Salah satu aktivitas Kontrol Pelayanan Publik oleh LenSA NTB Dikabupaten Dompu adalah, melakukan tahapan Monev Program Pendidikan dan Kesehatana Gratis, kegiatan ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri atau latah monev, akan tetapi selain bagian dari proses tanggung jawab terhadap gagasan dan intervensi LenSA NTB dan DPA Dalam Mendorong Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis sejak tahun 2007 berdasar SK Bupati No 193 Tahun 2007, yang menegaskan LenSA NTB sebagai Team Perumus Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis dikabupaten Dompu.
Proses MONEV Pendidikan dan Kesehatan Gratis berdasar mandate SK Bupati NO 94 Tahun 2009, Isi SK Tersebut menegaskan Menunjuk LenSA NTB dan DPA Dompu sebagai Team Penyusun Instrumen dan Pelaksana Monev Penkes Gratis. Berdasar mandate SK Bupati Tersebut LenSA NTB Bersama DPA Dompu telah melaksanakan proses tersebut selama 4 bulan efektif, terhitung September – Desember 2009, beberapa Kegiatan Yang dilakuakn dalam Proses Monev Tersebut, dimulai dengan penyusunan Instrument Monev melalui kegiatan Diskusi Ahli dan Workshop menghadirkan Eksperet akademisi dan profisinelism yang konsen terhadap isu monev, tahapan selanjutnya Survey lapangan dan FGD (Focus Group Discution) mencakup 8 kecamatan seluruh kabupaten Dompu, dengan menggunakan metode representative dan perwakilan berdasar penyebaran area dan jumlah penduduk, dengan melibatkan DPA 8 (Delapan) Kecamatan sebagai surveyor, dan tahap akhir dilakukan tabulasi dan analisis hasil monev lapangan dan analisis document Implementasi program pendidikan dan kesehatan gratis selama tahun 2009.
Hasil MONEV Pendidikan yang dilakukan Oleh LenSA NTB dan DPA Dompu, selanjutnya disampaikan kepada BUPATI Dompu agar dapat melakukan perbaikan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, disisi lain juga disampaikan kepada para pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, DPRD Dompu, Team leader Program (Assisten II Pemda Dompu) dan para stakeholder lainnya.
Adapun hasil Rekomendasi Monev Pendidikan dan Kesehatan gratis kabupaten Dompu, oleh LenSA NTB dan DPA Dompu, yaitu :
1.SISTEM INFORMASI YANG KOMPREHENSIF DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAKKAD DAN PENDIDIKAN GRATIS. (Ketersediaan informasi)
Dari data kuantitatif yang di tabulasi oleh team LenSA terdapat orsentase yang beragam atas pengetahuan secara umum program pendidikan kesehatan gratis, akan tetapi ketika diajukan pertanyaan, tahukah anda apa saja bentuk layanan dan apakah berpartisipasi maka jawaban yang muncul hanya mengatakan sekitar 36% yang tahu dan sisanya mengatakan tidak, inimenujukan bahwa minimnya informasi bentuk pelayanan dan lemahnya partisipasi masyarkat terhadap penyebaran informasi progam yang ada.
Begitu pula testimony mereka pada data qualitative (Assement peta problematika dan harapan).. hampir semua respondent menyatakan tidak mengetahui bentuk bentuk layanan yang diberikan, bahkan cendrung salah memahami tentang pelayanan JAKKAD itu sendiri,bahkan tidak bisa membedakan JAMKESMAS, JAMKESDA dan bahkan ASKES, begitu pula dengan informasi program pendidikan gratis,, masih sering ditemukan kesalah pahaman terhadap model pelayanan yang digratiskan, sehingga dilevel masyrakat dan pelaksana sering ditemui miss komunikasi dan miss informasi.
Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan informasi maka diperlukan:
SISTEM INFORMASI YANG KOMPREHENSIF DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAKKAD DAN PENDIDIKAN GRATIS, yang meliputi ;
a.Penyebaran informasi yang merata dari aspek layanan, model program dan jumlah
anggaran.
b.Perlu partisipasi masyrakat dalam penyebaran informasi, baik itu stakeholder
langsung maupun tidak langsung
c.Penyusunan informasi harus berbasis data dan potensi local yang dimiliki oleh
daerah tertentu.
2.MEKANISME COMPLAINT ATAS PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS (Pelayanan)
Melihat banyaknya keluhan pada aspek pelayanan, baik dari sisi petugas yang tidak adil, diskriminatif maupun kurang professional, begitu pula dengan minimnya fasilitas yang ada, baik dari perlengkapan kebutuhan pelayanan, buku, alat belajar diurusan pendidikan, maupun perkakas medis, obat obatan dan gedunag bangunan yang tidak layak maupun banyak keluhan lainnya, di sisi lain akses ketempat pelayanan yang masih susah dijangkau, dan masih banyak sederetan persoalan yang ditemui, maka diperlukan;
MEKANISME COMPLAINT ATAS PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS,
Meliputi:
a.Kelembagaan unit pengaduan yang melibatkan masyrakat sipil dan unsure penyedia
layanan yang partisipatif.
b.Mekanisme pengaduan yang procedural yang dijamin oleh regulasi, sebagai media
infetnarisasi keluhan dan complain terhadap implementasi layanan program
pendidikan dan keshatan garatis yang ada.
c.Instrument yang universal dan elastic meneirma saran dan masukan bagi perbaikan
program diamsa pelaksanaan dan perbaikan masa dating.
3.PENINGKATAN STATUS LAYANAN PRIORITAS PADA AKSES MENUJU PRIORITAS MUTU PELAYANAN (Ketercapaian tujuan)
Niatan penting dalam implementasi program pendidikan dan keshatan Gratis adalah membuka askes penerimaan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyrakat Dompu serta meringankan beban ekonomi masyrakat secara kelsuruhan, dari beberapa temuan dalam survey, baik dari data quantitative maupun qualitative tersirat makna puas masyarakat menerima layanan ini, akan tetapi disisi lain masih juga ditemukan, keluhan keluhan adanya pungutan pungutan diluar pungutan seharusnya, seperti pungutan untuk pengadaan obat paten dipuskesmas, bayar biaya les, seragam batik, buku dan foto copy disekolah yang ada.
Hal hal tersebut mengindikasikan bahwa ketercapaian tujuan untuk membuka akses telah dicapai disisi lain, akan tetpai disatu sisi ketercapaian tujuan oini terhambat sengan soal soal mutu, transparansi dan beban bena lainnya,, yang akan memotong rantai ketercapaian tujuan yang lebih tinggi yaitu Mutu pelayanan yang efektif dan efisien .
Oleh karenanya Dibutuhkan PENINGKATAN STATU LAYANAN PRIORITAS PADA AKSES MENUJU PRIORITAS MUTU PELAYANAN, meliputi, aspek aspek;
1.Efisiensi dan efektifitas Anggaran yang seimbang antara Infrastuktur, Akses & mutu
2.Peningkatan Kapasitas profesionalitas petugas layanan
3.Orientasi Program lebih pada masyrakat miskin dengan tidak memberika pelayanan
bagi orang bersatandar mampu
4.Validitas Data Base masyarakat Miskin penerima layanan pendidikan dan kesehatan
Gratis.
0 komentar:
Poskan Komentar