keyakinan pintu ijtihâd tetap terbuka, melepaskan diri dari taklid, prinsip dinamisasi dan elastisitas hukum Islam seiring dengan transformasi zaman serta menggunakan prinsip "al-Muhâfazah 'Ala al-Qadîm al-Şâlih wa al-Akhzu bi al-Jadîd al-Aşlâh".
DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan, al-Madkhal Li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyah, Bagdhad: Matba’ah al-Ma’ani, 1969.

Abdullah Ahmad al-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah, I. (terj) Ahmad Suaidi dan Amiruddin al-Rani, Yogyakarta: LKiS, 1994

Abu Daud, Sunan Abi Daud, IV Bairut: Dâr al-Fikr, 1994

Abû Ishâq al-Shairazi, al-Luma’ Fi Uşûl al-Fiqh, Libanon: Dâr al-Kutub, 475 H.
Ahmad Abû Hatim at-Tamimi al-Bastiy, Şahîh Ibnu Hibbân, Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1993

Ali Maschan Musa, "Jadilah Kiai Advokasi", dalam Majalah, Aula, No.02, Tahun XXVI, Pebruari 2004

Amin Syukur, “Fiqh dalam Rentang Sejarah”, dalam Noor Ahmad dkk, Epistemologi Syara’; Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Amir Aziz dan Wildan, "Geliat Formalisasi Syari'at di Pulau Seribu Masjid" dalam, Ulumuna, Vol.VII, Edisi 11, No.1 Januari-Juni, 2003

Ann Elisabeth Mayer, Islam Tradition and Politics Human Right, London: Pinter Publishers, 1995.

Asmuni Abdurrahman, "Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Yudian W. Asmin, (ed). Kearah Fiqih Inodenesia, Yogyakarta: FSHI, 1994.

Asnawi, SoliDâr itas Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan: Suatu Kajian Sosio-Kultural Religius Pada Masyarakat Sasak, Mataram: STAIN, 1997.

Edward Sill, "Kaum Cendekiawan Dalam Perkembangan Politik Negara-negara Baru", dalam Aswab Mahasin dan Ismet nasir (ed), Cendekiawan dan Politik, Jakarta: LP3S, 1983.

Hasan Sho'ub, Islam dan Revolusi Pemikiran Dialog Kreatif Dan Kemanusiaan, (terj). Lukman Hakiem, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

Hasan Sutanto, Hermeneutik, Prinsip dan Metode Penafsiran al-Kitab, Malang: Seminari al-Kitab Asia Tenggara, 1989.

Hasbi al-Shiddiqie, Pengantar Hukum Islam, I, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Ibn al-Qaiyîm al-Jauzi, I’lâm al-Muwâqî’in ‘An Rab al-‘Âlamîn, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991

Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qâdim dan Qawl Jadîd, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Jamaluddin Athiyah, Turats al-Fiqh al-Islam, Bairût: Dâr al-Fath, 1967.

John O. Voll, "Renewel and Reform ini Islamic History: Tajdid and Islah",dalam John L. Esposito (ed). Voice of Resurgent Islam, Oxford: Oxford University Press, 1983

Kamaruddin dan Tjuparmah Kamaruddin, Kamus Istilah Karya Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Kamaruddin Hidayat, “Arkoun dan Tradisi Hermeneutika”, dalam J.Hendrik Meuleman (peny), Tradisi Kemodernan dan Meta Modernisme, Yogyakarta: LKiS, 19996
Kanjian: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi Daerah NTB, no. 1 Maret 2002

KH. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqkih Sosial, Yogyakarta: LKiS, 1990.

Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama Tuhan Dâr i Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, (terj). R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta. Serambi, 2004.

Mahmûd Saltût, al-Islam Aqîdah Wa Syarî’ah, Kairo: Dâr al-Qalam, 1966.

Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara,Yogyakarta: LKiS, 200.

Mircea Eliade dan Joseph Kitagawa (ed), The History of Religion: Eassys in Methodology, Chicago: The University of Chicago, 1985

Muhammad Abid al-Jâbiri, Iskâliyat al-Fikr al-‘Arabi al-Mu’âşir, (Bairût: Markaz Dirasah al-Wihdah al-‘Arabiyah, 1989

Musâ Kamîl, al-Madkhal Ila Tashrî’ al-Islāmy, Bairût: Muassasah al-Risālah, tt.
Nasr Hamîd Abû Zaid, al-Takfîr Fi Zamân al-Tafkîr, Kairo: Sina’i Li al-Nasr, 1995

Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1995.

Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat di Indonesia, Jakarta: INIS, 1998.

Sayed Husen Nasr, Ideals and Realities of Islam, London: Unwin Paperbacks, 1979

Sumanto al-Qurthubi, Era Baru Fiqh Indonesia,(Yogyakarta: Cermin, 1999.

Wawancara dengan KH. Muhit al-Lefaqi di Ampenan, Kota Mataram

Wawancara dengan TGH. Ahmad Taqi'uddin di Bonder, Lombok Tengah

Wawancara dengan TGH. Akmaluddin di Mamben Daya, Lombok Timur

Wawancara dengan TGH. Husnul Hathori, di Mataram, Kota Mataram

Wawancara dengan TGH. Ibrahim Thoyib, di Cempaka, Lombok Tengah

Wawancara dengan TGH. Muharrar Mahfudh, di Kediri, Lombok Barat

Wawancara dengan TGH. Safwan al-Hakim, di Kediri, Lombok Barat

Wawancara dengan TGH. Turmuzi Badaruddin, di Bagu, Lombok Tengah

Evaluasi Program LenSA

2008-02-28T23:41:00.000-08:00

ADVOKASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
DIKABUPTEN DOMPU - NTB

Lembaga Studi Kemanusiaan (LenSA), Kedatangan Tamu dari DFID (Smitha Notosusanto dan Smantaha Mitra), TAF (Robbin Bush dan R. Alam Surya Putra) serta Oxfam.. kedatngan para tamu tersebut, berhajat untuk melihat lebih jauh perkembangan Program LenSA bermitra dengan TAF, dalam rogram bertajuk "Mendorong Kebijakan Anggaran berpihak pada Masyarakat Miskin dikabupaten Dompu... sejauh ini LenSA, sudah bekerjasama dengan TAF dalam 6 bulan, dengan capaian hasil, ter realokasinya anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dgn total nilai 11 miliard dala kebijakan pendidikan dan kesehatan dikabupaten Dompu...
Para Tetamu tersebut berkunjung pada tanggal 7 - 9 Februari dikabupaten Dompu, dan bertemu langsung dengan Skuad LenSA, Komunitas dampingan, yaitu DPA Dompu, Instansi terkait seperti Dinas, Dikes, Bapeda, serta jajaran pemda lainnya, serta terahir berdiskusi langsung dengan Bupati Dompu Bapak Syaifurrahman Salman, SE

Program Mendorong Kebijakan Anggaran yang berpihak pada masarakat pada sector mendasar (Pendidikan dan Kesehatan), merupakan sebuah design advokasi yang bebasis paradigma kemitraan dengan pemrintah sebagai penentu kebijakan,......

serta melakukan pengorganisiran masyarakat sipil sebagai kekuatan politik dalam mengawal perubahan anggaran pada kebijakan dasar dimaksud, sadar dengan posisi dan eksistensi Government dan masyarakat sipil tersebut, maka alur advokasi yang digunakan oleh LenSA dalam mewuJudkan Capaian Program, menggunakan pendekatan structural dan cultural.
Dilevel structural LenSA Membangun kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis, dengan capaian adanya perubahan alokasi anggaran pada sector pendidikan dan kesehatan, sejauh ini kebijakan tersebut (januari 2008), telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah, walau banyak hal yang belum rampung dalam tataran supra maupun ifrastrukturnya, secara substansi kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis yang diawali dengan komitment pimpinan daerah (Bupati Dompu), memang belum sesuai dengan harapan LenSA secara konseptual, karena persoalan mendasar dalam kebijakan tersebut adalah objek yang belum proporsional dan berdasarkan fakta (baseline LenSA).
Pada level Cultural LenSA melakukan pengorganisiran jaringan dan elemen masyarakat sipil lannya, lebih khusus kalangan pimpinan agama (ormas ormas), guna ikut memperjuangkan persoalan keberpihakan anggaran yang bersentuhan langsung dengan keentingan masyarakat Dompu, pengorganisiran tersebut berujung pada pembentukan instrument bersama jaringan serta tokoh element sipil Dompu, selanjutnya disebut dengan Dewan Peduli Anggaran (DPA) Kabupaten Dompu.
Advokasi Kebijakan kebrpihakan anggaran bagi masyarakat kabupaten Dompu, sejak April 2007 – Januari 2008, mendapat dukungan dan respon positif dari banyak kalangan, dua matra perjuangan yang mendapat sorotan public Dompu, yaitu ;
-Kebijakan Pendidikan dan kesehatan Gratis
-Analisa Aggaran serta Kontrol APD 2008 oleh LenSA dan DPA – Dompu
Opini dan pandangan atas tahapan advokasi selama ini, cukup psitif atas kehadiran upaya advokasi kebijakan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat Dompu seutuhnya, karena kebijakan tersebut cukup “langka” diperdebatkan oleh public Dompu, yang kerap sibuk dengan diskusi dan ceramah ceramah politik praktis kepentingan Kelompok.
Selanjutnya banyak pihak berharap sustainability advokasi dan gerakan yang dilakukan oleh LenSA dan DPA, kedepan terus berlanjut, dalam mengawal kebijakan Kebijakan pemerintah, serta melakuakn penguatan masyarakat sipil lainya, baik itu dalam kontek isu pendidikan dan kesehatan Gratis, maupun kebijakan kebijakan lainya, lebih lebih pengawalan terhadap kebijakan Anggaran di kabupaten Dompu.

CAPAIA PROGRAM
Terhitung satu semester (6 Bulan) Mei 2007 – Januari 2008 perjalanan Program LenSA di kabupaten Dompu, ada beberapa capaian target program yang bisa dilihat, yaitu :
1.Teralokasinya anggaran Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Dikabupaten Dompu sejumlah 11 Miliard dalam APBD 2008, yang tertuag dalam kebijakan Pendidikan dan kesehatan Gratis.
2.Terbentuknya instrument Sipil, Dewan Peduli Anggaran (DPA) kabupaten Dompu, sebagai element CSO yang konsen terhadap isu isu keberpihakan anggaran bagi kepentingan masyarakat Dompu.

DAMPAK PROGRAM
1.Menguatnya komitmen Pemerintah atas partisipasi Publik dalam kebijakan public pemerintah, lebih lebih dalam kebijakan anggaran, sejauh ini Pemerintah daerah dan legislative sangat terbuka dengan kehadiran LenSA dan DPA Dompu.
2.Terbentuknya kesadaran dan partisipasi public Dalam merespon dan ikut serta mendorong kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, serta realokasi anggaran dalam APBD 2008 bagi kepentingan masyarakat, Tingginya respond an partisipasi public dalam segala kegiatan LenSA Dan DPA Dompu.
3.Masyarakat dapat merasakan secara langsung realokasi angaran sejumlah 11 Miliard, dalam kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun 2008 ini.

REKOMENDASI DAN RENCANA KERJA
Bersandar pada capaian kerja dampak, kekuatan serta kelemahan yang ada, maka Kedepan LenSA berencana akan terus melakukan kerja kerja penguatan strukur dan cultur dikabupaten Dompu, dalam mendorong terciptanya tatanan pemerintahan yang baik dan membangun keberpihakan kebijakan pada kepentingan masyarakat Dompu secara umum, dalam merancang capaian tesebut LenSA akan melakukan Program;
1.Melanjutkan program assistensi sampai pada tahapan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pendidikan dan kesehatan Gratis dikabupaten Dompu, dengan terus menerua malakukan Penguatan Eksistensi LenSA dan DPA sebagai element control dan perbaikan kebijakan anggaran dikabupaten Dompu., serta kegiatan advokasi relevan lainnya.
2.Melakukan RIA (regulation Impact Analisis) pada sector kebijakan kebijakan pemerintah yang bersentuhan dengan sector mendasar.
3.Melakukan kampanye dan advokasi kebebasan public dalam mengakses Informasi dan kebijakan pemerintah daerah, sebagai bentuk penguatan kapasitas kelembagaan partisipasi pubik terhadap penyusunan dan pembuatan regulasi daerah.

Demikian Laporan evaluasi, kami susun berdasar pengalaman serta realitas lapangan, semoga kedepan menjadi bahan refleksi bersama dalam mengawal perubaan yang lebih baik, Semoga…..!

Reposisi NU

2008-02-20T09:43:00.001-08:00

Refleksi Ultah NU Ke-82, 31 Januari 2008*

NU ke depan perlu mempertimbangkan kemungkinan keluar dari konservatisme yang selama ini mengungkungnya menuju progresivisme dan selanjutnya tampil sebagai penggerak pembaruan pemikiran Islam. Sebab, setia pada konservatisme hanya akan menjadikan NU semacam sebuah prasasti bagi masa lampau, bukan proyeksi untuk masa depan.

Dalam satu dekade terakhir, NU tidak lagi menjadi bidan yang membantu proses lahirnya pikiran-pikiran besar Islam. Sudah lama tak terdengar diskursus dan wacana keislaman yang dikelola secara kreatif oleh organisasi ini. Dari sudut pemikiran keislaman, persisnya beberapa tahun ini, NU dalam posisi stagnan dan mauqûf.
Cetusan gagasan brilian NU seperti istinbâth jamâ`i (ijtihad kolektif), acuan kemaslahatan, kontekstualisasi kitab kuning, dan bermazhab secara manhaji (metodologis) cenderung tidak berkelanjutan. Alih-alih menariknya maju, di sela-sela muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2004, beberapa peserta Bahtsul Masa'il Mawdlu`iyah meminta agar rumusan Munas Alim Ulama NU di Lampung tentang "Prosedur Pengambilan Hukum dalam NU" yang progresif itu, ditinjau kembali. Sejumlah poin dalam keputusan itu dianggap terlalu liberal dan menyimpang dari Ahlussunnah Waljamaah. Ironikah?
Sebagian pengamat mengeluhkan sepinya percakapan intelektual dalam NU. Menurut sebagian pihak, petinggi NU lebih banyak mewiridkan pikiran-pikiran lama sehingga tidak menarik untuk ditulis, ketimbang menciptakan pemikiran keislaman baru. Menghadapi berbagai jenis mazhab pemikiran keislaman kontemporer yang saling berhadapan, paling jauh fungsionaris NU mutakhir meneguhkan bahwa NU berada di tengah; bukan di tepi kiri dan tidak pula di margin kanan.
Itu sebabnya, NU kerap tampak gamang dan ambigu dalam bersikap. Ambivalensi NU itu dijadikan peluang oleh ormas Islam lainnya untuk merebut sebagian warga NU. Tak sedikit warga NU yang kini bercipratan ke ormas dan institusi lain yang dianggap memiliki pemikiran keislaman yang lebih pasti dengan keberpihakan yang jelas. Sebagian kaum nahdliyyin mengalami diaspora dan keterpencaran.
Hemat saya, NU perlu melakukan reposisi paradigmatik. Pertama, jalan moderatisme (tawassuthiyah) yang ditempuh NU mesti diberi karakter yang lebih konkret. Berhenti pada penjelasan artifisial bahwa NU tidak liberal dan tidak pula fundamentalis, menampik Barat juga Timur, tentu tak memadai. Tetap perlu dicari jawaban atas sebuah pertanyaan yang lebih tajam tentang model moderatisme yang hendak dikembangkan NU. Tawassuth, tawazun, dan i`tidal yang lazim dikemukakan merupakan soundtrack dan pernyataan umum (lafzh `am) yang memerlukan spesifikasi rinci (mukhashshish) pada tataran konseptualisasinya. Ketidak-jelasan konsep moderatisme itu, tak ayal lagi memicu warga NU untuk menafsirkannya sendiri-sendiri dan orang lain pun menyimpulkannya secara beragam. Ada yang berkata bahwa moderatisme NU adalah nama lain dari oportunisme dan konformisme. Yang lain berkomentar, moderatisme NU adalah bungkus dari konservatisme.
Kedua, NU ke depan perlu mempertimbangkan kemungkinan keluar dari konservatisme yang selama ini mengungkungnya menuju progresivisme dan selanjutnya tampil sebagai penggerak pembaruan pemikiran Islam. Sebab, setia pada konservatisme hanya akan menjadikan NU semacam sebuah prasasti bagi masa lampau, bukan proyeksi untuk masa depan.
Modal dasar menuju progresivisme itu sebenarnya sudah dikantongi, yaitu keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung, 21-25 Januari 1992. Dengan memperkukuh landasan pacu keputusan Lampung itu, saya meyakini proyek pembaruan pemikiran Islam dalam tubuh NU bisa berlangsung mulus.
Terlampau jelas; dalam zaman yang serba cepat dan kompleks ini, siklus pembaruan pemikiran Islam tak perlu menunggu masa seratus tahun (fi kulli mi'ati sanah). Membatasi kehadiran pembaru (mujaddid) hanya dalam setiap 100 tahun berarti membiarkan masalah terus menumpuk tanpa penyelesaian. Pembaruan tak perlu jeda. Ia diperlukan setiap tahun, bahkan bulan dan minggu.
Sekiranya ruang aktualisasi pemikiran di dalam NU kian diperlebar, maka bilangan pemikir berlatang belakang nahdliyyin akan mampu memanggul tugas mulia itu. Insyaallah!

*Oleh Abd Moqsith Ghazali (Intelektual Muda NU)

Advokasi Dompu - NTB

2008-02-01T06:50:00.000-08:00

Assistensi Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis
Di Kabupaten Dompu

Program assitensi kebijakan pendidikan dan kesehatan di kabupaten Dompu, merupakan upaya langsung mendampingi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, disisi lain program ini secara subtansi ingin mewujudkan keberpihakan anggaran pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat semakin kuat, berdasasarakn hasil analisis yang dilakukan ole LenSA NTB, sejak tahun 2005, Anggaran Sektor pendidikan baru mencapai angka 7,01 % dan kesehatan pada angka 0,06 %, pada tahun 2006 38,9 % sektor pendidikan dan 8,0 % pada sektor kesehatan, sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan yaitu 27,1 % sektor pendidikan serta 7,9 % pada sektor kesehatan.

Ibarat gayung bersambut niatan tersebut direspon positif oleh pemerintah daerah kabupaten Dompu, pertanda tersebut bukan saja dilandasi dengan komitmen kuat pemerintah daerah kabupaten Dompu, dalam wujud melahirkan surat keputusan Bupati No 193, yang meninjuk Tim perumus kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, yang secara tidak langsung menunjuk LenSA sebagai leading sektor perumusan ide ide kebijakan tersebut, akan tetapi disisi lain bentuk kerja sama satker (satuan kerja) dinas dinas dikabupaten Dompu yang akan terlibat dalam rencana kebijakan tersebut, dapat bekerjasama dengan Tim perumus yang dipimpin oleh LenSA – NTB.
Tahapan kerja yang dilakukan oleh LenSA dalam merumuskan model kebijakan tersebut, diawali dengan penyamaan persepsi TIM perumus dalam diskusi penguatan kapasitas, dengan melakukan pembacaan secara spesifik terhadap peta persoalan dan potensi sektor pendidikan dan kesehatan dikabupaten Dompu, instrment yang digunakan adalah penemuan fakta dilapangan sebagai wujud dari keinginan masyarakat, ahirnya hasil pertemuan tersebut menjadi kerangka awal bagi LenSA untuk merumuskan lebih jauh tentang rencana kebijakan pendidikan dan kesehatan Gratis dikabupaten Dompu.
Sejauh ini tahapan yang sudah dilakukan oleh LenSA Sejak Bulan Mei – Juli 2007, yaitu ;
1. Melakukan Pemetaan masalah sektor pendidikan dan kesehatan dikabupaten Dompu
2. Menganalisis Peta Peluang dan Potensi masalah pendidikan dan kesehatan, sebagai sebuah konklusi mengatasi problematikanya
3. Merumuskan model kebijakan pendidikan dan kesehatan Gratis Dikabupaten Dompu
Adapun untuk tahapan kerja tahun 8 (delapan Bulan Kedepan), LenSA akan lebih banyak mempertegas;
1. Mempertajam Juklak Juknis Pendidikan dan kesehatan Gratis dikabupaten Dompu.
2. Ikut serta melakukan sosialisasi dan mempermudah masyarat mengakses pelayanan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis tersebut, dianataranya menerbitkan buku panduan mendapatkan pelayanan.
3. Melakukan Pengawasan dan Monitoring terhadap Kebijakan pendidikan dan Kesehatan gratis yang efektif berjalan januari 2008 ini.

Islam Moderat dan Ancaman Timur Tengah

2008-01-26T02:54:00.000-08:00

Kencangnya penetrasi Wahabi dan Islam fundamintalis tentunya menjadi ancaman serius bagi ormas Islam moderat (Ummatan Washato) di Indonesia. Kwantitas umat Islam terbesar didunia tentunya menjadi daya tarik menggiurkan untuk menyebarkan paham keagamaan mereka. Peluang mereka sangat besar untuk masuk mengingat taraf pendidian serta ekonomi umat Islam Indonesia paling rendah didunia. Oleh sebab itu, sudah saatnya aktivis Islam membuka mata dan telinga membaca fenomena keagamaan yang terjadi.

Yusuf Tantowi
* Devisi Kajian dan Penerbitan Lensa NTB

Kini tantangan ormas moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Nahdlatul Wathan (NW) dan Muhammadiyah semakin berat. Tantangannya bukan hanya bagaimana mempertahankan jamaah dan jam’iyah semata. Namun juga bagaimana ketiga ormas terbesar itu mampu menghalau derasnya penetrasi timur tengah yang ingin ‘memurnikan’ Islam Nusantara. Gejolak sosial keagamaan yang merebak belakangan ini menjadi bukti bahwa penetrasi yang dilakukan mulai menggerogoti jamaah tiga ormas besar itu.

Rupanya mereka tidak hanya datang membawa doktrin keagamaan baru ala timur tengah, tapi juga didukung support dana yang besar. Bersamaan dengan itu, idiom-idiom jihad dan penegakan syari’at ditebar kemana-mana. Dan dengan berbagai cara mereka tidak pernah lelah menjajakan ideologinya untuk menjaring pembeli (pengikut) sebanyak mungkin.

Ketika NU, NW dan Muhammadiyah masih menggunakan strategi ‘bertahan’ dalam menjalankan roda organisasi, mereka malah memakai strategi ‘menyerang’. Guna menjaring pengikut, mereka tak segan bergerilia kekantong jamaah NU, NW dan Muhammadiyah sampai kedesa-desa. Makanya jangan kaget kalau ada kelompok keagamaan yang begitu semangat melakukan ekspansi memperbanyak pengikut dan pengaruh.

Jika fenomena ini tidak mampu dibaca oleh tokoh-tokoh NU, NW dan Muhammadiyah, maka bersiaplah menjadi ormas yang ditinggal ‘hijrah’ oleh pengikutnya. Bila mereka berhasil mengambil hati jamaah NU, NW dan Muhammadiyah, perlahan ormas kultural ini akan meninggal tradisi yang selama ini mereka bangun. Jika sudah demikian, bersiaplah menjadi ormas yang tinggal logo dan bendera.

Pertanyaannya, mengapa masyarakat Indonesia begitu mudah beralih ideologi keagamaan ? Sedikitnya ada tiga penyebabnya. Pertama, dari segi usia ketiga ormas tersebut sudah memasuki usia senja. Geraknya mulai lamban dan gagap merespon perubahan yang terjadi disekitarnya. Pada hal problem sosial keagamaan semakin rumit dan konflek. Diluar juga terus bermunculan berbagai aliran baru yang geraknya sangat lincah dan agresif menjajakan ideologinya.

Kedua, menjadikan masjid sebagai basis gerakan. Kelompok baru ini memang lihai. Ditengah pengurus ormas yang sudah mulai meninggalkan masjid dan musholla karena sibuk dengan agenda-agenda lain. Mereka begitu gencar ‘memakmurkan’ masjid. Dengan begitu perlahan mereka menguasai, lalu menghilangkan tradisi-tradisi lama dilingkungan masjid.

Ketiga, penyebab kemandulan ormas lama ini, selain sudah mapan secara materi juga sudah mendapatkan prevelese yang besar dari masyarakat. Disamping itu keterlibatan tokoh-tokoh ormas mapan ini dalam perebutan posisi-posisi politis ditingkat daerah sampai nasional. Akibatnya energi mereka habis untuk merebut dan mempertankan kekuasaan di pemerintahan. Konsekuwensinya, jamaah mereka ditingkat bawah terabaikan. Celah ini dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk menawarkan model keagamaan baru yang klaim paling murni dan otentik.

Kondisi diatas menjadi otokritik kedalam bagi ormas NU, NW dan Muhammadiyah agar tidak jemu mengopeni jamaahnya. Tantangan lain yaitu merebaknya fundamentalisme agama. Masalah ini bukan saja menjadi tantangan Islam moderat tapi juga tantangan serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Belakangan ini, kita juga mengetahui kelompok fundamentalisme agama juga bersuara atas nama demokrasi.

Berdasar pembacaan diatas, pentingnya tokoh NU, NW dan Muhammadiyah bergerak bersama dan merapatkan barisan agar Islam moderat tetap menjadi roh perjuangan bersama. Oleh sebab itu menurut saya Islam moderat menjadi jawaban ditengah gencarnya manuver-manuver Islam fundamentalis.Islam moderat membawa harapan bagi terpeliharanya tradisi keagamaan yang sudah ratusan tahun tertanam di tanah air ini.

Belajar dari Pasar

Saya mengibaratkan ormas Islam seperti NU, NW dan Muhammadiyah ibarat pasar tradisional berhadapan dengan super market. Sekarang super market menjamur dimana-mana. Tumbuh subur sampai sudut-sudut konplek perumahan. Super market selain dikelola dengan manajemen pemasaran modern, juga didukung modal besar dari perbankkan dengan jaringan pemasaran luas. Guna memancing pembeli mereka tidak segan memasang iklan dimedia massa dengan biaya puluhan sampai ratusan juta. Belum cukup, ditawarkan juga berbagai iming-iming diskon yang menggiurkan.

Super market juga dibangun diatas lingkungan yang bersih dan barang yang higinis. Sementara pasar tradisional dikenal dengan tempat yang kumuh, becek dan bau. Dari konsepnya saja bisa kita amati, kalau pasar tradisional itu karakternya menunggu pembeli. Meski sama-sama bertujuan mencari laba, bedanya pasar tradisional masih menggunakan ‘strategi menunggu’ sedangkan supermarket sudah memakai ‘strategi menjemput untuk menggaet pembeli.

Belakangan ini para pedagang dan pengamat pasar tradisional menghawatirkan banyaknya pasar tradisional yang tutup. Ini terjadi bukan hanya karena sepinya pembeli, tapi juga disebabkan oleh serangan pasar modern yang semakin gila-gilaan. Fenomana ini jelas menjadi ancaman bagi pedagang kecil (bakulan) dan menengah. Pada hal sekian juta penduduk negeri ini menggantungkan penghidupanya dari pasar stradisional. Bukankah fenomena ini juga menimpa ormas-ormas Islam besar Indonesia ?.

Kencangnya penetrasi Wahabi dan Islam fundamintalis tentunya menjadi ancaman serius bagi ormas Islam moderat (Ummatan Washato) di Indonesia. Kwantitas umat Islam terbesar didunia tentunya menjadi daya tarik menggiurkan untuk menyebarkan paham keagamaan mereka. Peluang mereka sangat besar untuk masuk mengingat taraf pendidian serta ekonomi umat Islam Indonesia paling rendah didunia. Oleh sebab itu, sudah saatnya aktivis Islam membuka mata dan telinga membaca fenomena keagamaan yang terjadi.

Bagi saya, ancaman ini sangat serius. Ia sangat berpotensi mengancam keberagaman dan demokrasi yang mulai tumbuh dinegeri ini. Bila kelompok ini semakin besar tidak menutup kemungkinan untuk mengubah dasar negara Pancasila dan UUD 45 kemudian diganti dengan ideologi keislaman yang mereka anut. Jika ini berhasil, sudah tentu kita akan kembali pada perdebatan panjang diawal pendirian negara ini.

Dan kita tahu perdebatan itu sangat melelahkan. Ini yang ditakutkan berbagai kalangan yang selama ini menolak diberlakukannya syari’at Islam ditanah air. Ormas Islam moderat bukan menolak syari’at Islam, tapi menolak politisasi syari’at Islam. Jadi syari’at Islam cukup sebagai pegangan hidup dalam kehidupan beragama dan berbangsa tanpa tekanan dan paksaan.

Sosok dan Kiprah Generasi Muda NU NTB

2008-01-26T02:49:00.000-08:00

Santri Yang Memilih Jalan Advokasi

Selama melakukan pembelaan, Ely mengaku punya pengalaman menarik. Suatu hari dia kedatangan seorang Ia mengaku rumah tangganya diambang kehancuran. Suaminya ingin kawin lagi dengan perempuan lain pada hal dari perkawinannya sudah membuahkan dua orang anak. Ketimbang dimadu, ibu ini akhirnya memutuskan bercerai dengan suaminya. “Tadinya dia patah semangat dan putus asa. Setelah beberapa kali konsultasi dengan saya, dia kembali tegar menjalani hidupnya,” tuturnya

RABU, (20/11) 2007 Ponpes Daarul Qur’an Bengkel Lombok Barat dijubeli oleh ribuan jamaah Nahdiyin. Mereka datang menghadiri tablig akbar yang dihadiri oleh KH. Manarul Hidayat dari Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama Jakarta bersama Yeny Zanuba Wahid, putri mantan presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga staf khusus Presiden SBY.

Tablig akbar ini diadakan oleh PC.NU Lombok Barat bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat Miskin (AMPRM) Lombok Barat. Melalui tablig akbar ini ditegaskan komitmen warga nahdiyin agar anggaran negara bisa langung menyentuh masyarakat bawah.

Dari berbagai penelitian yang diadakan lembaga independent ternyata sebagian besar anggaran publik, khususnya anggaran kesehatan justru tersedot untuk belanja aparat dibanding belanja publik. “Repotnya lagi, dana–dana itu bocor disana-sini,” kata Bq.Ely Mahmudah, ketua Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU NTB.

Hal ini menurut Ely disebabkan karena berbagai anggaran publik itu tidak dibuat melui mekanisme yang partisifatif. Sementara kontrol masyarakat terhadap penggunaan dana itu juga lemah. Untuk merubah keadaan itu, kebiasaan yang tidak baik itu harus dirubah.

Melalui tablig akbar ini masyarakat, termasuk para pengambil kebijakan diingatkan agar amah dalam membelanjakan anggaran daerah.”Jadi kita berharap setiap kebijakan publik yang dibuat melibatkan partisipasi masyarakat secara luas,” tambah koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat Miskin (AMPRM)Lombok Barat ini.

Tak lepas dari itu, tablig akbar ini menandakan sekarang gerakan anak muda Nahdlatul Ulama (NU) NTB semakin luas dan variatif. Ada yang masih tekun memberikan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat bawah Sebagian lagi bahkan gerakannya sudah mulai menyentuh level kebijakan. Menurut mereka, sebagian besar kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif tidak menyentuh secara signifikan kepada masyarakat. Berikut sosok dan kiprah kader perempuan NU dibalik suksesnya tablig akbar kemarin.

Pesantren

Bq. Ely Mahmudah lahir 5 Desember 1968 di Malang,. Almarhum bapaknya berasal dari Pademara Kec.Sakra Lombok Timur. Ibunya berasal dari Singosari Malang Jawa Timur. Walau orang tuanya berasal dari daerah yang berbeda tapi SD, MTs dan MAN di Mataram. Karena berasal dari keluarga yang taat beribadah, setamat Aliyah ia lalu dikirim ke Pondok Pesantren Shalafiyah Syafiiah Situbondo Jawa Timur. Di Ponpes yang dipimpin oleh KH. Fawaid Hariri itu, Ely Mahmudah masuk di Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Selama dipesantren Ely mengaku sangat dibatasi kyai. Mulai dari pola makan, cara berpakaian, harus puasa Senen-Kamis. Shalat Dhuha dipagi hari dan shalat Tahajjud disepertiga malam. “Di sana kita diajarkan menjadi orang baik. Baik secara ritual maupun spiritual,” ucap kata anak pertama dari tujuh bersaudara ini. Diluar itu santri tetap dituntut berprestasi secara akademis.

Dari sana ia lalu merasakan begitu besar peran kyai pada santrinya. Kyai begitu dikagumi dan dihormati. Tak heran kemudian kyai seolah mempunyai ikatan batin dengan para santrinya. “Meski sifatnya paksaan, ternyata itu latihan yang sangat berguna bagi kita ketika kita beranjak dewasa,” ungkapnya. Oleh karena itu Ely Mahmudah mengaku sangat bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan menuntut ilmu di pondok pesantren.

Walau mengaku ‘bahagia’ selama diponpes, Ely ternyata kurang setuju dengan kehidupan pesantren yang tidak sensitif terhadap perempuan. Perempuan tidak diberikan ruang kekebasan yang setara dengan laki-laki. Akibatnya, budaya patiarkhi tumbuh subur dipesantren. “Pada hal didalam Al-qur’an Allah berfirman, ‘Khaerunnas amfau linnas’. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat bagi sesamanya,” ucap perempuan yang tinggal di Pejeruk Ampenan kebon Bawak Timur ini.

Mengacu firman Allah itu, Ely Mahmudah kemudian mulai melakukan berbagai upaya untuk memberikan pencerahan bagi kaum perempuan. Melalui Senat Mahasiswa Ely mengadakan berbagai seminar, workshop, diskusi yang membahas berbagai persoalan yang menyangkut tentang perempuan.

Jalan Advokasi

Setelah berhasil menyelesaikan study dengan gelar S.Ag, Ely langsung balik ke Lombok. Di daerah ini ia kemudian berkiprah di organisasi Ikatan Santri Alumsi Shalafiyah Syafiiyah Situbondo (IKSASS) NTB. Tak lama setelah itu kemudian bergabung dengan Fatayat NU Ranting Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram.

Melalui badan otonom (Banom) NU ini Ely kembali menggiatkan aktivitas advokasinya. Pada tahun 1994 Fatayat NU bekerjasama dengan BKKBN dan Departemen Agama membuat Program Manajemen Kesehatan Berbasis Masyarakat (PMKBM). Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, khususnya bagi perempuan. Tempat pelaksanaan program ini di Pejeruk Ampenan, Desa Tanak Beak –Narmada dan Desa Tempos –Gerung.

“Saat program itu kita adakan, angka kematian anak dan ibu melahirkan sangat tinggi di NTB. Bahkan paling tinggi di Indonesia” ujar mantan ketua Fatayat NU Lobar ini. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, program ini juga membangun Pos Obat Desa (POD) dan mendirikan Pusat Informasi Kesehatan (PIKes) dibeberapa desa yang dipilih.

Tingginya angka kematian anak dan ibu melahirkan di NTB, menurut aktivis yang juga berjejaring dengan Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI) NTB ini bukan semata karena takdir Tuhan. Tapi disebabkan berbagai faktor, diantaranya pendidikan yang rendah, asupan gizi yang buruk dan faktor kemiskinan. Akibatnya perempuan selalu dinomor duakan, termasuk dalam Islam. “Banyak kita temukan tafsir-tafsir Al-Qur’an dan Hadis yang tidak berpihak kepada perempuan. Oleh karena itu sudah saatnya kita menggunakan tafsir yang memihak perempuan,” tegasnya. Jika tidak, perempuan selalu berada pada keterpurukan.

Selaku anak muda NU, ada prinisip dasar yang sangat diyakini. Oleh Imam Ghazali disebut Kuliatul Khamzah (lima hak dasar), yaitu khifzu naas (memelihara jiwa), khifzu akli (menjaga akal), khifzu maal (menjaga harta), khifzu din (menjaga agama) dan khifzu nazbin (menjaga keturunan). Dalam istilah demokrasi, lima prinsip dasar itu dikenal dengan hak asasi manusia (HAM). Nah, kondisi ini perempuan dan lima prinsip dasar itu lah yang menggugah hati Ely Mahmudah untuk setia bersama perempuan. Kata bersama disini bisa dimaknai membela, mendampingi (advokasi) perempuan.

Selama melakukan pembelaan, Ely mengaku punya pengalaman menarik. Suatu hari dia kedatangan seorang Ia mengaku rumah tangganya diambang kehancuran. Suaminya ingin kawin lagi dengan perempuan lain pada hal dari perkawinannya sudah membuahkan dua orang anak. Ketimbang dimadu, ibu ini akhirnya memutuskan bercerai dengan suaminya. “Tadinya dia patah semangat dan putus asa. Setelah beberapa kali konsultasi dengan saya, dia kembali tegar menjalani hidupnya,” tuturnya.

Yang lebih membuatnya merasa bangga. “Ibu itu sekarang jadi teman seperjuangan saya. Dia sangat aktif membantu saya dalam melakukan pemberdayaan bagi kaum perempuan,” ceritanya bangga. ■ Yusuf Tantowi

Mantan Ketua PHDI Diduga Tersangkut Pemalsuan

2007-12-14T06:19:00.000-08:00

Mataram (Suara NTB)
Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) Polda NTB, Kamis (13/12) kemarin, menetapkan IGM, mantan Ketua PHDI NTB sebagai tersangka. Penetapan IGM sebagai tersangka, terkait dengan tuduhan pemalsuan dengan cara menscan tandatangan Ketua PHDI NTB, dr.I Komang Gerudug MPH, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Direskrim Polda NTB, Kombes.Pol.Drs.I Gusti Ngurah Rahardja Subiyakta yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (13/12) kemarin membenarkan penetapan IGM sebagai tersangka. ''Yang bersangkutan telah diperiksa intensif dan mulai sore ini (sore kemarin--red) langsung ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan, setelah melalui rangkaian pemeriksaan saksi-saksi lengkap dengan barang bukti,'' tegasnya.

Disebutkan Direskrim, sedikitnya 11 saksi telah diperiksa dalam sepekan terakhir, menyusul masuknya laporaan dugaan pemalsuan tandatangan tersebut. Selain belasan saksi yang menguatkan adanya dugaan pemalsuan, juga ada bukti surat undangan hasil ''scanner', nota pengakuan menscan serta surat panitia sebagai sumber ''scanner'. ''Dengan bukti inilah yang bersangkutan diduga telah melanggar pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan,'' jelasnya.

Setelah penetapan tersangka kata Rahardja, mulai Kamis malam IGM juga langsung ditahan. Penahanan dilakukan karena pasal 263 KUHP, ancaman hukumannya di atas lima tahun.''Karena ancaman hukumannya di atas lima tahun, sehingga penahanan terhadap tersangka wajib dilakukan,'' jelasnya.

Ditambahkan Direskrim bahwa setelah penetapan IGM sebagai tersangka, proses penyidikan kasus ini tidak serta merta tuntas (berhenti). ''Kita masih terus melakukan pengembangan penyidikan. Kemungkinan adanya tersangka lain, cukup berpeluang,'' tegasnya, seraya menambahkan bahwa dalam kasus ini, pihaknya konsisten dalam penegakan hukum. ''Siapa pun yang melanggar hukum, akan kita tindak,'' tegasnya lagi.

kronologi terungkapnya dugaan pemalsuan tandatangan ini, bermula dari adanya undangan yang disebarkan Ketua Panitia Karya Agung Bhuana Kerthi di Pura Parhyangan Agung Rinjani, Desa Kebaloan, Bayan, Lombok Barat (Lobar) beberapa waktu lalu. Dalam surat undangan itu, IGM bertindak selaku Ketua Panitia. Selain Ketua Panitia yang menandatangani surat undangan itu, ada juga sejumlah nama lainnya, termasuk Ketua PHDI NTB, dr.I Komang Gerudug MPH.

Belakangan baru diketahui ternyata Komang Gerudug tidak pernah menandatangani surat undangan dimaksud. Setelah ditelusuri, ternyata tandatangan Ketua PHDI NTB diduga dipalsukan dengan cara discan. (use)

ReSOURCE : WWW.SUARANTB.COM

Data Terbaru Korban Kebutuhan Bantuan

2007-11-30T08:11:00.000-08:00

Jumlah Kerusakan rumah dan kerugian terus bertambah (berdasar data Satkorlak Dompu), Sampai dengan hari ini total kerugian diperkirakan sekitar 100 Miliard dan kerusakan bangunan Sekitar 6000 rumah dan fasilitas umum.Berikut rinciannya :

No	Kecamatan	Tindakan
1.	Dompu Pajo Pekat	Untuk sementara warga menggunakan tenda seadanya & berlindung dibawah pohon besar serta sebagian mengungsi ke gunung
2.	Kempo Kilo Hu’u	Warga kebanyakan mengungsi ke Guung karena khawatir akan datangnya tsunami
	Woja Manggelewa	Karena terbatasnya pekarangan rumah warga dan letaknya jauh dari gunung, maka warga membangun tenda seadanya dipinggir jalan raya

Kondisi penerimaan bantuan saat ini, masih bersumber dari pemerintah Daerah kabupaten dompu, Kabupaten Bima, Sumbawa Barat, Lombok Timur dan kota Mataram, dan baru bisa didistribusi daerah prioritas seperti kecamatan Kilo dan Woja, denganjenis bantuan terbatas

Adapun Dompu dan manggelewa yang cukup banyak korban belum menrima bantuan secara merata, berikut kami tampilkan Daftar daerah yang sangat membutuhklan bantuan saat ini

No	Kecamatan	Desa Kelurahan	Jenis bantuan yang dibutuhkan
1	Dompu	Kandai I, Potu, Bali I, Dorotangga, Dorebara, Bada, Manggena,e, Kareke, Karabura, Karijawa, Manggeasi, O,o, Katua	Sembako, selimut, obat-obatan, tenda (Mengingat masyarakat banyak rumah yang hancur dan tidak bias ditempati serta ditambah trauma dengan gempa susulan), obat malaria&muntaber, tenda
2	Kilo	Mbuju, Kambu, Kramat, Soro, Pali, Lasi, Kiwu, Malaju, Kambu
3	Woja	Simpasai, Bakajaya, Montabaru, Matua, Madaparama, Saneo, Kandai II, Mumbu, Woja
4	Manggelewa	Lancijaya, Nusajaya, Sukadamai, Soriutu, Doromelo

DATA BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT

28 NOVEMBER 2007

No	Kec.	Rumah penduduk		Fasilitas umum		Korban			Kebutuhan Mendesak
No	Kec.	Rsk. Ringan	Rsk. Berat	Rsk. Ringan	Rsk .Berat	Luka ringan	Luka Berat	mngl
1.	Dompu	1.477	364	41	-	12	5	-	Sembako, selimut, obat-obatan dan tenda
2	Woja	1.110	248	46	1	34	6	-	Sembako, selimut, obat malaria& muntaber, tenda
3.	Pajo	153	44	8	3	1	1	-	Air bersih, sembako, tenda, obat-obatan, selimut
4.	Manggelewa	344	147	5	1	-	5	-	Makanan instant, tenaga medis, tenda, obat-obatan
5.	Hu’u	274	33	10	-	-	9	-	Tenaga medis, tenda, sembako, selimut, obat-obatan
6.	Kempo	147	8	12	-	2	4	-	Tenda, selimut, pakaian, sembako, obat-obatan
7.	Pekat	8	6	2	1	-	-	-	Obat-obatan dan sembako
8.	Kilo.	277	368	3	3	130	22	1	Tenda, Psikiater, selimut, tenaga medis, obat-obatan, sembako, air bersih

Download Fhoto Gempa Dompu

2007-11-30T06:21:00.000-08:00

Berikut foto-fhoto dokumentasi LeNSA NTB
Bagi teman-teman yang membutuhkan dokumentasi lengkap gempa Dompu, kami telah mempostingnya di www.flickr.com. Untuk download klik DI SINI

Data Korban dan Keruskan

2007-11-27T22:56:00.000-08:00

Korban dan Keruskan

Berikut Rincian data Korban Jiwa, Keruskan serta bantuan yang dibutuhkan (Hasil Survey TIM Posko Peduli Gempa Dompu - NTB, 27 November 2007) Kabupaten Dompu NTB

1. Total Korban Jiwa
- Meninggal ; 2 Orang
- Luka Parah : 29 Orang
- Luka Ringan : 72 Orang
- Total : 101 Orang

2. Kerusakan Bangunan Rumah kategori parah ;
- Kategopri Parah ; 1.114 Buah
- Kategori Ringan ; 3.581 Buah
- T o t a l : 4.695 Buah

3. Kerusakan fasilitas umum : 127 Buah (terdiri dari Sekolah, Puskesmas, Sarana Ibadah, Kantor pemerintah, dll).

4. Bantuan yang dibutuhkan

Tenda, Tenaga Medis, Obat obatan, Kelambu, Sembako, Selimut,
Baju Layak pakai dan air bersih

Rincian Korban dan keruskan tiap-tiap kecamatan dikabupaten Dompu

1. Kecamatan Dompu
1. Korban Jiwa
- Meninggal ; 1 Orang
- Luka Parah ; 5 Orang
- Luka Ringan : Ringan
2. Kerusakan Rumah
- Rusak Parah : 364 Buah
- Rusak ringan : 1477 Buah
- Fasilitas Umum : 41 Buah

2. Kecamatan Woja
1. Korban Jiwa
- Meninggal ; -
- Luka Parah ; 6 Orang
- Luka Ringan : 34 Orang
2. Kerusakan Rumah
- Rusak Parah : 248 Buah
- Rusak ringan : 1110 Buah
- Fasilitas Umum : 46 Buah

3. Kecamatan PAJO
1. Korban Jiwa
- Meninggal ; -
- Luka Parah ; 2 Orang
- Luka Ringan : 8 Orang
2. Kerusakan Rumah
- Rusak Parah : 44 Buah
- Rusak ringan : 153 Buah
- Fasilitas Umum : 3 Buah

4. Kecamatan Manggelewa
1. Korban Jiwa
- Meninggal ; -
- Luka Parah ; 5 Orang
- Luka Ringan : 5 Orang
2. Kerusakan Rumah
- Rusak Parah : 147 Buah
- Rusak ringan : 34 Buah
- Fasilitas Umum : 1 Buah

5. Kecamatan Hu,u
1. Korban Jiwa
- Meninggal ; -
- Luka Parah ; -
- Luka Ringan : -
2. Kerusakan Rumah
- Rusak Parah : 33 Buah
- Rusak ringan : 274 Buah
- Fasilitas Umum : 10 Buah

6. Kecamatan Kempo
1. Korban Jiwa
- Meninggal ; -
- Luka Parah ; - Orang
- Luka Ringan : - Orang
2. Kerusakan Rumah
- Rusak Parah : 8 Buah
- Rusak ringan : 142 Buah
- Fasilitas Umum : 12 Buah

7. Kecamatan Kilo
1. Korban Jiwa
- Meninggal ; 1 Orang
- Luka Parah ; 14 Orang
- Luka Ringan : 24 Orang
2. Kerusakan Rumah
- Rusak Parah : 270 Buah
- Rusak ringan : 375 Buah
- Fasilitas Umum : 14 Buah

8. Kecamatan Pekat
1. Korban Jiwa
- Meninggal ; -
- Luka Parah ; -
- Luka Ringan : -
2. Kerusakan Rumah
- Rusak Parah : -
- Rusak ringan : 16 Buah
- Fasilitas Umum :-

NB:

Bantuan yang dibutuhkan saat ini :
Tenda, Tenaga Medis, Obat obatan, Kelambu, Sembako, Selimut,
Baju Layak pakai dan air bersih
Bantuan yang diterima ;
Bantuan belum bisa diterima (karena masih prioritas daerah jauh dan
kategori parah yaitu Kecamatan Kilo)

Hasil Survey TIM Posko Peduli Gempa Dompu
Dompu, 27 November 2007

Berita Gempa

2007-11-27T22:35:00.000-08:00

Dompu Berduka

Dompu, 28 November 2007

Gempa Beruntun yang terjadi Pulau Sumbawa NTB, menggoyang 3 kabupaten yaitu Bima, Dompu dan Sumbawa sendiri, gempa beruntun yang terjadi pada hari senin, 26 November 2007 berkekuatan 6,7 SR pada Pukul 00,15 WIT, 5,0 SR pada pukul 01.30 dan 6,8SR pada pukul 04.12 WITA.

Sampai tadi (28/11) pukul 03.00 wit masih terjadi gempa susulan yang berskala variatif, mulai 6, sekian sampai 3 SR, akibat gempa tersebut banyak korban jiwa luka parah, ringa dan 2 korban meninggal, sedangkan korban kerusakan, data resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Dompu, tercatat kerugian 67,4 Miliard.

Dari 3 kabupaten di"hampiri" gempa ini Kabupaten Dompu termasuk kabupaten yang terpara serta mengalami kerusakan serta korban yang parah. (Data Terlampir)
Berdasarkan pantuan Tim Posko Peduli Gempa Dompu ; distribusi bantuan yang diharapkan oleh masyarakat masih tersendat sendat, selain daerah lokasi yang jauh dari kota Propinsi (kurang lebih 400 KM butuh jarak tempu 12 Jam perjalanan darat), medan perjalanan yang parah juga ketersedaiaan bahan bahan bantuan, seperti; Tenda, Tenaga Medis, Obat obatan, Kelambu, Sembako, Selimut, Baju Layak pakai dan air bersih masih sangat kurang.

Kondisi kekinian dilokasi Gempa, sejauh ini Masyarakat seluruh kabupaten dompu (tiap kecamatan) masih mengungsi ditenda tenda yang dibuat darurat secara swadaya oleh masyarakat sendiri serta membuthkan bantuan secepatnya, disisi lain gempa gempa susulan masih terasa sehingga membuat masyarakat trauma dan sebagian masih mengungsi (kecamatan Kilo dan woja) digunung gunung, karena diakibatkan adanya isu isu Tsunami dan gempa susulan yang lebih dahsyat.

didaerah Kecamatan Kilo dan Kecamatan Woja selain masih mengungsi digunung gunung, mereka saat ini selain membutyhkan bantuan seperti selimu dan sembako secara mendesak, para korban membutuhkan Psikiater untuk mengobati trauima yang mendalam akibat Gemap tersebut, sedangkan sekolah sekolah serta fasilitas umum di kabupaten Dompu belum bisa difungsikan secara maksimal, serta masih memberikan pelayanan minimal, adapun sekolah masih diliburkan.

Secara Umum daerah daerah yang membuthkan bantuan adalah ; Kecamatan Kilo (walaupun menjadi daerah prioritas tapi menerima bantuan m,asih sangat terbatas daen masyarakat masih berebutan menerima bantuan yang ada), juga dikecamatan Dompu termasuk kategori Parah yaitu ; di kelurahan Potu, Bali I, Kandai I, Doro Tangga, Dorebara, Karekae, Karamabura, Karijawa, Manggeasi, Manggenae, Dan Katua. sangat membuthkan segera.

SUMBER: Devisi Litbang dan Penerbitan LenSA NTB

2007-09-30T07:41:00.000-07:00

Memainkan Politik Pesantren

Yusuf Tantowi*

Walau bukan institusi politik, setiap ada momentum politik pesantren masih berperan sebagai lumbung suara. Tuan guru sebagai pemegang saham mayoritas masih dominan menentukan kemana suara akan ‘dihibahkan’. Atas keberpihakannya kepada calon tertentu, tuan guru dan elit pesantren tentu mendapat kompensasi politik yang tidak kecil. Masalah, apakah konpensasi yang di dapat langsung dirasakan oleh jamaah selaku pemberi suara ?.

Pertanyaan itu perlu diajukan secara kritis mengingat kuatlitas jamaah dibawah berbanding terbalik dengan gaya hidup elit pesantren yang serba kecukupan. Belum prevelese sosial yang di dapat dari pemerintah yang berkuasa dan dari jamaahnya sendiri. Walau jamaah rajin menyerahkan suaranya kepada calon pilihan tuan guru dan elit pesantren, ternyata nasibnya tidak beranjak dari keadaan semula.

Ada tiga ukuran, apakah konpensasi politik betul-betul dirasakan oleh jamaah yang berapiliasi kepesantren. Pertama, meliputi bidang ekonomi. Apakah secara ekonomi masyarakat mengalami perbaikan sebagaimana dijanjikan dalam kampanye ?. Bidang ini mestinya menjadi urutan utama untuk digarap. Keberhasilan dan kegagalan pengolaan bidang ini akan berimbas kepada kualitas pendidikan dan kesehatan jamaah. Mogoknya menggerakkan sektor ini terlihat dari masih tingginya minat masyarakat menjadi TKI ke luar negeri.

Kedua, bidang Pedidikan. Jumlah lembaga pendidikan yang berbasis pesantren memang tumbuh pesat di daerah ini. Mestinya ini dapat mengikis angka putus sekolah dan buta hurup. Kondisi ini tidak wajar, pada hal usia pesantren sudah puluhan tahun tapi indek prestasi manusia NTB masih belum beranjak dari urutan paling buncit. Kepala daerah yang dipilih oleh sebagian besar jamaah pesantren hanya melirik pesantren menjelang momentum politik.

Ketiga, bidang Kesehatan. Beberapa waktu lalu, bencana kemanusiaan ini bahkah sempat melambungkan nama NTB. Semua tahu, korban terbesar dari wabah gizi buruk itu di derita oleh sebagian besar jamaah pesantren yang bermukim didesa-desa. Jadi, selain dikenal sebagai daerah rawan konflik NTB juga tergolong daerah endemik gizi buruk.
Tiga bidang diatas mestinya menjadi keprihatinan dan perhatian elit pesantren untuk bangkit bergerak memperbaiki kualitas jamaahnya dibawah. Bukan melulu mendulang suara sebagai buah fanatisme umat kepada elit pesantren. Padahal bila umat bisa diberdayakan, dengan sendirinya akan menguntungkan pesantren juga.

Visi Politik
Untuk keluar dari suasana yang menyesakkan dada itu, elit pesantren perlu memiliki visi sosial baru dalam melakukan pemberdayaan jamaah. Pemberdayaan jamaah harus menjadi prioritas utama dakwah. Maka pola dakwah billisan sudah saatnya dikurangi untuk diperkuat dengan dakwah bilhal. Dakwah billhal beroreintasi pada pemberdayaan ekonomi guna mengikis akar-akar kemiskinan.

Penyakit kronis yang dialami oleh sebagian besar jamaah pesantren adalah kemiskinan. Kemiskinan ini ibarat kangker ganas yang terus menggerogoti ketahanan fisik dan psikis umat. Kuatnya kangker kemiskinan ini mengakibatkan daya saing, termasuk daya beli umat menjadi lemah. Bila umat lemah, sudah tentu bangsa ini akan kehilangan harga diri dan daya saing dengan bangsa-bangsa yang telah maju.

Kemiskinan yang dialami oleh umat saat ini memiliki tantangan yang berbeda dengan kemiskinan masa lampau. Kemiskinan biasa telah berubah wujud menjadi kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh pengelolaan negara yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Sekarang orang miskin bukan karena sudah ditakdirkan miskin oleh Tuhan. Bukan semata karena ia bodoh atau malas. Rakyat miskin juga disebabkan oleh kebijakan negara yang mengabaikan hak-hak masyarakat kecil. Untuk itu paradigma dalam memandang kemiskinan sudah saatnya dirubah.

Dalam Islam kita memiliki konsep zakat, infaq dan sadaqah untuk mengikis kemiskinan. Tapi konsep itu baru dipahami sebatas bantuan sosial, bukan menjadi sistem kesejahteraan sosial. Akibatnya, zakat, infaq dan sadaqah yang terkumpul tiap tahun habis sekali pakai. Tidak membekas. Maka kedepan, zakat, infaq dan sadaqah dikelola dengan manajemen fundraising oleh pasantren. Untuk yang satu ini kita perlu meniru kesuksesan peraih hadiah nobel perdamain M.Yunus dari Banglades.

Coba anda perhatikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) propinsi atau kabupaten. Dimana-mana, pasti anggaran aparat lebih besar dari anggaran belanja publik. Anggaran yang mestinya dilokasikan untuk pemberdayaan masyarakat sebagian besar tersedot untuk biaya rapat, sosialisasi, seminar, workshop, study banding dan lain-lain. Maka wajar, rakyat hanya mendapatkan rembesan dari anggaran pembangunan yang jumlahnya triliunan.

Nah, pada kondisi seperti ini lah sebenarnya tuan guru dan elit pesantren bisa memainkan peran politiknya. Tapi sebelum terlibat secara langsung, elit pesantren hendaknya punya visi politik jangka panjang dalam rangka pemberdayaan umat. Melalui visi politik yang jelas, elit pesantren tidak akan mudah ditipu oleh janji-janji kosong dari elit politik. Bila tidak berangkat dengan visi politik, elit pesantren dengan sendirinya akan larut dengan manuver-manuver politik yang hanya berorientasi memperkaya diri dan keluarga.

Selama ini mucul kesan, pesantren telah berubah peran menjadi broker politik. Penilaian ini muncul karena mereka melihat beberapa tuan guru dan elit pesantren terlibat aktif memobilisir jamaahnya untuk mendukung calon tertentu. Entah itu berasal dari dalam komunitas pesantren atau karena kedekatan secara personal. Citra negatif ini akan terus berkembang selama elit pesantren tidak mampu mengubah orientasi politiknya.

Orientasi politik dagang sapi harus ditinggalkan. Elit pesantren harus mampu memainkan politik yang mengedapankan kepentingan publik ketimbang aparat. Elit pesantren bersama oramas Islam lainnya bisa menjadi agen penekan bila kebijakan yang dikeluarkan penguasa mengabaikan kepentingan rakyat. Supaya gerakannya lebih sistimatis dan fokus, tidak ada salahnya elit pesantren merumuskan kembali visi politiknya agar perjuangannya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Sebelum memutuskan mendukung calon tertentu, elit pesantren mesti kritis melihat rekam jejak sang calon. Termasuk juga membaca visi misi serta programnya untuk meningkatkan kualitas hidup jamaah pesantren. Pengalaman selama ini pesantren di dekati hanya ketika datang moment politik. Bila sudah berkuasa, pesantren ditinggal begitu saja. Politisi model seperti ini harus diwaspadai. Karena itu elit pesantren jangan larut oleh janji-janji politik yang hanya mengumbar ayat dan hadist tapi miskin visi.

Memainkan politik pesantren bisa dimulai dengan ikut mengintervensi APBD supaya berkeadilan. Anggaran berkeadilan jika terbuka akses informasi bagi publik (transparans). Pengalokasian anggaran dibuat efektif dan efisien. Memiliki nilai tambah secara ekonomi, berpihak kepada rakyat miskin (pro-poor). Menjamin keterlibatan rakyat dalam seluruh prosesnya (partisipatif). Dan yang lebih penting lagi, proses pengelolaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan. Adanya sistem pengawasan yang kuat. Selanjutnya mampu menjawab permasalahan serta kebutuhan rakyat.

Jadi politik anggaran, sebuah strategi untuk mencapai kepentingan tertentu dengan menggunakan anggaran. Misalnya, bila pemerintah berkepentingan terhadap pemberantasn korupsi, maka pemerintah harus memperbesar alokasi aggaran bagi aparat penegak hukum. Demikian sebaliknya. Bila pemerintah berkepentingan mematikan daya kritis masyarakat secara langsung maupun melalui DPRD, maka cukup degan memperkecil anggaran bagi mereka.

*Koord.Kajian dan Penerbitan

2007-09-30T07:28:00.000-07:00

Muzakarah Ramadhan Bersama Intelektual Muda NU Muqsit Ghazali
Bersama NU Merawat Indonesia

Munculnya berbagai ideolgi ke-Islaman baru di Indonesia, bukan hanya menjadi saingan, tapi juga menjadi kompetitor bagi Nahdlatul Ulama (NU). Celakanya, kelompok pengusung ideologi baru itu sangat bernafsu menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jika NU tidak mampu merawat dan mengelola model ke-Islaman yang dianut bangsa ini, maka bubarlah negara ini.

Penegasan itu disampaikan Kyai muda Muqsit Ghazali pada acara Muzakarah Ramadhan yang diadakan oleh Gerakan Muda NU (GMNU) yang terdiri dari IPNU, IPPNU, PMII, Fatayat NU dan GP.Ansor NTB. Acara yang berlangsung, Senin (24 /09) ba’da shalat Tarawih ini diikuti oleh sekitar 40 orang bertempat di kantor PW.NU NTB.

Hadir juga ketua GP.Ansor NTB Ir.Aksor Ansori dan wakil ketua PW.NU NTB Jumarim, M.Hi. Tak ketinggalan juga koordinator Muzakarah Ramadhan kerjasama PW.NU NTB dan Banom, Suaeb Qury S.Hi. Acara ini dipandu oleh Ahkdiansyah yang akrab dipanggil Yonq. Dalam diskusi ini banyak hal di singgung oleh Muqsit, mulai dari peran NU merawat Indonesia, tentang Perda Syari’at, RUU APP, Depag sampai model penataan organisasi NU.

“Jadi berkhitmat kepada NU sama artinya dengan berkhitmat kepada negara” kata Muqsit. Untuk itu NU harus memaksimalkan energinya untuk menolak segala bentuk gerakan yang ingin mengganti dasar negara Pancasila. Dalam Muktamar NU juga seluruh kyai sepakat bahwa konsep negara Pancasila sudah final.

Problemnya, selama ini umat Islam Indonesia selalu tidak percaya diri bila berhadapan dengan Islam Timur Tengah. Bahkan dalam hadis kita digolongkan dalam kategori ‘Ajam’ (orang luar), bukan sebagai pusat penyebaran dakwah Islam. Pada hal kyai dan ulama kita tidak kalah produktif melahirkan kitab-kitab besar. Sebagian malah tercatat sebagai guru besar di universitas-universitas terkemuka di Makkah.

Faktanya setelah reformasi bergulir, penetrasi Timur Tengah begitu keras menjajakan ideologinya. Misalnya dibeberapa daerah sekarang ini telah lama muncul berbagai Perda bernuansa syari’at. Dari sana agendanya terlihat sangat jelas ingin mengganti konsep kepemimpinan nasional dengan model khalifah. Bila itu sampai terjadi maka kita akan kembali kepada perdebatan tahun 46 tentang Piagam Madinah. Selain melelahkan, perdebatan itu bisa memancing ketidakpuasan bagi kelompok non muslim.

Menyangkut syar’at ini, para kyai NU juga berbeda pandangan. Ini menunjukkan di NU itu hidup berbagai macam orang. Masing-masing memiliki cara berpikir dan pandangan yang berbeda tentang konsep agama dan negara. Ada yang berpikir tradisinonal, konservatif, liberal, ultra liberal bahkan ada yang fundamentalis.

Untuk mengakomodir itu KH. Hasyim Muzadi, selaku ketua PB.NU kadang mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda mengenai penerapan syari’at di Indonesia. “Syar’at tidak perlu diformalkan, cukup menjadi nilai dan etika moral dalam kehidupan berbangsa”. Pada satu pertemuan dia berpandangan lain lagi, orang yang mendukung dan menolak syari’at sama-sama tidak paham Islam.

“Kepada wartawan dia mengatakan lain lagi, syari’at perlu diformalkan karena dizaman Nabi hal itu pernah dilakukan” jelasnya mengutip peryataan Kyai Hasyim. Peryataan itu bukan berarti Hasyim tidak memiliki pendapat yang jelas tentang syari’at tapi sebagai langkah akomodatif atas berbagai macam pemikiran yang berkembang dilingkungan NU. “Kadang saya melihat Kyai Hasyim bingung juga memposisikan diri. Bagaimana seharusnya bersikap supaya tidak terkesan membela satu kelompok tertentu saja” ujarnya lagi.

Menyinggung pro-kontra RUU APP yang heboh beberapa waktu lalu, Muqsit berpendapat bahwa pemberlakuan RUU itu bias kepentingan, khususnya bagi muslim kota. Yang diuntungkan adalah Muslim kota yang secara ekonomi lebih mapan. Bagi mereka berpakaian bukan semata guna menutup aurat, tapi tuntutan mode atau fasion.

Bila RUU APP itu tetap diterapkan, akan berbahaya bagi warga NU yang bekerja tidak pakai baju dan masih suka mandi dipinggir kali. Bayangkan kalau aturan itu diberlakukan, maka semua penjara di Indonesia akan penuh oleh warga NU yang berasal di desa-desa. “Jadi meurut saya sangat politis” tambahnya.

Eksistensi Depag
Dalam uraiannya, Muqsit juga sempat menyinggung eksistensi Depar temen Agama (Depag). Menurutnya, lahirnya Depag sebagai konpensasi dari tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Disini muncul dua pilihan, jika tujuh kata dalam Piagam Jakarta tetap dicantumkan, maka Depag harus dibubarkan. Bila Depag diper tahankan maka tujuh poin itu tidak boleh dicantumkan. “Pada hal munculnya Pancasila merupakan bias dari negara Islam, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi orang Hindu agak keberatan dengan pencantuman itu karena konsep ketuhanan tidak jelas” urainya lagi.

Ia juga sempat menyinggung peran Departemen Agama (Depag) yang berada pada posisi simalakama. Bila Depag dipertahankan–dalam sejarah lembaga ini selalu menorehkan kebijakan yang diskrimatif kepada penganut agama minoritas seperti Ahmadiyah, pengikut Lia Eden dan kelompok minoritas lainnya.

“Sementara bila Depag dibubarkan sebagaimana pernah diusulkan oleh Gus Dur, maka bagaimana nasib ribuan Madrasah yang bernaung dibawah naungan NU. Termasuk juga para pegawai Depag yang sebagian besar orang NU” ujarnya. Kondisi ini memang tidak mudah, kalau ceroboh mengambil tindakan bisa-bisa malah menguntungkan orang lain.

Penataan Organisasi
Kelemahan di NU menurut Muqsit, para kyai lebih banyak menggunakan pendekatan lisan ketimbang tulisan. Pada Muktamar Solo saja misalnya banyak keputusan-keputusan sidang yang tidak dicatat. Akibatnya keputusan Muktamar tidak terpublikasikan ketengah masyarakat. Di arena Muktamar tidak seorang pun kyai yang membawa leptop. Ketika ditanya dalilnya, Al-ilmu fissudur, la pil leptop, Ilmu di itu tempatnya didalam dada, bukan dileptop.

Makanya hasil-hasil Muktamar sering kali diketik ulang di PB.NU. “Tak heran bila keputusan Muktamar dirumuskan ulang oleh staf PB di Jakarta. Kalau ditanya balik pada kyai yang merumuskan, dia bilang lupa”. Ini akibat dari lemahnya tradisi dokumentasi dilingkungan NU.

Meski begitu tradisi NU harus tetap dihidupkan. Orang muda jangan terlalu banyak mengkritisi kyai atau tuan guru. Selaku manusia, ia tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika terlalu banyak mengkritisi, itu sama artinya melakukan pengeroposan terhadap kharisma kyai atau tuan guru. Bila ini terjadi, yang rugi juga orang muda. Tidak ada lagi tempat bertanya dan mencari perlindungan. Hanya dengan cara itu orang lain akan berpikir sekian kali untuk menjinakkan NU.

“Untuk itu NU harus dijadikan sebagai pilihan, bukan sebagai warisan. Kalaupun awalnya memang sebagai warisan. Tapi kemudian menjadi pilihan, karena hanya model keberagaman NU yang bisa menyelamatkan bangsa ini” tegasnya. Oleh karena itu, jika kyai dan tuan guru mengalami defisit kharisma harus diteruskan oleh kepemimpinan kolektif. Dengan demikian, kader NU bisa berperan dalam berbagai lini kehidupan. Mulai dari pendidikan, politik, ekonomi termasuk dalam gerakan advokasi.
Terakhir, kalau diperhatikan jalannya diskusi baik dari uraian pembicara maupun para penanggap, yang mengemuka bukan hanya bagaimana NU berperan dalam merawat model ke-Islaman yang dipakai bangsa ini ditengah gempuran berbagai ideologi trans-nasional. Tapi forum ini tak ubahnya media curah pikiran menyangkut NU kedalam sebagai ormas terbesar di Nusantara.

*Yusuf Tantowi, Koordinator Kajian dan Penerbitan

Dicari! Gubernur Anti Korupsi

2007-09-21T15:33:00.000-07:00

Oleh:
Achmad Jumaely*

Pekan lalu saya sangat beruntung dapat mengikuti diskusi lepas bersama budayawan-sejarahwan Dr. Anhar Gonggong di sebuah Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) di Mataram. Pada diskusi itu, Dr. Anhar yang juga dosen Universitas Atmajaya Jakarta itu mengeksplorasi keprihatinanya tentang Indonesia. Kata Anhar, kini Indonesia tidak punya pemimpin, yang ada adalah penguasa-penguasa. Karakter pemimpin dan penguasa menurutnya jauh berbeda. Pemimpin biasanya sekuat tenaga memimpin rakyat lebih sejahtera dan terhormat. Sementara penguasa biasannya sekuat tenaga berusaha menguasai rakyatnya.

Anhar mengaitkannya dengan mentalitas korupsi yang katanya takkan habis selama masih meluber orang-orang yang berkeinginan mencari kekayaan. Dan Indonesia tetap saja bakal jadi negara paling korup, sebab korupsi terlanjur dipilih sebagai jalan terhormat untuk menjadi orang ‘terhormat’. Lebih jauh lagi.

Budayawan ini membuka mata saya, betapa sulit suatu masa kelak akan ada tokoh semacam Bakir dalam novel mungil Pramoedya Ananta Toer yang dengan terhormatnya mengakhiri hayat korupsinya di penjara yang pengap, karena disitulah sebetulnya tempat sepantasnya.

Keprihatinan seperti ini nyata, bahwa memang pasca 1998, negeri ini seperti “lepas dari mulut singa, jatuh ke mulut harimau”. Jika Orde Baru korupsi secara sembunyi-sembunyi, maka pasca 1998 korupsi justru kian ‘gila’ berlangsung terang-terangan. Dulu hanya mewabah di Jakarta, sekarang hijrah ke daerah-daerah. Tak heran lembaga seperti Transparency International (TI) dipastikan berkoar setiap tahun, bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di negeri ini terus meningkat.

Beberapa hal seperti, miskinnya komitmen pemerintah entah pusat entah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi dianalisis banyak penulis membuat kita tambah pesimis, bahwa tidak ada jalan negeri ini untuk keluar dari labirin korupsi. Bahwa juga Undang-Undang dan berbagai instruksi pemerintah soal Percepatan Pemberantasan Korupsi disimpan rapi di laci para pimpinan unit-unit kerja pemerintahan adalah fakta yang tak pernah ditilik apalagi di tindaklanjuti.

Melihat kasus-kasus korupsi di Nusa Tenggara Barat, rasa pesimis itu kian menjadi-jadi. Di tempat ini belum ada aksi riil pemberantasan korupsi. Brenseknya lagi, ternyata banyak pejabat ketahuan main opera dengan kehakiman dan kejaksaan. Aksi putar-balik hukum dengan lincah dipermainkan, tak peduli walau dengan anarki massa menghancurkan gedung kejaksaan. Ini cerita yang mesti dicatat tebal oleh rakyat.

Saya masih ingat, ketika kasus korupsi di DPRD pertama kali terbongkar, saya –dan teman-teman aktifis lainnya- sempat berharap kasus-kasus korupsi lainnya juga segera terbongkar. Tapi nihil, di akhir cerita kasus itu mengecewakan rakyat. Mereka lepas jeratan hukum, gelontoran uang miliaran rupiah konon di persembahkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat buat aparat. Ini sungguh-sungguh gila.

Itu sekerat potret buram pemberantasan korupsi di daerah ini. Yang lain sungguh teramat banyak, dan rasanya malas untuk diceritakan. Disamping karena rasa ketidakpercayaan pada hukum tentu saja karena yang korupsi pejabat urutan nomor satu sampai sepuluh yang tentu saja punya duit dan massa.

Hadirnya moment Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2008 sebentar lagi, kemudian memberi secercah harapan, pemberantasan korupsi bakal diseriusi oleh Gubernur yang terpilih nanti. Bagi kita, Pilkada 2008 ini adalah kesempatan untuk memilih orang-orang terbaik di daerah. Memilih Gubernur yang betul-betul anti korupsi. Gubernur yang tidak hanya bisa ngomong tapi juga bertindak.

Lalu frame Gubernur anti korupsi macam mana yang kita harapkan itu? Tentunya ini sulit dijelaskan. Tapi, substansinya saya kira, kita mencari figur publik yang jelas integritasnya, baik moral, intelektual dan juga komitmennya. Kita butuh Gubernur yang berani, tegas, dan mampu menggerakkan pedati perubahan. Seorang yang berani menolak segala pemberian demi kepentingan pribadi. Seorang yang berani memangkas birokrasi walau harus berhadapan dengan koruptor-koruptor banyak uang. Seorang yang mengikuti hati nurani bukan nafsu birahi. Seseorang yang sadar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan yang tak kalah penting, adalah figur yang memberi inspirasi untuk bersama-sama rakyat memberantas korupsi.

Gamawan Fauzi Gubernur Sumatera Barat yang sebelumnya menjadi bupati di Solok, Sinyo Sarundayang Gubernur Sulawesi Utara dan Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo barangkali figur-figur yang perlu dibaca dan di tiru profilenya menjadi Gubernur di Indoenesia.
Orang-orang seperti itu kita butuhkan hadir menjadi ratu adil yang akan menyelamatkan NTB ke depan. Inipun jika ada kemauan bersama atau -seperti kata Farid Tolomundu- “Mau Bangkit” dari keterpurukan di segala sektor.

Tapi lagi-lagi bergelanyut sangsi di benak saya, sudahkan ini menjadi agenda bersama menjelang Pilkada 2008? Inikah yang ada di hati masing-masing kita? Atau malah diantara kita ada agenda lain yang tersimpan dan lebih busuk dari kondisi hari ini? Jika pertanyaan terakhir yang jadi jawaban. Aku tak bisa berseru apa-apa, aku hanya bisa berkata, seperti Gie menulis di catatan hariannya "Kita, generasi muda, ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau..."***

* Kontributor Diskusi Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa) Mataram

Sholat Orang Biasa

2007-09-20T11:11:00.000-07:00

Oleh :
Akhdiansyah*

Shalat dalam paradigma umat islam mayoritas adalah sebuah per-angkat ibadah untuk berkomu-nikasi dengan Tuhan - Nya, akan te-tapi yang berkembang saat ini ada-lah, bahwa sholat adalah sebuah ke-wajiban hakiki bagi umat yang ber-nama Islam dan yang lebih parah lagi sholat merupakan bagian dari pengakuan atau justifikasi Islam ti-daknya seseorang. Itulah kenya-taan dalam kacamata Publik umat Islam mayoritas.

Maka, apabila se-orang telah melakukan sholat dalam versi agama Konvensional, diting-kat publik sudah terakui dia adalah betul muslim dan beriman dengan Tuhan "kita". Padahal beragama bukanlah berbicara pengakuan publik terhadap cara ibadah akan te-tapi keyakinan terhadap makna kita beriman pada Tuhan.

Tahukah kita, dichotomies benar dan salah, kafir dan muslim, haram dan halal, yang dikonstruk-sikan oleh Kekuasaan, baik itu str-uktur maupun cultural, telah mere-duksi substansi sebuah nilai. Begitu pula dengan agama yang terinsti-tusionalkan akan tereduksi oleh ke-kuasaan, yang berkepentingan. Un-tuk berbicara kekuasaan perada-ban dan demi pengakuan kebenaran , maka tak heran perangkat sholat secara konvensional yang dicip-takan oleh agama "Resmi" versi Negara (kekuasaan) telah mere-duksi makna sholat. Umat Islam diwajibkan sholat sebagaimana mazhab Syafi'I, padahal Syafi'I adalah Manusia yang tingkatan kesalahan dan kebenarannya sama dengan mahluk yang bernama ma-nusia yaitu sangat relatif, maka sungguh naïf kemudian agama ter-bakukan menjadi sebuah kebe-naran. Lalu kemudian karena per-debatan Fiqih yang nota benenya beda cara sholat, menjadikan umat Islam harus angkat senjata untuk membunuh saudara se Iman.

Tulisan ini bukanlah ungkapan sebuah kekecewaan atau-pun ingin kembali pada aliran Nihi-lisme, akan tetapi sebuah upaya pemaknaan agama yang secara mendasar dan subtansitif terhadap kera-ngka serta perangkat spiri-tuil agama. Karena perang-kat agama sendiri baik itu, Teologi dan syari'ah, san-gat berkecendrungan untuk memak-sakan kehendak-nya masing - masing, disatu sisi. Hal tersebut adalah benar adanya akan tetapi disisi lain ruang dan waktu lah yang menetukan seb-uah kebenaran.

Maka istilah sembah-yang di Indonesia adalah hasil proses aculturasi oleh sebuah kuasa cultural tertentu yang coba meng-gambarkan muatan sholat itu sen-diri dalam konteks kuasa cultural tertentu. Maka dengan de-mikian makna sholat yang diar-tikan sembahynag oleh umat Islam Indonesia adalah semestinya direfisi dengan "bincangan" Tuhan dengan Aku, maka apabila digam-barkan dalam kata kerja adalah "perbin-cangan".

Term yang ingin diungkapkan disini adalah bentuk Sholat Orang biasa, jikalau wimar dengan istilah populernya mendeklarasikan Par-tai Orang Biasa adalah berangkat dari carut marutnya kondisi politik Indonesia, begitu pula dengan Sho-lat Orang biasa, kedua duanya be-rangkat dari optimisme dalam me-lihat kehidupan manusia, lebih le-bih umat Muslim di Indonesia.

Orang biasa, biasanya apabila melakukan sesuatu pasti tanpa tendensi politis yang kerap direka-yasa dengan berbagai macama kos-metik, sehingga sangat berliku liku dan sesuatu yang mudahpun diper-sulit.

Sekurangnnya ada tiga terma yang dapat kita diskusikan sebagai indikasi shalat orang biasa. Per-tama, ketika shalat orang biasa itu tidak membawa beban., karena sho-lat yang dikonstruksikan oleh ke-kuasaan sebagaimana yang diung-kapkan diatas, sangat sarat dengan beban, sebagai contoh adanya argumentasi dilaksanakan sholat, bahwa Tuhan akan menghukum Manusia apabila tidak melakukan kewajiban sholatnya. Dalam pe-rangkat filosofis hal tersebut adalah umat islam dijebak dalam Posi-tivisme yang berlebihan, sehingga umat Islam hanya melakukan se-buah activity tanpa memahami ni-lainya. Maksud sholat tanpa beban adalah sebuah bentuk komunikasi hamba bukan karena ada unsur pa-ksa atau kewajiban akan tetapi activity itu muncul karena adanya kesadaran yang tinggi atas sebuah rutinitas. Dan hal itu dilaksanakan sebagai sebuah kebutuhan yang menyenangkan bukan kewajiban yang memiliki unsur paksa.

Kedua, shalat adalah sebuah komunikasi horizontal, bukan komunikasi vertical. Ibarat dalam sebuah ungkapan "Tuhan adalah Partner ( teman ) berbincang", karena jikalau terjadi komunikasi yang struktural maka makna komunikasi tersebut akan stagnan, karena terjadi perbedaan ruang komunikasi, maka bukan terjadi hubungan structural antara atasan dengan bawahan. Karena jikalau ada sebuah strutkur bentukan antara yang berkomunikasi maka akan terjadi dominasi antara yang satu dengan yang lainnya.

Begitu pula makna komunikasi dalam sholat adalah sebuah upaya penciptaan suasana akrab antara manusia dan Tuhan (sebagai teman berbincang) sehingga orang biasa yang melakukan sholat selalu nampak santai dan tidak perlu menangis karena takut siksaan Tuhan dengan neraka kepunyaannya, atau gembira ketika mengingat gam-baran keindahan surga. Akan tetapi orang biasa memahami neraka atau surga itu adalah sebuah konsek-wensi atas kamuflase ketuhanan yang diciptakan oleh manusia sendiri.

Ketiga, sholat bukanlah komunikasi pasif, tapi hanyalah rutinitas spiritual semata. Banyak orang me-mahami bahwa sholat adalah sebuah bentukan ko-munikasi pasif antara sang hamba yang berdo'a serta meminta - minta dengan rewel kepada tuhannya untuk itulah, untuk inilah, sehingga kemudian membuat ma-nusia begitu tergantung pada Tuhan serta dependen ya-ng luar biasa. Lama kelamaan manusia yang mela-kukan sholat sebagai media curhat yang sebelah tangan, karena menganggap Tuhan tidak berkomunikasi.

Sholat orang biasa, adalah bagaimana rutinitas spi-rituil seseorang manusia yang mempunyai pemahaman terhadap makna tentang alam macro dan mikro cosmos kemanusiaan dan ketuhanan yang secara subtantif mengandung nilai pembebasan terhadap nilai dependen yang diciptakan oleh kondisi dan sejarah masa lalu manusia. Karena orang biasa terbebas dari kepentingan kuasa eksternal akan tetapi ben-tukan alamiah yang menguasai dirinya, begitu pula secara tidak sadar manusia sudah terbentuk oleh kuasa sejarah masa lalunya, seperti unsur paksa perangkat fiqih yang dilakukan secara kontiunitas oleh sebuah generasi tanpa upaya transformasi model dan nilai sebuah sholat itu sendiri, selanjutnya “berbincanglah” demi kemanusiaan.***

*Direktur Lembga Studi Kemanusiaan (LenSA) NTB

Penyembahan (Sholat) sebagai Mi’raj

2007-09-20T11:08:00.000-07:00

Oleh :
Akhdiansyah

Isra’ Mi’raj adalah dua buah etimologi yang bermakna “perjalanan malam yang menggunakan tangga”, maka dengan demikian secara terminilogi isra Mi’raj adalah perjalana spirituil yang senantiasa linier secara bertahap semakin meningkat ke atas, dan jika di ilustrasikan, ibarat peringkat yang kian meningkat levelnya hingga mencapai derajat pemahaman secara komprehensif atas objek selaku subjek,

Perjalanan spirituil yang paripurna oleh Muhammad Saw, merekomendasikan bentuk penyembahan manusia terhadap Tuhan Nya dalam koridor Syari’ah yang sangat universal bukan frigid serta kering dari nilai (selanjutnya akan kita bahas nanti) sebagaimana dalam perspektif yang akan saya tawarkan nanti.

Akan tetapi sisi yang ingin kita soroti pada kesempatan ini adalah, bagaimana Makna MI’RAJ yang bermakna “sembah”, yang dimaknakan sembah adalah Sholat sebagai sebuah wujud konkret persembahan kemanusiaan yang hakiki atas pengakuan diatas dia ada Dia yang kuasa (Iman), Maka Sholat adalah bentuk persembahyangan manusia terhadap Tuhan Nya yang senantiasa harus dilakukan dengan perasaan Sadar serta Yakin atas amaliahnya bukan karena sesuatu, akan tetapi betul dalam kesadaran pasti. Dan yang paling penting dalam sholat itu adalah terjadi komunikasi antara Hamba dan penciptanya, sehingga terjadi refleksi secara total terhadap alam ide dan realis yang dilalui nya.

Upaya abstraksi kembali atas pemaknaan penyembahan terhadap Tuhan oleh mahluk nya harus senantiasa dilakukan oleh Umat yang ber iman, maka kita dapat menyoroti sholat yang an sich sangat alamiah dan sok profetis sangat kaku dengan nilai yang terkandung secara implicit, padahal Muhammad melakukan perjalanan dasyat tersebut demi kemanusiaan dan keilahiyaan yang senantiasa sinergis dalam komunikasi Tuhan dengan hambanya, dengan lain kata Muhammad ke sidratul muntaha’ adalah berangkat untuk kesepakatan melahirkan Instrument komunikasi hamba dan Tuhan nya.

Makna Penyembahan terhadap tuhan (Sholat)

Sholat dalam fiqih adalah rangkaian gerak gerik yang kita mulai dengan niyat, talbiratul ihram, dan lalu diahiri dengan salam, diawali dengan “Allahu akbar” yang diahiri dengan ucapan “assalamu alaikum”, artinya kita tidak akan dapat melakukan sholat tampa melakukan tahap serta syarat dalam Fiqihiyah tersebut, akan tetapi rutinitas sholat fiqiyah tersebut hanya menonjolkan sisi fisik dari penyembahan terhadap Tuhan, serta kecendrungan yang muncul adalah sholat hanya dimaknai sebagai sebuah kewajiban hamba terhadap Tuhannya, sehingga sholat hanya rutinitas yang menjemukan bagi umat manusia.

Disisi tasawuf sholat yang berorientasi pada “pengakuan” Tuhan terhadap penyembahan Nya, sehingga konsekwensi bagi seorang sufi adalah sholat ku ini diterima atau tidak, jadi ketika kita berbicara syah kah sebuah penyembahan maka cukup ikuti perintah fiqih, akan tetapi bila kita bertanya diterimakah sholat kita ataukah bermanfaatkah sholat tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan diatas bahwa sholat yang didudukan sebagai Mi’raj, maka ada terjadinya prosesi linier terhadap konsepsi kita tentang Tuhan yang dalam hal ini sholat adalah media komunikasi Tuhan dengan Hamban nya sehingga kerinduan ibnul arabby bertemu dengan Tuhannya selalu menggunakan media sholat, begitu pula Juned al Baghdad, yang melakukan sholat 400 raka’at setiap harinya, adalah sebuah manifestasi sufi terhadap pengakuan kebesarab Allah SWT.

· Upaya linier pengakuan terhadap Tuhan segalanya, derajat yang paling tinggi dalam pengakuan al Qur’an adalah Ketaqwaan kepada Allah oleh hambanya yang termanifestisasikan dalam pengambilan peran peran kemanusiaan sebagai hamba yang senantiasa mendedikasikan pengakuannya dalam sholat, implikasi dari hal tersebut adalah peningkatan derajat Iman yang berwujud taqwa terhadap Tuhan yang maha Esa. Maka konsepsi al qur’an tentang “amr Maruf Nahyi Munkar” akan terwujud dalam “the grand design” kemanusiaan.

Ketika seorang hamba mendedikasikan pengakuan ada zat tunggal yang menguasai alam seisinya ini, maka ketebalan iman tersebut akan menjadikan tonggak bagi prilaku kemanusiaan sejati, dia sadar sholat yang mendekatkan diri pada allah akan merefleksikan kembali bahwa nilai yang ada didalamnya bermuatan ‘mendekatkan diri kepada Allah SWT

· Sholat sebagai kekuatan spirituil, yaitu internalisasi seluruh nilai nilai serta makna sholat dalam kerangka kehidupan baik sebagai individu maupun komunitas masyarakat Negara, dengan demikian sholat akan bermakna sebagai penekanan serta penyadaran sang hamba yang manusiawi sebagai mahluk yang memegang mandataris sebagai pemimpin dimuka bumi, maka segala implikasi pikiran, amaliyahnya selalu bertumpu pada kerangka kepemimpinan kemanusiaan yang menebar kedamaian dalam kebersamaan.

Sebagai sebuah kekuatan spirituil sholat adalah tameng bagi kerusakan hati yang sudah senantiasa dekat dengan Tuhannya, sehingga jikalau saja setiap manusia Indonesia memaknai sholat serta mampu menjadikan sebagai kekuatan spirituilnya, maka “little bit garansi” bagi terciptanya kehidupan yang semerbak dengan aroma kekuatan spirituil sholat itu sendiri, yaitu, tanpa kekerasan, tanpa pengklaiman kebenaran, tanpa ada kerusakan serta sungguh indahnya agama ini.

PROFIL

2007-09-19T12:24:00.000-07:00

Launching Reformasi sejak tahun 1998 telah membawa angin segar untuk keterbukaan dan kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara, seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan, sebagai simbol atas makna Demokratisasi yang sudah menggenjala dan belum membumi, lebih lebih untuk mengakar sebagai bagian dari hidup (part of life) dalam fream Budaya atau kebiasaan sehari hari Masyarakat maupun kekuasaan (Negara).

Demokrasi hadir seutuhnya untuk memfasilitasi rehabilitasi problem kemanusiaan, hal ini adalah sebuah fenomena yang kerap muncul dan menggejala bagi sebuah Komunitas, Masyarakat atau Negara, dalam konteks relasi manusia sesama manusia baik pada ranah pribadi, kelompok maupun negara. Demokrasi mengandaikan muncul sebuah keadilan dan kesejahteraan, demokrasi di Indonesia merupakan sistem bernegara dan berbangsa yang harus dilakoni oleh setiap warga negara.

Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan bagian integral dari Indonesia, menganut prinsip berbangsa dan bernegara dengan mekanisme Demokrasi, akan tetapi memang demokrasi saat ini masih dalam kondisi Transisi, dimana space status quo dan pro perubahan sedang menggalang kompetisi untuk menentukan arah bangsa mempunyai peluang yang sama, disisi lain NTB yang terdiri dari dua buah pulau yang mencirikan dua latar cultur yang berbeda bagi penciptaan sturuktur sosialnya masing masing, akan tetapi satu konstruk sosial yang menjadi landasan atmosfir nilai, simbol, caracter bahkan prilakunya sendiri yaitu, Islam sebagai sebuah landasan awal berpijak bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Mengawal masa Transisi menuju Demokratisasi ini adalah tugas utama setiap komponen bangsa yang ingin melakukan perubahan dan kemajuan yang lebih progresif serta menghormati hak Kemanusiaan setiap warga negara, sebab hanya segelintir kaum opportunis dan jumud yang tidak berpihak kepada perubahan dan kemanusiaan, kaum ini selalu membangun ciri kepentingan kekuasaan dan kelompok, sehingga tak jarang munculnya praktek KKN dinggap lumrah, petani yang tidak maju dan kaya hanya mengeluh karena harga gabah rendah, masyarakat selalu dibatasi karena paradigma negara yang kelewatan curiga, Perda muncul karena faktor nafsu kekuasaan, agama menjadi instrument empuk untuk melegitimasi kebijakan, sehingga negara membiarkan kondisi kebodohan masyarakat, sebagai alat untuk terus menerus membuat mereka dependent, serta carut marut penuh kesesakan dengan anarkhis (fisik dan pikiran).

Berawal dari pembacaan serta refleksi atas fenomena dan realitas diatas, sekelompok generasi muda yang menamakan dirinya sebagai Komunitas Islam Progresif pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2001 di Mataram-NTB, bersama membangun komitment, serta berupaya mewujudkan maksud mulia tersebut dalam gerakan bersama, lalu mengkerucut menjadi sebuah wadah yang kemudian diberi nama Lembaga Studi Kemanusiaan yang selanjutnya disingkat dengan LenSA yang mengambil wilayah kerja di Nusa Tenggara Barat.

LenSA (Lembaga Studi Kemanusiaan), hadir sebagai bagian dari komponen yang menjadikan Demokrasi, berbasis Islam untuk kemanusiaan, sebagai titik fondasi dalam melakukan perjuangan, demi menegakan nilai kemanusiaan yang adil dan sejahtera, oleh Karenanya LenSA dalam mengoperasionalkan ide idenya akan selalu terbuka dengan siapa saja (Inklusif) dengan tanpa memandang suku bangsa, ras, agama, aliran politik ataupun jenis kelamin.

WILAYAH KERJA

A. Kajian Dan Ansos

Kehadiran bidang kajian dan ansos tersebut dimaksudkan untuk mewadahi kondisi kondisi Kekinian dan masalalu sebagai upaya meramu kondisi masadepan, selain itu juga sebagai sebuah wadah untuk melakukan sintesa teoritik dan realitas, sehingga kemudian dapat merumuskan persoalan dan solusi problem disekitar masyarakat, dimana LenSA melakukan kerja kerja Demokrasi.

Kajian yang dilakukan seputar persoalan persoalan kemanusiaan yang terjadi disekeliling dan telah menjadi fenomena bahkan tidak disadari sebagai bagian dari persoalan kemanusiaan itu sendiri.

B. Ham dan Advokasi

Bidang ini berusaha memotret persoalan secara mikro dalam perspektif kemanusiaan terutama dalam ranah kebijakan publik, baik itu UU maupun Perda yang dimunculkan oleh penguasa, disisi lain upaya upaya penguatan masyarakat pada tatanan sosio cultur masyarakat NTB merupakan lahan garapan strategis bidang ini, mengingat konflik vertikal yang terjadi di NTB selalu diakhiri dengan munculnya deal oleh elit yang tidak berpihak pada eksistensi masyarakat, oleh karena itu konsentrasi kontrol dilevel negara serta upaya penguatan masyarakat adalah kerja strategis yang harus diupayakan terus menerus secara berkesinambungan.

C. Research dan Penerbitan

Pada ranah ini LenSA akan merambah serta menjalankan misinya dalam bentuk distribusi wacana dan informasi tentang muatan ide kontekstual seutuhnya dalam bentuk penerbitan media alternatif untuk penemuan ide ide cemerlang bagi sebuah wacana baru untuk kepentingan penegakan demokrasi yang seideal mungkin untuk ditegakan oleh kekuatan reformasi dan beberapa jaringan untuk penguAtan demokratisasi di NTB, besar kemungkinan untuk membangun kekuatan alternaitif serta menggalang kekuatan prodem melalui media penguatan masyarakat sipil dengan melalui penggalangan jaringan distribusi wacana dalam instrument penerbitan dan sharing ide alternatif dalam penemuan ide ide yang ideal

D. Islam dan Civil Society

Penguatan Masyarakat sipil dengan Basis Demokrasi Islam adalah capaian strategis yang diinginkan oleh Bidang ini, dengan menanamkan indikator masyarakat sipil berbasis islam, seperti, Menghargai Pluralisme, multikulturalisme, penegakan HAM, kesetaraan serta keadilan berdasar kemanusiaan.

Untuk mencapai tujuannya bidang ini akan melakukan kajian dan gerakan pengorganisiran sembari melakukan penguatan dengan melahirkan wacana wacana Islam dan Civil society yang kontekstual.

E. Kesetaraan Gender

Adalah ruang Gerakan yang dimaksudkan untuk memperjuangkan nasib kesetaraan perempuan terhadap isu kesetaraan Gender, oleh karenanya devisi ini berupaya untuk melakukan peran peran counter kuasa dominan, advokasi secara langsung dengan membuka ruang konselor bagi klien korban kekerasan maupun bias Gender lainnya.

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Konsultant Lembaga : Ahmad Suaedy, Indra J. Piliang
Direktur : Akhdiansyah
Kajian dan Ansos : Fadhil Adly
HAM dan Advokasi : M. aKRI, Sandy Yusuf
Research dan Penerbitan : Yusuf Tantowi, Mukhlis Hasyim
Islam dan Civil Society : Suparlan, Ahmad Jumaily
Kesetaaraan Gender : Nurmala Fahrianti
Kesekertariatan : Bahrun

AKTIVITAS YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Pelatihan Tasawuf Tingkat SMU bekerjasama dengan Yayasan KHAS dan MATIN (Masyarakat Tasawuf Indonesia ) Jakarta. (Oktober 2002 ).
2. Penerbitan Buletin Kitap (Komunitas Islam Plural) kerjasama dengan NC-NTB tahun 2002 - 2004
3. Penerbitan Buletin Jum’at Al Ikhtilaf, kerjasam dengan LKIS Jogjakarta 2001 - skr
4. Kajian dan Analisa Budaya Lokal dalam kacamata agama dan Demokrasi 2001- sekarang
5. Sekolah “KITA” Untuk Aktivis 2003
6. Penelitian perspektif Tokoh agama tentang wacana Gender di pulau Lombok 2004
7. Pendampingan Komunitas Pesantren untuk demokratisasi (Training Penguatan kapasitas)
8. Advokasi Formalisasi Agama dengan TIFA 2005-2006
9. Advokasi Kebijakan Anggaran Pendidikan & Kesehatan Gratis Kabupaten Dompu untuk masyarakat miskin dengan TAF 2006-2007
10. Mendorong Lahirnya Perda ADD di Kabupaten Dompu 2010-2011.
11. Pendampingan Masyarakat Sipil DPA Kabupaten Dompu (Dewan Peduli Anggaran)di 16 Desa 8 Kecamatan di Kab Dompu 2010-Sampai sekarang