Konfernas Masyarakat Peduli Anggaran yang berlangsung selama lima hari tersebut, mebahas tentang hasil riset LBI (Local Budget Index) dan analisa belanja daerah pada 47 daerah penelitian oleh Komponen NGO dan Ormas didaerah program TAF, kegiatan yang berjalan cukup akrab dan santai tersebut selain membahas ttg hasil riset juga sebagai ruang silaturahim dan sharing pengalaman antar NGO dan Ormas peduli anggaran terhadap hasil kerja kerja advokasi selama tahun 2009.
disisi lain konfernasi tersebut juga berhasil merumsukan kesepakatan bersama, sebagai pltform perjuangan serta garis garis perjuangan mendorong anggaran yang berpihak pada masyrakat miskin dan perempuan di daerah masing masing dan dilevel nasional secara umum, begitu pula komitment antar element akan terus menerus melakukan kampanye dan keterbukaan informasi publik terhadap penganggaran yang ada baik dilevel daerah maupun nasional.
yang selanjutnya dituangkan dalam PIAGAM SLIPI
MASYARAKAT PEDULI ANGGARAN INDONESIA
dengan isi sebagai berikut;
PIAGAM SLIPI
MASYARAKAT PEDULI ANGGARAN INDONESIA
Kami masyarakat peduli anggaran Indonesia, menyatakan dengan ini bahwa pajak, retribusi, hutang negara, dan politik alokasinya selalu mengatasnakamakan rakyat.
Bahwa benar korupsi, ketimpangan dan politisasi anggaran telah secara nyata menyengsarakan rakyat.
Harapan-harapan dan impian-impian orang miskin, perempuan, dan kaum marginal lainnya digantungkan pada sejauhmana negara memberikan kedaultaan rakyat atas anggaran dilibatkan dalam pengalokasiaan anggaran negara melalui pemberian hak-hak dan kedaulatan rakyat atas anggaran.
Hal-hal mengenai perwujudan kedaulatan rakyat atas anggaran tersebut sekurang-kurangnya dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut;
• Pertama, segera memperjuangkan keadilan dan atau keadilan anggaran untuk daerah
dan desa.
•Kedua, segera mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang berbasis kearifan
lokal.
• Ketiga, menjunjung tinggi hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain hak rakyat
melalui anggaran disalurkan kepada rakyat.
• Keempat, memperjuangkan keterbukaan informasi anggaran bagi rakyat.
• Memperjuangkan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dan
daerah yang akuntabel, transparan, partisipatif dan berkeadilan bagi rakyat miskin.
• Keenam, persatuan dalam gerakan advokasi anggaran sebagai gerakan sosial.
Slipi, 3 Februari 2010
ATAS NAMA MASYARAKAT PEDULI ANGGARAN INDONESIA
Seknas FITRA - The Asia Foundation - YLP2EM - Pemuda Muhamadyah Sidrap - Al-Maun Kab. Wajo - LPP - LP2G - Forum PERSIS CENTRE Gorontalo - Baabusalam Centre Gorut - YASMIB - KPPA Sulteng - Somasi NTB - ORMAS DPA Propinsi NTB -LEGITIMED - Muhammadyah Sumbawa Barat - LSBH - FORPA Lombok Timur - YPKM - MPA Lombok Barat - LENSA NTB - DPA Dompu - Solud NTB - FITRA Riau - FITRA Palembang - Majelis Masyarakat Madani Ogan Ilir - PKSBE - Forbas Padang Panjang - FITRA Sumut - Salam Center Al-Washliyah Serdang Bedagai - Pattiro Sumsel - PW NU/Forum Mustakim-Sumsel) - Ma’Arif Institute Sumbar - Masyarakat Peduli Pembangunan Sumbar - Ma’arif Institute Kota Bandar Lampung - Forum Rembug Warga Kota Bandar Lampung - PKSBE - Mitra/Forum Padang - GCW/Patiro - Pattiro Pekalongan - PCNU Pekalongan - Pattiro Semarang - Formippa Semarang - Forum SALIMAH - Lakpesdam NU - Presidium Anggaran Kab. Cilacap - Pattiro Surakarta - Ma’arif Institute Kab. Sleman - Komunitas Peduli Sleman untuk Mengawal Aspirasi Rakyat (KI SEMAR) - Pattiro Boyolali - Pattiro Kendal - Forum Peduli Kesehatan Masyarakat Sumedang - Formasi Kebumen - Idea Jogja - Sanggar Bandung - Pattiro Jawa Barat - FITRA Sukabumi - Inisiatif Bandung - Kontra Bekasi - FITRA Depok - FAKTA Pontianak - LABDA - Pokja 30 Samarinda - FITRA Tuban - Pattiro Blitar - PW Aisiyah Jatim - Gerak Aceh Besar - Gerak Aceh Barat - Gerak Aceh Utara - ICS Papua - KIPRA - FPPM














0 komentar:
Poskan Komentar