Ringkasan Catatan Kritis Dokument KUA – PPAS 2010
Team Lembaga Studi Kemanusiaan (lenSA NTB) dengan Dewan Peduli Anggaran (DPA) Kabupaten Dompu
Ringkasan Catatan Kritis Dokument KUA – PPAS 2010
Team Lembaga Studi Kemanusiaan (lenSA NTB) dengan Dewan Peduli Anggaran (DPA) Kabupaten Dompu
1.Konsistensi Dokument KUA – PPAS dengan RKPD dan RPJMD
Visi dan Misi Kabupaten Dompu yang menghajatkan sebagai daerah yang maju dan modern pada tahun 2010 perlahan lahan dipertegas dalam orientasi pembangunan Dompu yang dituangkan dalam RKPD 2010 yaitu ” ”Mewujudkan masyarakat Dompu yang pintar, sehat dan sejahtera”, disesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk belanja daerah. Namun dalam hal ini, ditetapkan 14 prioritas pembangunan dalam KUA dan 14 perioritas belanja dalam PPAS. Secara redaksional, antara 14 Prioritas dalam KUA dan PPAS tersebut terdapat perbedaan yang bisa disalah maknakan, atau menjadi bahan berkelit dalam mengalokasikan anggaran secara sepihak. Disatu sisi dipertegas agenda pembangunan hanya 5 aspek disisi lain prioritas pembangunan disebutkan 14 orientasi belanja pembangunan, apakah hal ini berawal dari upaya membuat kebingungan atau dari aspek redaksional pihak perecana pembangunan belum mempertgeas makna prioritas pembangunan dan agenda daerah 1 tahun kedepan,,, pertanyaanya adalah jikalau yang dimaksud prioritas pembangunan itu adalah 14 program tersebut, maka sesungguhnya akan sangat bertolak belakang dengan proporsi dan orientasi belanja APBD 2010 (KUA dan PPAS) yang memfokuskan hanya pada 5 prioritas.
Kemudian dengan memperhatikan jumlah Belanja Daerah yang diprediksikan sebesar Rp. 458.078.272.760 dengan alokasi Belanja Tidak Langsungnya mencapai Rp. 277.433.519.121 (60,57%), maka sangat mustahil bisa mewujudkan 14 program prioritas ini hanya dengan mengandalkan dana yang teralokasikan dalam Belanja Langsung sebesar Rp. 180.634.753.639 (39,43%).
Maka Kami berpendapat;
•Konsistensi dokument perencanaan tersebut tidak akan dapat terukur, ketika prioritas program yang overlap dan berlebihan, oleh karennya perlu penegasan lebih jauh atas soal prioritas pembangunan dan agenda kerja dalam Dokument KUA yang ada.
•Prioriats Pembangunan Urusan Pendidikan dan Kesehatan, agar lebih diarahkan pada peningkatan Mutu, mengingat 2 tahun terakhir (sejak januari 2008) pemda Dompu telah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, dimana program tersebut bermaksud mendorong pemenuhan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya pada tahun 2010, diharapkan sudah menyentuh pada perbaikan dan peningkatan pelayanan diarahkan pada mutu.
•Penanganan soal soal kemiskinan yang meliputi, Soal kemiskinan ”Rendahnya pendapatan petani, rendahnya cakupan layanan infrastruktur, belum optimalnya ekonomi dan sarana desa, seharusnya singkron dengan alokasi anggaran yang dituangkan dalam PPAS, sementara faktanya sangatlah minim, katakanlah alokasi anggaran untuk pemerintah desa dan alokasi pembangunan ekonomi yang rendah, dibanding dengan alokasi belnja pemerintahan umum dan belanja urusan wajib lainnya.
•Begitu pula dengan orientasi pembangunan untuk perbaikan lingkungan dan penatan demokrasi menuju good governance, orientasi alokasi program lebih kepada operasional kantor dibanding dengan alokasi untuk program, sehingga kelihatannya sangat miris, dengan dokument perencanaan yang memprioritaskan 5 rencana kerja yang dituangkan dalam 14 Prioritas program 2010 dalam KUA 2010.
2.Analisis Pendapatan
-Pendapatan daerah
Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan selama kurun waktu 2007-2009 secara trend nominalnya menunjukan ada peningkatan. Kecuali Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2009 mengalami penurunan yang sangat drastis, serta 2010 direncanakan ada kenaikan, disisi lain naik turunya lain lain pendpatan daerah yang syah tersebut pada KUA PPAS 2010 ini tidak dijelaskan fluktuatifnya tersebut, bahkan bila melihta pada grafik trend pertumbuhan, maka sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 mengalami penurunan pertumbuhan, dengan demikian ini berarti, kinerja pemerintah daerah selama 4 tahun mengalami stganasi dan cendrung dalam situasi yang menurun dalam kontek pertumbuhan Pendpatan (Data grafik analisis Riset LenSA NTB).
-Pendapatan Asli Daerah
Adapun secara umum gambaran PAD Dompu sebenarnya nampak mengalami stagnasi dalam Pertumbuhanya, walaupun nominal ada kenaikan kurang lebih satu miliard pertahunnya, akan tetapi belum bisa menyumbang kemandirian fiskal atas pendapatan daerah dari dana perimbangan, berturut turut selama 5 tahun terakhir PAD kabupaten Dompu hanya menyumbang sekitar 4% dari total pendapatan APBD, hal ini lebih mempertegas kembali bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan (DAU dan DAK) sangat tinggi, atau sekitar 90%, proses pembangunan dikabupaten Dompu harus disumbang oleh jakarta.
oAgar DPRD Meminta Penjelasan kepada eksekutif, terkait dengan stagnasinya pertumbuhan APBD Dompu sejak 5 tahun terakhir..?
oAgar DPRD menuntut eksekutif menyajikan data sumber Pajak dan Retribusi serta sumber aset lainnya,
oAgar DPRD memastikan Arah Penggalian PAD dibatasi pada hal-hal yang wajar tanpa membebani masyarakat miskin dan menghambat iklim berusaha masyarakat miskin.
oAgar DPRD Meminta penjelasan strategi mendorong peningkatan laba BUMD Kabupaten Dompu.. mengingat Laba BUMD adalah garpan sumber pendapatan yang strategis, dibanding dengan retribusi.
-Dana Perimbangan
Dana perimbangan diprediksi akan meningkat sebesar Rp. 372.741.807.491 atau 6 % dengan rincian sebagai berikut;
Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 24.150.952.491 atau 0,00% dari tahun sebelumnya
Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan sebebsar Rp. 300.006.855.000 atau 5% dari tahun sebelumnya
Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar Rp. 48.584.000.000 atau 0,00% dari tahun sebelumnya
Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Dompu sehingga Dana bagi hasil Pajak dan DAK justru mengalami Pertumbuhan yang sangat minim? Padahal DAU dan DAK masih bisa dan seharusnya bisa meningkat dengan intensitas perjalanan daerah pejabat daerah ke jakarta? Oleh karena itu melihat struktur dana DAU yang menglami kenaikan, hanya untuk kebutuhan gaji PNS pertahun 2010 mengalami kenaikan 5%
DPRD penting melakukan klarifikasi soal ini, terutama soal Rendahnya peningktan dana bagi hasil pajak dan non pajak. Kok bisa Tetap?.
-Lain Lain PAD Yang syah
Lain-lain pendapatan Yang Sah diproyeksikan mengalami Kenaikan sebesar Rp. 16.608.137.416 atau 05.00% dari tahun sebelumnya, sementara pada document KUA tidak terdapat rincian sumber lain lain pendapatan yang syah,
Bila pada document KUA tidak tertulis dengan jelas sumber pendapatan yang syah, maka bagaimana mungkin bisa memprediksi sumbernya, Adakah pencuitan perkiraan pendapatan? Penting di croscek oleh DPRD, terkait dengan fluktuatif dan naik turunya sumber sumber PAD yang syah, termasuk dari beberapa post seperti, Dana bagi hasil pajak dari propinsi..? begitu pula dengan sumber pendapatan berasal dari bantuan keuangan propinsi.? Dan sebagaimana tahun lalu (2009) terdapat dana tunjangan pendidikan,, bagaimana dengan tahun ini..?
3.Analisis Belanja
sejak tahun 2008 beban APBD masih diperuntukan bagi PNS dikabupaten Dompu, adapun untuk tahun 2010 untuk gaji, asumsi kenaikan gaji 5% dan penyediaan gaji 13 untuk 5465 Orang Pegawai dan tahun 2010 direncakana akan melakukan rekrutemen sejumlah 345 Orang,, maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber utama pendapatan Daerah yang tahun 2010. Artinya, penambahan jumlah pegawai tidak sebanding dengan kenaikan jumlah DAU. Bila tidak dikontrol, maka bisa jadi tahun berikutnya, DAU, DAK dan PAD akan habis untuk gaji pegawai. Oleh Karena itu, DPRD penting segara;
1.Update data PNS yang digaji daerah, sehingga bisa diformulasikan alokasi sesungguhnya dengan prediksi kenaikan gaji 5% dan tambahan gaji ke 13 dan kemudain anggaran kinerja.
2.Penting ada kebijakan daerah yang membatasi penerimaan PNS dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta bagaimana memaksimalkan pendayagunaan PNS yang ada untuk bisa memaksimalkan semua bentuk layanan yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini sangat penting untuk meninjau peruntukan anggaran kinerja bagi seluruh PNS dikabupaten Dompu, selama tiga tahun terakhir telah menyerap sekitar 11% dari APBD,, bagaimana dengan tahun 2010..? apakah masih dialokasikan..?
3. DPRD juga penting memperhatikan arah belanja daerah baik pada BTL maupun BL dengan memperhatikan azas manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Sehingga dapat diformulasikan kebijakan dengan menetapkan arah dan porsentase masing-masing belanja yang rasional dan berasas manfaat, ekonomi efisien dan efektif.
4.Orientasi APBD 2010
Bila prioritas pembangunan sebagaimana dalam KUA yang diarahkan ke 14 Program, dengan lima agenda yaitu (1). Mewujudkan masyrakat dompu yang cerdas dan pintar, (2). Mewujudkan masyrakat dompu yang sehat, (3). Mewujudkan masyarakat dompu yang sejahtera dan religius, (4). Agenda mewujudkan good governance dan pelayanan publik yang lebih berkwalitas, (5). Agenda penataan dan pelestarian lingkungan Kemudian dibandingkan dengan porsentase peruntukan Belanja, maka dapat dilihat peruntukan belanja prioritas program hanya tertuju pada belanja pendidikan mencapai 31%, Infrastruktur 11 %, Kesehatan mencapai 7%, sementara alokasi belanja untuk urusan penataan lingkungan agenda mewujudkan good governance tidak ditata dengan baik dalam dukument KUA PPAS 2010, disisi lain alokasi belanja untuk urusan pilihan sebagai perwujudan peruntukan belanja ekonomi hanya sekitar 5% dan lebih diimbangi dengan kebutuhan urusan pemerintahan mencapai angka 4% dari belanja langsung
Dengan demikian, 5 agenda dan 14 prioritas dalam KUA dengan alokasi yang sangat terbatas, dapat dikatakan hanya rumusan redaksional belaka. Tugas DPRD adalah bagaimana mengarahkan dan memperioritaskan pembangunan dengan keterbatasan dana pembangunan setelah diambil oleh dana rutin.
0 komentar:
Poskan Komentar