Monev Penkes; Soal Sosialisasi dan Mutu Dapat Raport Merah

Drs. Syafaruddin anggoya Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, merespon positif temuan monev LenSA NTB serta memberikan apresiasi, disisi lain bapak syafar juga memberikan komitmen untuk menggolkan wacana peningkatan Status PERBUP pendidikan dan kesehatan Gratis menjadi PERDA, sehingga terjaminnya keberlangsungan program yang baik tersebut, dengan demikian “Siapapun Bupatinya,, Pendkes gratis tetap berjalan” ungkapnya…


Kamis 17 Desember 2009 LenSA NTB mengadakan workshop hasil Monitoring dan Evaluasi implementasi Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis Kabupaten Dompu, hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Anggota Komisi III DPRD kabupaten Dompu Drs.Syafarudin, penanggung jawab Program dari diknas Drs. M.Hatta (penanggung jawab program pendidikan gratis) dan Dinas Kesehatan drg. Yuni Artati (penanggung jawab program JAKKAD) , serta Sandy Yusuf dari LenSA NTB, sementara jumlah peserta dalam workshop tersebut yang hadir smencapai 40 orang, terdiri dari unsure DPA kabupaten dan DPA delapan kecamatan, NGO, Pers, Pasien Puskesmas/RSUD, dll.
Workshop yang di mulai dari pukul 10.00 – 15.30 Wita tersebut bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan, kebijakan kedepan, dalam pemaparan di awal acara direktur eksekutif LenSA NTB Akhdiansyah, S.Hi atau yang lebih akrab di sapa Yonk-Q menjelaskan, bahwa alas an penting LenSA melakukan monev Program pendidikan dan kesehatan Gratis, karena LenSA dan DPA sejak tahun 2007 sudah terlibat dalam perumusan draf konsep program pendidikan dan kesehatan gratis sesuai SK Bupati Nomor 94 tahun 2008, ungkapnya dengan mimik serius,, dan adapun pada saat ini sudah pada tahap implementasi monev dan hasil temuan – temuan, dari temuan ini selanjutnya akan disusun dalam bentuk draf rekomendasi perbaikan program pendidikan dan kesehatan gratis di kabupaten Dompu.
Disisi lain narasumber di kedua program memaparkan hasil monitoring dan Evaluasi internal nya dan dikomparasikan dengan hasil monitoring dan evaluasi dari LenSA NTB, dalam pemaparannya kedua narasumber menjelasakan dan memaparkan hasil monev internal masing masing lalu kemudian LenSA NTB memaparkan hasil temuan temuan penting sehingga di susun dalam draf rekomendasi perbaikan program pendidikan dan kesehatan gratis,kemudian rekomendasi yang disempurnakan dalam workshop tersebut akan di bawah dan diajukan dalam hearing di DPR dan Pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Begitu pula Drs. Syafaruddin anggoya Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, merespon positif temuan monev LenSA NTB serta memberikan apresiasi, disisi lain bapak syafar juga memberikan komitmen untuk menggolkan wacana peningkatan Status PERBUP pendidikan dan kesehatan Gratis menjadi PERDA, sehingga terjaminnya keberlangsungan program yang baik tersebut, dengan demikian “Siapapun Bupatinya,, Pendkes gratis tetap berjalan” ungkapnya…
Dalam workshop tersebut terdapat temuan penting yang di paparkan oleh Sandhy Narasumber LenSA NTB terkait dengan kedua program tersebut, yang diantaranya, masih belum maksimalnya Sosialisasi, Pelayanan dan Tujuan yang ingin di capai, hasil temuan tersebut melahirkan pertanyaan apakah yang harus menjadi rekomendasi merujuk dari 3 aspek yang diukur dalam monev yang dilakukan oleh LenSA NTB dan DPA Kabupaten Dompu.

Dalam sesi terahir diskusi LenSA bersama DPA mencoba menyusun draf Rekomendasi yang mengacu pada tiga aspek yaitu aspek informasi,Aspek pelaksanaan dan Aspek ketercapaian tujuan sehingga menghasilkan Draf rekomendasi baku yaitu:, 1. Perlunya penataan Sistem informasi yang baik dan komprehsnif, untuk memenuhi ketersediaan dan keberlanjutan informasi Program pendidikan dan kesehatan gratis, 2. Pada aspek pelayanan perlu adanya unit pengaduan, sebagai instrument mekanisme complaint terhadap fenomena dan fakta pelayanan program, dan 3. Pada aspek Ketercapain Tujuan, Akses adalah prioritas program pendkes gratis, akan tetapi mutu juga tidak kalah prioritas, artinya pada implementyasi program dimasa datang, soal akses dan mutu seyogyanya dapat diseimbangkan.
Rencana tindak lanjut dari Workshop, yaitu,, penyusunan laporan dan rekomendasi final temuan monev oleh LenSA Dan DPA dalam waktu dua kali 24 jam, selanjutnya akan disampaikan kepada pada para stakeholder, yaitu Bupati selaku pemberi mandate implementasi monev (SK No 94 Tahun 2009), DPRD, BAPPEDA, DIKNAS, DIKES, dan seluruh team pelaksana Monev yang ada, pada tanggal 23 Desember 2009.
(By; syaf)