"Catatan Advokasi LenSA -NTB 2007 - 2010"

Lembaga Studi Kemanusiaan hadir dikabupaten Dompu sejak tahun 2004 dengan Program Pendidikan Politik kewargaan bagi masyarakat sipil, selanjutnya tahun 2005 – 2006 masuk pada issue Advokasi Kebijakan Formalisasi Agama dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ini intens melakukan advokasi kebijakan anggaran pro masyarakat miskin dan perempuan.

Gerakan Advokasi yang dilakukan sejak tahun 2004 -209 tersebut, bukanlah hal yang parsial, akan tetapi sesuatu yang terintegral dan kuntiunitas, akan tetapi pola pendekatan dan strategi advokasi yang digunakan cendrung beragam, jikalau pada tahun 2004 LenSA Cendrung menggunakan pendekatan kesadaran masyarakat sipil adalah sesuatu yang harus dibangun secara terus menerus, tahun 2005 hal itu bergeser pada pendekatan vis a vis dengan Negara, yaitu upaya advokasi dan kampanye Kebijakan anti diskriminasi bagi masyarakat Dompu, sedangkan memasuki tahun 2007 dengan pertimbangan yang komprehensif pendekatan advokasi yang digunakan cendung berubah, yaitu melakukan penguatan basis secara terus menerus dan juga upaya assistensi PEMDA untuk merumuskan kebijakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dikabupaten Dompu.

Beberapa capaian Advokasi
1. Lahinya SK Bupati tentang Partisipasi Masyarakat Sipil dalam perumusan kebijakan Program pendidikan dan Kesehatan Gratis, Tahun 2007
2. Realokasi Anggaran dalam APBD 2007 sebesar Rp. 11.000.000.000 (Sebelas Miliard Rupiah), diperuntukan bagi Program pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu
3. Terbangunnya Instrument Perjuangan masyarakat Sipil Dewan Peduli Anggaran dilevel Kabupaten dan pada 8 Kecamatan dikabupaten Dompu
4. Lahirnya Peraturan Bupati Dompu NO 04 Tahun 2008, tentang Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu
5. Lahirnya SK Bupati Domp NO 94 Tahun 2009, tentang Penujukan LenSA dan DPA Kabupaten Dompu sebagai team leader MONEV serta perbaikan kebijakan Pendidikan & Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu .

Beberapa catatan Penting dalam Proses Advokasi Anggaran Dikabupaten Dompu.


A.Membuka Pintu “Sakral” Assistensi Pemda Dompu
Adanya sirkulasi kekuasaan pada tahun 2007 yaitu jabatan Bupati Dompu yang di isi oleh wakil Bupati, Bupati Abubakar ditahan KPK karena kasus Korupsi selanjutnya difonis 2 tahun Penjara serta diberhentkan dari jabatannya sebagai Bupati Dompu, dengan demikian sesuai regulasi maka sisa kelowongan jabatan Bupati di Isi oleh Wakil Bupati Syaifurrahman sampai akhir periode jabatannya. Tentu hal ini angin segar bagi Komunitas LenSA yang secara personal cukup mengenal sosok Bupati baru tersebut, begitu pula Bupati Baru tersebut cukup mengenal kapasitas Komunitas LenSA dalam program program advokasi kebijakan dikabupaten Dompu dan NTB pada umumnya.
Di sisi lain Tidak bisa dipungkiri, situasi dan ranah politik dikabupaten Dompu cukup berpengaruh bagi keberlangsungan advokasi kebijakan anggaran yang dilakukan oleh LenSA, Kata kunci penting yaitu POLITICAL WILL Penguasa, dalam hal ini Komitment Bupati Dompu untuk mengajak berbagai stakeholder dalam mengawal proses pembangunan dikabupaten Dompu, hal ini lah yang membuka ruang bagi komunitas LenSA untuk melakukan assistensi Pemerintah daerah Kabupaten Dompu, disatu sisi Bupati Dompu adalah mantan aktivis NGOs dikabupaten Dompu, dengan demikian cukup akrab dengan dunia NGO.

Tahapan awal Komunitas LenSA Melakukan tawaran assistensi kepada Pemda DOmpu, adalah, mlekukan pemetaan isu isu social politik yang strategis dan kemungkinan akan di usung oleh Bupati Syaifurrahman, tahapan penjajakan issue startegis tersebut cukup memakan waktu, sumber sumber issuenya cukup variatif, baik itu melalui kliping media, diskusi langsung dengan bupati bahkan membuka lembar history pergulatan Bupati Syaifurrahman selama bergulat didunia NGOs dikabupaten Dompu, serta selanjutnya ditemukan beberapa menstream issue yang akan diusung oleh Bupati Syaifurrahman dalam menlanjutkan periode jabatanya sampai tahun 2010.

Tahapan selanjutnya Komunitas LenSA membentuk Team Lobby kepada Bupati Syaifurrahman, untuk terlibat dalam proses pembangunan dikabupaten Dompu sesuai dan kapasitas Kelembagaan, Upaya Lobby tersebut didahului dengan Menuangkan satu konsep paper Assistensi PEMDA Dompu dalam merumuskan kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis, dalam kesempatan Lobby tersebut vocal point kesuksesan yaitu, adanya pertautan antar kepentingan advokasi LenSA yang berhajat mendorong keberpihakan anggaran Bagi masyarakat Dompu pada sector sector mendasar, Sementara di sisi lain Bupati Dompu memiliki hajatan kepentingan menyelenggarakan Program program Populis yang menyentuh masyarakat.

Hal tersebutlah yang mendasari awal adanya Kesepakatan keterlibatan LenSA sebagai team leader dalam perumusan konsep kebijakan pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu.

Vocal Point Kesukesan Lobby
pertautan antar kepentingan advokasi LenSA yang berhajat mendorong keberpihakan anggaran Bagi masyarakat Dompu pada sector sector mendasar, Sementara di sisi lain Bupati Dompu memiliki hajatan kepentingan menyelenggarakan Program program Populis yang menyentuh masyarakat.


B. Mengadapi Birokrasi dengan Konsep berbasis Data dan Analisis
Satu statement penting Bupati Syaifurrahman ketika pertemuan lobby awal dengan komunitas LenSA, yaitu bahwa melakukan perubahan dalam struktur birokrasi, bukanlah sesuatu yang sederahana serta tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena birokrasi sudah terbiasa dan menjadi bagian dari mental dilayani bukan mental melayani, begitu pula maenstream pembangunanisme cukup melekat dan berakibat pada paradigm masyarakat adalah objek pembangunan dan bukan sebagai subyek.
Satu tantangan tersendiri dalam proses advokasi kebijakan dengan assistensi pemerintah daerah, yaitu mental birokrasi yang relative cukup tertutup dan belum siap menerima perubahan, hal ini dibuktikan dengan satu tawaran perubahan yang digelindignkan oleh Bupati Dompu, yaitu pola kemitraan dengan NGOs dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dalam hal ini LenSA mendapat mandate melalui SK Bupati Dompu NO 193 Tahun 2007 sebagai team leader perumus model kebijakan pendidikan dan Kesehatan gratis.

Adanya SK Bupati tersebut bukan berarti perjalanan asistensi bisa normal dan sukses, oleh karenanya digelar satu pertemuan sebagai media penyamaan Persepsi team LenSA dan Team Birokrasi selaku team kerja perumus program pendidikan dan Kesehatan Gratis, pada tahap awal dalam penyamaan presepsi ini leih pada upaya pembacaan Peta Potensi dan Masalah pada sektor pendidikan dan Kesehatan dikabupaten Dompu dengan setiap stakeholder di pemerintah Daerah, termasuk bupati Dompu sendiri hadir dalam pertemuan tersebut, pada diskusi tersebut Direktur LenSA meminta kepada Bupati Dompu agar mempertegas posisi dan eksistensi LenSA dalam proses perumusan kebijakan yang ada dan agar seluruh Jajaran SKPD mendukung dan mensupport kesuksesan tahapan perumusan draft kebijkan pendidikan dan Kesehatan gratis.

Untuk Memperkuat posisi tawar LenSA dalam Birokrasi, maka semampu mungkin LenSA mempersiapkan konsep kebijakan pendidikan dan Kesehatan gratis, sesuai dengan harapan masyarakat disatu sisi dan birokrasi disisi lain, hal ini cukup sulit dirumuskan ketika mempertautkan kepentingan yang cukup berbeda, Secara Substansi konsep kebijakan pendidikan dan Kesehatan gratis diakomodasi sebagai nilai nilai implementasi kebijakan disisi lain tentu banyak perubahan yang dilakukan oleh tim birokrasi yang ada.

Akan tetapi secara substansi tahapan assistensi ini bukan serta merta mengolkan satu konsep baku dari LenSA, melainkan lebih pada upaya LenSA membangun “trust” dikalangan birokrasi untuk kerja kerja dimasa datang, oleh karenanya secara konsep mungkin tidak diadopsi secara menyeluruh, akan tetapi secara ide tawaran tawaran konsep kebijakan pendidikan dan Kesehatan gratis paling tidak diakomodasi dan Kalangan birokrasi dan pemerintah daerah sudah memiliki komitment kemitraan dengan kalangan masyarakat Sipil dikabupaten Dompu, lebih khusus LenSA dan masyarakat Sipil lainnya,karena disisi lain, Komunitas LenSA sadar bahwa Perjalanan assitensi masih cukup panjang dan jalannya berlikuk likuk.

C. Membangun jaringan dalam upaya Menggolkan Ide Realokasi Anggaran
Satu hal yang cukup sulit ditemukan dalam tahapan advokasi ini yaitu, upaya meyakinkan Pemeritah daerah dalam melakukan realokasi anggaran, begitu pula pada tahapan mendapatkan document penunjang dalam melakukan analisis anggaran dirasakan cukup sulit dan mumpuni. Analisis anggaran ini dihajatkan untuk melakukan realokasi anggaran pada persiapan implementasi program pendidikan dan Kesehatan gratis, saat tawaran realokasi anggaran, Komunitas LenSA Menawarkan agar melakukan realokasi pada belanja langsung dari post belanja pegawai, honor, lembur, administrasi, perjalanan dinas, tupoksi dan makan minum serta pemangkansan program program ganda ditiap skpd, begitu pula pemanfatan aset aset pemda untuk penggunaan anggaran program pendidikan dan Kesehatan pada tahun anggaran 2008.

Saat ini LenSA dan DPA, sedang dalam tahap menggagas kerjasama dengan Bapeda untuk merumuskan modelPartisipasi masyarakat miskin dan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2010,
Pada diskusi penyamaan Persepsi LenSA sudah terlebih dahulu melakukan Pemetaan berbasis Data, dengan media workshop dan baseline data menjangkau seluruh Kabupaten Dompu, dan di formulasi dalam konsep paper tahapan perumusan kebijakan pendidikan dan Kesehatan Gratis

Setelah meyakinkan pemda, kembali Team advokasi LenSA Menemukan tantangan di Kalangan Legislatif tentang realokasi dan alokasi anggaran program Pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu, karena tawaran advokasi ini cukup menyita soal soal politik, ekonomi dan social budaya masyarakat Dompu.

Jalan alternative yang digunakan oleh LenSA untuk meyakinkan legislative, adalah membuka ruang komunikasi dengan jaringan LenSA dilevel legislative serta memberikan hasil analisis anggaran dan menitik beratkan pada efisiensi anggaran oleh pihak eskekutif pada tahun anggaran 2008 nanti. Stakeholder penting dilegislatif yang dipengaruhi LenSA adalah Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten DOmpu periode 2004 – 2009, Setelah menerima hasil analisis anggaran LenSA, akhirnya DPRD setuju alokasi anggaran 11 MIliard bagi implementasi program pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu, Komunitas LenSA sadar bahwa factor komunikasi tersebut bukanlah factor utama membuat dewan sepakat dengan konsep realokasi anggaran, akan tetapi juga ada factor komunikasi politik secara intens oleh pihak eksekutif sendiri.

Impact dari penyampaian hasil analisis anggaran tersebut selain disetujui alokasi anggaran program pendidikan dan Kesehatan gratis, selanjutnya LenSA Kerap diminta hasil analisis yang kemudian disampaikan secara kelembagaan kepada institusi DPRD Kabupaten Dompu, catatan Tahun 2009 ini LenSA dan DPA Kabupaten Dompu ikut melakukan intervensi perubahan anggaran, akan tetapi lagi lagi keputusan itu masih ada ditangan pengambil kebijakan, yaitu lembaga DPRD sendiri.

D. Kampanye dan Partisipasi Publik sebagai Amunisi Advokasi
Faktor pendukung lain dan cukup penting dalam advokasi kebijakan anggaran LenSA di Kabupaten Dompu, adalah terbangunnya kesadaran Publik dalam partisipasi mendorong isu advokasi yang digulirkan LenSA, setiap tahapan kegiatan LenSA kerap melibatkan stakeholder tokoh berpengaruh pada tahapan penggalangan issue dan loby loby dikalagan eksekutif dan legislative sendiri.

Media media kampanye yang digunakan LenSA dalam mengkampanyekan isu advokasinya adalah, media massa local dan media radio local, dalam bentuk prerelease, pembuatan opini dan talkshow melibatkan SKPD dan stakeholder sebagai narasumber diagenda agenda tersebut, respon publikpun cukup variatif.

Disisi lain untuk mendukung Gerakan advokasi yang dibangun, LenSA Mengorganisir Tokoh tokoh berpengaruh dikabupaten Dompu untuk terlibat dalam Instrument Masyarakat Sipil, yaitu Dewan Pedulli Anggaran (DPA) Kabupaten Dompu. DPA Sendiri adalah instrument masyarakat sipil yang peduli terhadap soal keberpihaka anggaran bagi masyarakat Dompu seutunya, dalam perjalannya LenSA Menggandeng DPA Kabupaten Dompu pada proses advokasi kebijakan anggaran pendidikan dan Kesehatan gratis sejak DPA didirikan pada tahun 2007.

DPA sendiri sudah memiliki struktur kepengurusan dilevel Kabupaten dan 5 kecamatan dari 8 kecamatan dikabupaten Dompu, DPA sendiri berasal dari unsure Ormas Islam, Pers, NGO, Aktivis Dompu dan kalangan Akademisi, dalam perjalanannya DPA krap mengkritisi proses penganggaran dikabupaten Dompu.

Media media kampanye dan partisipasi public dalam ikut serta mendirikan organisasi masyrakat sipil cukup bermanfaat bagi kelangsungan advokasi yang dilakukan oleh LenSA, bahkan sampai saat ini LenSA dan DPA Kabupaten Dompu dimandatkan kembali oleh SK Buapti Dompu No 94 tentang Monitorng dan evalusi Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahun 2009 ini.

E. Catatan Penutup
Komunitas LenSA Sadar dan mengetahui bahwa upaya advokasi yang dilakukan, bukanlah yang utama dan terutama atas “kesuksesan”, akan tetapi lebih pada adanya sinergisitas komponen komponen advokasi dan stakeholder untuk menggolkan issue advokasi sendiri.
Begitu pula capaian capaian advokasi tersebut bukanlah sesuatu yang final dan berakhir, akan tetapi baru permulaan dalam melerai jalan dan pintu perubahan secara perlahan lahan, dengan harapan bisa berjalan secara kontiunitas dan program program advokasi dimasa datang menemui titik perubahan yang mendasar, semoga….!

Wallahul Muawafiq Illa Aqwamuthoriq..
“Kunci Perubahan adalah;
Keinginan & Tekad yang kuat untuk Merubah”
www.lensantb.co.cc
By."Syaf Kaso"